JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan segera direalisasikan. Ia menyebut aturan pembentukan satgas tersebut telah difinalisasi.
“Satgas PHK kan hasil dari rapat dengan Pak Presiden sebelumnya, dan lagi berproses. Kemarin Pak Setneg mengatakan itu sudah ditandatangani beliau,” kata Airlangga di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (6/9/2025).
“Itu segera ya (direlalisasikan),” lanjutnya.
Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan juga, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya dikabarkan segera mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) yang akan menjadi forum strategis untuk memperkuat perlindungan pekerja. DKBN ini nantinya bakal dibuat setingkat kementerian atau lembaga.
DKBN juga akan membentuk Satuan Tugas Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK).
Hal ini diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (1/9) malam.
“Tadi mau dibuat setingkat kementerian, kami juga kaget. Tapi segera akan diumumkan oleh Presiden,” kata Said Iqbal.
Said menyebutkan, struktur DKBN sudah ditandatangani Presiden Prabowo dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres), yang nantinya akan diumumkan dalam satu atau dua minggu mendatang.
“Kalau struktur DKBN-nya sudah ditandatangani Presiden dalam bentuk Keppres. Siapa yang mengisinya belum, mungkin tadi perkiraan seminggu-dua minggu ini,” katanya. (Enrico N. Abdielli)
