JAKARTA- Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan ada negara lain yang mencoba menjajah Indonesia dalam perdagangan karbon.
Pernyataan Luhut tersebut disampaikan dalam acara “Indonesia Green Summit 2021” secara virtual, Jumat (30/7/2021).
Sebelumnya, Luhut menyinggung peluang perdagangan karbon atau carbon trading yang menjadi peluang Indonesia kedepan.
Bahkan Luhut mengungkapkan Presiden Jokowi segera meneken Perpres Carbon Trading yang mungkin dilakukan pekan depan.
“Perpres carbon trading sudah final, mungkin pekan depan Presiden tandatangan. Kita super power dalam carbon trading, kita terbesar di dunia,” ujarnya.
Kepada Bergelora.con dilaporkan, perdagangan karbon adalah salah satu kegiatan yang diimplementasikan dari strategi carbon pricing, strategi yang diindonesikan menjadi nilai ekonomi karbon yang berarti memberi harga pada kegiatan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK).
Jadi misal ada kegiatan pegurangan emisi sebesar 10 ton setara CO2 membutuhkan biaya Rp 1 juta, maka biaya pengurangan emisi per satu ton CO2 adalah Rp 100 ribu.
Pengetahuan akan biaya pengurangan emisi ini sangat penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan dan melakukan pencapaian target penurunan emisi nasional.
Diungkapkan Luhut, perdagangan emisi karbon atau carbon trading menjadi peluang Indonesia ke depan.
“Dalam Perpres keluar nanti akan keluar dengan baik, jangan orang luar atur negara kita, ini untuk kepentingan negara kita. Jangan mereka dikte kita atas kepentingan nasional,” katanya.
Sekali lagi, dia menegaskan tidak boleh ada negara lain yang menjajah Indonesia untuk mengambil keuntungan dari perdagangan karbon.
“Ada yang coba atur itu kita tidak suka. Jangan kita dijajah negara lain soal carbon trading ini, sehingga tidak punya pasar untuk itu,” pungkas Luhut. (Enrico N. Abdielli)
