JAKARTA- Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengatakan pada 21 Januari di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, bahwa Presiden AS Donald Trump benar tentang keamanan di Arktik.
“Mengenai Arktik, saya pikir Presiden Trump benar. Para pemimpin NATO lainnya juga benar. Kita perlu mempertahankan Arktik,” kata mantan perdana menteri Belanda itu. “Kita tahu bahwa jalur laut semakin terbuka,” katanya dikutip Bergelora.com di Jakarta, Kamis (22/1).
Rutte mengatakan bahwa China dan Rusia semakin aktif di Lingkaran Arktik, dan mengakui bahwa hal ini menimbulkan masalah bagi aliansi tersebut.
“Ada delapan negara yang berbatasan dengan Arktik. Tujuh di antaranya adalah anggota NATO. Yaitu Finlandia, Swedia, Norwegia, Denmark, Islandia, Kanada, dan AS,” kata Rutte.
“Dan hanya ada satu negara yang berbatasan dengan Arktik di luar NATO, yaitu Rusia. Dan saya berpendapat ada negara kesembilan, yaitu Tiongkok, yang semakin aktif di wilayah Arktik. Jadi, Presiden Trump dan para pemimpin lainnya benar, kita harus berbuat lebih banyak di sana; kita harus melindungi Arktik.”
Rutte juga memuji Trump karena meningkatkan kontribusi dari banyak negara anggota NATO untuk anggaran aliansi tersebut.
“Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tanpa Donald Trump, delapan ekonomi besar di Eropa, termasuk Spanyol, Italia, dan Belgia—Kanada, yang juga berada di luar Eropa—akan mencapai pertumbuhan 2 persen pada tahun 2025 padahal pada awal tahun mereka hanya berada di angka 1,5 persen?” kata Rutte.
“Tidak mungkin. Tanpa Donald Trump, ini tidak akan pernah terjadi. Mereka semua sekarang berada di angka 2 persen.”
Komentar Rutte tentang kehadiran NATO di Arktik muncul di tengah ambisi Trump untuk mencaplok Greenland yang telah menciptakan keretakan antara Washington dan sekutu-sekutu Eropa.
Sebelum berangkat ke KTT tersebut, Trump menyatakan keyakinannya bahwa NATO dan Amerika Serikat akan mencapai kesepakatan mengenai pulau Arktik yang menguntungkan semua pihak.
“Saya pikir kita akan menemukan solusi yang akan membuat NATO sangat senang dan kita juga akan sangat senang,” kata Trump dalam konferensi pers Gedung Putih pada 20 Januari.
“Kita membutuhkannya untuk keamanan nasional dan bahkan keamanan dunia. Ini sangat penting.”
Selama pidatonya di Davos, presiden menolak kemungkinan merebut pulau itu dengan kekerasan tetapi tetap tegas dalam pendiriannya bahwa Amerika Serikat harus memperoleh wilayah tersebut.
“Orang-orang mengira saya akan menggunakan kekerasan, tetapi saya tidak perlu menggunakan kekerasan. Saya tidak ingin menggunakan kekerasan. Saya tidak akan menggunakan kekerasan,” kata Trump.
“Kami menginginkan sepotong es untuk perlindungan dunia, dan mereka tidak akan memberikannya. Mereka punya pilihan: Mereka bisa mengatakan ya, dan kami akan sangat menghargai, atau mereka bisa mengatakan tidak, dan kami akan mengingatnya.”
Trump juga mengatakan bahwa Denmark berjanji untuk menghabiskan “lebih dari 200 juta dolar untuk memperkuat pertahanan Greenland” dan bahwa mereka “telah menghabiskan kurang dari 1 persen dari jumlah tersebut.”
Dia merujuk pada komitmen pemerintah Denmark tahun 2019, yang dibuat selama masa kepresidenan pertamanya, ketika gagasan Amerika Serikat mengambil alih wilayah tersebut pertama kali diangkat.
Kopenhagen tidak membantah bahwa implementasi komitmen tersebut berjalan lambat.
Dulu Tenang Kini Tegang, Suasana WEF Davos Berubah Gara-gara Trump
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan – World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos dibuka dengan suasana yang jauh dari sekadar urusan ekonomi.
Sejak hari pertama, hampir semua percakapan berujung pada satu nama: Donald Trump.
Beberapa pekan setelah Washington menyerang Caracas, menangkap pemimpin kontroversial negara itu, dan kembali mengangkat ambisi menguasai Greenland, kehadiran Trump langsung mengubah suasana forum tahunan ini. Ancaman tarif baru Amerika Serikat (AS) terhadap Uni Eropa (UE), yang dikaitkan dengan penolakan Eropa atas rencana AS terkait Greenland, mendorong isu perdagangan dan kedaulatan wilayah ke panggung utama Davos.
Forum yang biasanya dipenuhi diskusi pertumbuhan ekonomi dan teknologi kini menjadi arena adu sikap politik terbuka antara sekutu lama di Atlantik.
Komisi Eropa: Tarif AS adalah Kesalahan
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyampaikan pesan paling jelas. Ia menyebut rencana tarif baru AS terhadap Uni Eropa sebagai langkah keliru, terutama karena kedua pihak baru saja menyepakati perjanjian dagang pada Juli lalu.
