PALU- Mendengar pada hari Minggu 11 Nobember akan ada kunjungan kerja Pemerintah Pusat yakni Wakil Presiden Yusuf Kalla ke Kota Palu maka masyarakat korban bencana likuifaksi Kelurahan Petobo yang ada di Kamp pengungsian yang bertempat di perempatan Jalan Petobo Atas menggelar aksi pada Minggu siang pukul 13.30 Wita. Puluhan warga pengungsi sebagai perwakilan menggelar aksi dengan berdiri di pinggir jalan yang akan dilalui oleh rombongan Wakil Presiden dengan membentangkan spanduk yang berisi aspirasi warga yakni “Pak Wapres, Kami Butuh Air..Air..Air..! “
Aksi sederhana ini sengaja tanpa toa (pengeras suara), karena memang hanya sekedar ingin membentangkan spanduk agar dapat dibaca oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yg sedang kunjungan kerja meninjau HUNTARA di Kabupaten Sigi dan Kota Palu
Puluhan warga korban yang sedari pagi bersiap berdiri dan menunggu rombongan Wakil Presiden di Pengungsian dengan membentang spanduk itu tiba-tiba, diminta oleh pihak Paspampres untuk menutup spanduk dengan argumentasi bahwa bentangkan spanduk, tidak sesuai SOP Kunjungan Kerja Wakil Presiden.
Mohamad Rino selaku sekretaris Forum Warga Korban Likuifaksi Petobo menyampaikan bahwa sejak bencana yang terjadi pada 28 September 2018 hingga hari ini tanggal 11 Nopember 2018, jumlah pengungsi warga Petobo yang selamat dari gulungan likuifaksi dan berada dikamp pengungsian Kelurahan Petobo Atas sedikitnya terdapat 3.011 jiwa,– sangat kekurangan dan membutuhkan air bersih.
Sistem penyediaan air bersih dari tangki-tangki ke tandon warga yang berlangsung selama ini, menyisakan berbagai masalah baru, selain penyakit dan problem sosial bawaan. Problem sosial bawaan yang dimaksud, karena kamp-kamp pengungsi tidak semua miliki tandon. Kecemburuan antar warga menjadi masalah baru. Tangki yang aktif menyediakan air selain Palang Merah Indonesia (PMI) sebanyak 14 ret rata-rata setiap hari, sudah termasuk dari Damkar dan sejumlah Relawan.
Pada saat masa Tanggap Darurat memang cukup memadai karena masih ada banyak sediaan air dari berbagai pihak. Saat itu jumlah pengungsi belum lebih dari 1.500 jiwa. Namun dari hari ke hari sejak Tanggap Darurat dicabut pada 16 Oktober 2018, kamp pengungsian Petobo Atas ini semakin bertambah dihuni oleh warga yang berbondong-bondong. Mereka juga adalah warga Kelurahan Petobo yang sebelumnya mengungsi di berbagai tempat lain seputar Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Mereka kembali bersama tetangga mereka dalam satu kelurahan.
Aksi Bentangkan Spanduk ini dilakukan oleh Forum Warga Korban Likuifaksi Petobo siang tadi justru di tutupi oleh brikade puluhan intel dan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP).
“Lipat paksa spanduk nya…!” Demikian hardik salah satu Paspampres. Ujar Yahdi Basma menirukan. Seketika seorang pakaian sipil (intel) memaksa warga yang pegang spanduk, namun warga bersikeras dan bertahan untuk tetap bentangkan spanduk.
Walhasil, saking enggannya tulisan di spanduk terbaca oleh Wakil Presiden beserta rombongan kunjungan kerja pemerintah pusat ini, maka puluhan Intel dan SatPol PP ini kemudian melakukan brikade dengan cara berbaris atau berjejer di depan spanduk yang dipegang dan dibentangkan oleh warga. Dengan berdiri berbaris ketat tidak memberi celah sejengkal pun agar spanduk ditutupi oleh barisan badannya.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, atas sikap anti-aspirasi yg dipertontonkan oleh Aparat Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dan sejumlah intel ini, Yahdi Basma sebagai Koordinator Forum Warga Korban Likuifaksi Petobo mendesak Pemda melaksanakan kewajibannya terhadap kebutuhan pokok warga khususnya pemenuhan air bersih.
Warga menolak pelaksanaan proyek Air Bersih dengan metode sumur bor, yang saat ini sedang dilaksanakan, kecuali pemerintah segera menyampaikan rekomendasi ilmiah dari otoritas geologi bahwa dengan sumur bor, tidak berdampak bagi kerentanan gempa di masa depan. Warga butuh layanan informasi ilmiah yang memadai, dan wajib dilakukan Pemerintah.
“Kamis meminta pimpinan paspamres dan kepala Pol PP Kota Palu, untuk beri penjelasan. SOP mana yang dimaksud bahwa spanduk tak bisa dipasang di titik kunjungan kerja Kepresidenan. Seharusnya telisik pada isi spanduk, bukan benda nya. Isi spanduk yg dibentangkan warga hanya soal satu aspirasi pokok yang terkait hajat hidup orang banyak,” katanya.
Perlu diketahui aksi ini ingin menunjukkan kepada pemerintah pusat bahwa pemerintah daerah lamban dan belum becus urus kebutuhan pengungsi sejak awal. Perseteruan kritik Yahdi Basma terhadp eksekutif pemda dianggap politis. Mungkin karena memang Gubernur adalah dari Gerindra dan Yahdi Basma dari Nasdem. (Lia Somba)
