JAKARTA- Untuk menghadapi Pilkada Serentak 2015, Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan menginstruksikan kepada para Gubernur, Bupati, Wali Kota, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bawaslu/Panwaslu, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres, Kajati, Kajari, Kepala BIN Daerah, dan Kementerian/Lembaga terkait, supaya jangan pernah ragu mendisiplinkan bangsa ini kalau memang ada yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan. Hal ini disampaikannya lewat akun facebook Luhut Binsar Panjaitan kemarin yang kutip Bergelora.com, Kamis (19/11)
“Saya sebagai Menkopolhukam ingin menegaskan kita adalah pelaksana peraturan perundang-undangan. Jadi, apa yang ada dalam ketentuan itu kita lakukan dengan benar dan dengan arif. Jangan pernah ragu jika kita ditantang oleh siapa pun, karena kita melaksanakan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Menkopolhukam meminta agar pihak Polri dan TNI dapat bekerja sama mengamankan Pilkada serentak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Saya minta kepada teman-teman Polisi untuk jangan pernah ragu. TNI sudah tahu di mana posisi mereka, maka saya berpesan agar TNI bermain dengan cantik bersama-sama dengan Polisi, dengan demikian setiap ketentuan yang ada itu jangan dilanggar. Pelajari peraturan yang ada dengan cermat,” ujarnya.
Ia meminta agar Polri dapat membriefing TNI agar tidak membuat kesalahan dalam pengamanan Pilkada. Kejaksaan, Panwaslu, dan semua yang terlibat dalam pengamanan menurutnya harus harus mempelajari tugas pokoknya dengan baik.
“Netralitas dari Aparatur Sipil Negara juga harus diperhatikan. Jangan bermain-main dengan netralitas! Berikan peringatan dan berikan tindakan!” tegasnya.
uhut Panjaitan menegaskan akan mempertaruhkan jabatannya untuk mengamankan Pilkada yang akan datang, sehingga semua aparat hukum harus mentaati aturan dan undang-undang.
“Saya ingin garis bawahi, negara ini adalah negara demokratis, tetapi negara demokratis itu bukan semau gue! Ada aturan main dan aturan hukumnya yang harus kita taati. Saya sebagai Menkopolhukam mempertaruhkan jabatan saya kepada orang yang men-challenge, bahwa kalau ada yang melanggar peraturan tapi kita tidak tindak. Jangan pernah ragu!,” tegasnya.
Dua Daerah Rawan
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pemerintah telah sangat siap menyelenggarakan Pilkada Serentak 2015 ini. Seluruh persiapan telah dimatangkan. Semua elemen yang terkait juga telah dikoordinasikan serta disinergikan untuk mengawal terselanggaranya ajang demokrasi lokal ini. Baik KPU, Bawaslu maupun pemerintah sudah siap melaksanakan Pilkada Serentak 2015 ini dengan sukses. “Pilkada Serentak Sukses, Daerah Maju, Rakyat Sejahtera, Indonesia Raya Merdeka,” kata Tjahjo di depan peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 tersebut, Kamis (12/11) lalu.
Dalam kesempatan itu Tjahjo memaparkan tentang 2 (dua) area rawan dalam proses pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 nanti. Pertama, area rawan bencana. Seluruh jajaran telah siap dengan berbagai kemungkinan terburuk yang dapat terjadi pada daerah-daerah tertentu yang berkaitan dengan potensi terjadinya bencana alam. Kementerian Dalam Negeri dalam seluruh pihak telah mempertimbangkan kemungkinan ini sejak ini. Berbagai langkah antisipatif telah disiapkan, mengingat potensi terjadinya hal ini tidak boleh diabaikan. Untuk itu, Tjahjo menegasan kesiapan seluruh sistem dan mekanisme penyelangara Pilkada Serentak 2015 ini.
Kedua, area rawan korupsi. Tjahjo menegaskan bahwa secara demokratis, pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 ini harus clear dan clean. Tidak boleh dinodai oleh tindakan-tindakan korupsi. Karena itu, mulai dari proses penganggaran hingga pelaksanaan, telah dipersiapkan untuk memenuhi kriteria clear dan clean ini.
Tjahjo mengingatkan tentang tiga aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian dengan baik, karena terkait dengan persoalan ini, yaitu perencaan anggaran, penggunaan dana hibah dan Bantuan Sosial (Bansos), dan retribusi dan pajak. Ketiga hal ini mendapatkan perhatian serius agar tidak mengganggu kemurnian demokratis penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 ini.
“Kita ingin melalui Pilkada Serentak 2015 ini, kedepan terbentuk sistem pemerintahn presidensiil yang efektif dan efisien. Dahulu yang dibutuhkan adalah orang kuat untuk memimpin. Sekarang kita telah mengalami transformasi. Yang kita butuhkan saat ini adalah sistem dan mekanisime berdemokrasi yang konsisten, kuat, terukur, dan terorganisir, sehingga dapat melahirkan orang kuat melalui forum demokrasi. Jadi, titik tekannya pada sistem yang memenuhi asas demokrasi,” tegas Tjahjo.
Tjahjo mengakui masih adanya aspek-aspek yang perlu dievaluasi, agar penyelanggaraan Pilkada Serentak di masa mendatang semakin baik. Diantaranya adalah soal pola anggaran, fasilitas, infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Tjahjo berharap Pilkada Serentak 2015 ini bisa menjadi tonggak terbangunnya tata kelola hubungan pemerintahan pusat-daerah yangg efektif, efisien, dan taat hukum. Sehingga bisa mempercepat proses reformasi birokrasi, memperkuat otonomi daerah, dan membawa pada kesejahteraan. (Calvin G. Eben-Haezer)
