PALU- Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sulawesi Tengah, Muhamad Masykur minta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar segera membentuk Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas RR) sebagai solusi atas belum tuntasnya penanganan penyelesaian masalah pasca bencana, 28 September 2018.
Permintaan pembentukan Satgas RR kepada Gubernur disampaikan Fraksi Partai NasDem dalam pandangan atas Pidato Nota Pengantar Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun anggaran 2019 dalam Paripurna DPRD Sulteng, Senin (12/8)
“Satgas RR merupakan media komunikator publik, terkait rencana, program, dan capaian rehab rekon sekaligus berfungsi sebagai mekanisme komplain masalah pengungsian,” jelas Masykur dikutip Bergelora.com di Palu.
Secara obyektif menurutnya masih banyak permasalahan yang terjadi dilapangan terkait penanganan bencana. Di masa RR ini mestinya permasalah soal koordinasi antar dan lintas lembaga dan badan sudah tuntas. Tapi fakta di lapangan masih saja jadi masalah.
Hampir setahun pasca bencana menurutnya, permasalahan dasar warga di tempat pengungsian masih menumpuk. Ribuan warga masih hidup di tenda pengungsian dan Huntara, lokasi Huntap, jaminan hidup, dana stimulan, dan program RR.
Satgas RR ini sebetulnya mudah, sebab, kewenangan pelaksanaan RR jika mengacu pada Rencana Induk (Renduk) melekat pada Gubernur. Jadi bagi Masykur, tidak ada alasan tekhnis legal formal yang menghambat pembentukan satgas karena peran pemerintah hanya berfungsi asistensi.
“Bola sekarang ada di tangan gubernur. Ingin pelaksanaan RR efektif atau tidak. Mau bikin satgas atau tidak. Semua ada di tangan gubernur. Kita berharap gubernur mengambil langkah pembentukan satgas jika memang tidak punya waktu mengurus bencana,” tegas Masykur. (Lia Somba)
