SURABAYA- Gubernur baru Khofifah Indar Parawansa, hasil Pemilukada Jawa Timur 2018 lalu telah dilantik. Banyak harapan agar pemimpin baru ini bisa membawa Provinsi Jawa Timur menjadi lebih baik. Keberhasilan pemimpin tentu bisa dilihat dari sejauh mana seorang pemimpin bisa mengabdikan diri dalam kerja-kerja mewujudkan kesejahteraan umum. Hal ini ditegaskan oleh Hermawan, Ketua Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD) Jawa Timur kepada Bergelora.com di Surabaya.
Setidaknya menurutnya ada beberapa persoalan yang mengemuka yang kemudian harus jadi konsentrasi Gubernur dan Wakil Gubernur baru diantaranya persoalan ketimpangan sosial. Dari catatan BPS tahun 2018 ratio gini di Jawa Timur mencapai 0,379, walaupun turun 0,036 poin ditahun sebelumnya tapi angka ketimpangan ini masih terbilang tinggi.
“Gubernur baru harus mampu merumuskan program pemerataan ekonomi agar angka ketimpangan antara kaya dan miskin tidak semakin lebar,” tegasnya.
Pengangguran di Jawa Timur juga menurutnya masih terbilang tinggi. Pada tahun 2018 tercatat pengangguran masih diatas angka 3 Persen dari jumlah total angkatan kerja. Disisi lain bonus demografi di Jawa Timur akan datang mendahului bonus demografi secara nasional. Menurut data yang disampaikan Gubernur sebelumnya, jumlah angkatan kerja pada 2019-2020 akan mencapai 69,70 persen dari total jumlah penduduk.
“Artinya, jika gubernur baru kali ini tidak menyiapkan strategi khusus untuk menyerap tenaga kerja baru maka pengangguran akan semakin meningkat dan susah terkendali,” ujarnya.
Hal yang lain menurutnya adalah soal tata kelola pemanfaatan sumber daya alam (SDA). Sudah banyak kasus merugikan rakyat yang terjadi berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di Jawa Timur.
“Di Banyuwangi, Lumajang dan banyak lagi daerah Kota/Kabupaten seluruh Jatim, rakyat selalu yang jadi korban dan dirugikan. Kasus-kasus itu berkaitan erat dengan tata kelola sumber daya alam oleh pemerintah yang lebih mementingkan swasta daripada kepentingan rakyat setempat,” katanya.
Gubernur baru kedepan menurutnya harus bisa menunjukkan progres keberpihakannya pada rakyat dengan cara merumuskan kembali regulasi tentang tata kelola pemanfaatan SDA di Jawa Timur.
“Misalnya dalam bidang pertambangan,– dengan memberikan payung hukum yang jelas untuk kelangsungan hidup tambang-tambang rakyat, dan memperketat perijinan perusahaan-perusahaan swasta yang mau mengeksploitasi sumber daya alam tersebut,” katanya.
Ia mengingatkan, selama program gubernur baru mengarah pada kepentingan umum dan sesuai dengan janji-janji kampanye sebelumnya, maka pihaknya akan selalu mendukung sepenuhnya.
“Jika tidak, maka kami bersama rakyat lainnya akan menuntut dan menagih janji-janji itu. Selamat bertugas Gubernur dan Wakil Gubernur baru Jawa Timur periode 2019-2024, semoga Amanah!” tegasnya. (Ardiansyah Mahari)