“Uni Eropa dan Amerika Serikat sudah sepakat. Dalam politik seperti dalam bisnis, kesepakatan tetaplah kesepakatan. Ketika sahabat berjabat tangan, itu harus punya arti,” ujarnya di Davos.
Jika tekanan berlanjut, ia menegaskan respons Uni Eropa akan “tegas, bersatu, dan proporsional”.
Meski demikian, von der Leyen berupaya meredam eskalasi. Ia menekankan komitmen Eropa terhadap keamanan kawasan Arktik dan menyebut kepentingan strategis Uni Eropa sejalan dengan AS.
Finlandia, anggota NATO terbaru, mulai menjual kapal pemecah es ke Amerika Serikat.
“Ini menunjukkan kami punya kapasitas di wilayah es,” katanya, seraya mendorong agar pembangunan armada pemecah es menjadi bagian dari lonjakan belanja pertahanan Eropa.
Di sela-sela forum, von der Leyen kembali menegaskan perlunya menghormati sepenuhnya kedaulatan Greenland dan Denmark. Ia juga mengingatkan bahwa isu ini menyentuh inti hubungan transatlantik.
“Tarif bertentangan dengan kepentingan bersama kita,” tambahnya, merujuk pada ancaman tarif Trump terhadap sejumlah negara Eropa.
Washington Meremehkan Ketegangan
Menteri Keuangan AS Scott Bessent menilai ketegangan soal Greenland terlalu dini untuk dibesar-besarkan.
“Ini baru 48 jam. Santai saja,” katanya kepada wartawan di Davos.
“Saya yakin para pemimpin tidak akan memperkeruh keadaan dan ini akan berakhir dengan baik bagi semua.”
Bessent menyebut hubungan AS dan Eropa “tidak pernah sedekat ini”, meski Trump mengancam tarif terhadap sekutu Eropa yang menolak pengambilalihan Greenland.
Uni Eropa sendiri bersiap membahas opsi balasan, termasuk tarif atas impor AS senilai 93 miliar euro (sekitar Rp1.848,9 triliun).
Macron: Eropa Menolak Tunduk
Pidato paling keras datang dari Presiden Perancis Emmanuel Macron. Ia membuka dengan candaan tentang “masa damai dan stabil”, sebelum menegaskan bahwa dunia justru bergerak ke arah sebaliknya.
“Kita memasuki masa ketidakstabilan dan ketimpangan,” katanya, merujuk pada perang di Ukraina, pergeseran menuju otokrasi, dan konflik global yang meluas.
Macron menyebut ancaman sanksi dan tarif AS “tidak bisa diterima”, terlebih jika dijadikan alat tekanan atas kedaulatan wilayah.
Ia menolak dua pendekatan ekstrem: menerima begitu saja “hukum pihak terkuat” yang ia samakan dengan pendekatan kolonial baru, atau bersikap moralistis tanpa daya.
“Kami memilih multilateralisme yang efektif,” ujarnya.
Menutup pidatonya, Macron menyampaikan kalimat yang langsung menjadi kutipan utama Davos.
“Kami lebih memilih rasa hormat daripada para perundungan. Kami lebih memilih sains daripada teori konspirasi. Kami lebih memilih supremasi hukum daripada kebrutalan,” tegasnya
Davos Menunggu Pidato Trump
Di Davos, dua topik paling sering terdengar adalah akal imitasi (AI) dan Trump. Billboard teknologi mutakhir, termasuk agentic AI, memenuhi ruang publik. Namun di balik jargon teknologi, perhatian utama tetap tertuju pada pidato Trump yang dijadwalkan Rabu (21/1/2026).
Sejumlah delegasi mengaku mengatur ulang agenda demi mendengar langsung apa yang akan disampaikan Presiden Trump. Ada suasana tegang dan penuh antisipasi, mengingat pidato itu datang di tengah ancaman tarif dan sengketa Greenland yang memicu reaksi keras Eropa.
Kehadiran negara-negara berkembang juga menonjol. India membuka paviliun terbesarnya sepanjang sejarah Davos. Indonesia, Filipina, Nigeria, dan Afrika Selatan memamerkan peluang investasi, sedangkan negara-negara Teluk tampil dengan kehadiran besar.
Meski begitu, sorotan tetap kembali ke satu figur: Trump.
Merz: Kepentingan Eropa akan Dibela
Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan ia memperkirakan akan bertemu Trump di Davos. Isu Greenland, menurutnya, hampir pasti masuk agenda.
“Saya tidak ingin melakukannya, tetapi jika memang perlu, tentu kami akan membela kepentingan Eropa dan kepentingan nasional Jerman,” ujarnya.
Merz mengakui pentingnya Greenland secara strategis, tetapi menilai narasi ancaman saat ini berlebihan. Ia mengingatkan bahwa pada masa Perang Dingin, AS pernah menempatkan lebih dari 30.000 tentara di Greenland.
“Sekarang jumlahnya kurang dari 200. Artinya, analisis ancaman tidak sedramatis yang digambarkan saat ini, meski situasinya bisa berubah,” jelas Merz. (Web Warouw)
