JAKARTA – Negara-negara berkembang akhirnya mengambil langkah sendiri untuk memperkuat pembiayaan pembangunan. Lahirnya New Development Bank (NDB) yang diinisiasi oleh BRICS sejak 2014 disebut sebagai jawaban atas lambatnya reformasi lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia.
Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan, negara-negara berkembang sudah lama kehilangan pengaruh dalam badan-badan multilateral besar. Sementara reformasi pada institusi warisan Bretton Woods itu berjalan sangat lambat, sehingga BRICS mengambil inisiatif sendiri.
“Tak kalah penting di konteks keuangan dan financial di bawah Bretton Woods institution, dalam hal ini adalah IMF dan World Bank. Nah karena memang selama ini reform di dalam konteks Bretton Woods institution itu sangat lambat, maka BRICS ambil inisiatif membentuk NDB,” ujar Tata dalam konferensi pers usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di KTT BRICS di Brasil, Senin (7/7/2025).
Menurutnya, NDB hadir untuk menjadi opsi pendanaan yang lebih adil bagi negara berkembang. “Jadi itu lah (NDB) yang menjadi opsi agar negara berkembang itu bisa adress permasalahan pembangunannya, dan pembiayaan pembangunannya sendiri. Itu reform yang mau didorong BRICS dan negara berkembang,” tambah Tata.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan KTT BRICS mendorong agar NDB lebih agresif memperluas pembiayaan ke negara-negara berkembang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut usulan itu bagian dari agenda penguatan kemitraan ekonomi negara-negara global south.
“Ini kemitraan ekonomi negara berkembang menjadi sangat penting dan diharapkan bahwa pemanfaatan dari New Development Bank bisa ditingkatkan,” ujar Airlangga.
Ia juga memastikan Indonesia siap bergabung secara aktif dalam NDB untuk mengakses pembiayaan proyek-proyek strategis, terutama yang mendukung transformasi hijau dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Airlangga menyebut potensi pembiayaan dari NDB untuk Indonesia mencapai US$ 39 miliar atau sekitar Rp 627,9 triliun, mencakup 120 proyek energi terbarukan, infrastruktur, serta ekonomi hijau dan sirkular.
Deklarasi Rio BRICS 2025
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, pertemuan puncak BRICS ke-17 di Rio de Janeiro menandai babak baru dalam arsitektur global.
Dengan tema “Memperkuat Kerja Sama Selatan-Global untuk Tata Kelola yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan”,
Deklarasi Rio mempertegas posisi negara-negara berkembang sebagai aktor utama dalam membentuk masa depan dunia.
Di antara berbagai isu strategis, masuknya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS menjadi sorotan penting—memberi peluang baru untuk memperkuat peran Indonesia tidak hanya di bidang geopolitik dan ekonomi, tetapi juga di sektor pariwisata yang semakin strategis.
Pariwisata sebagai Instrumen Diplomasi dan Pertumbuhan Ekonomi Global South
Dalam konteks BRICS yang diperluas, sektor pariwisata mendapatkan momentum baru sebagai instrumen kerja sama budaya, pertukaran antar-masyarakat (people-to-people contact), dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Banyak anggota baru BRICS—termasuk Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Nigeria, dan Uzbekistan—adalah negara dengan potensi pariwisata yang luar biasa, namun belum terintegrasi sepenuhnya dalam jaringan pariwisata global yang berkeadilan.
Deklarasi Rio membuka peluang untuk:
• Kerja sama pariwisata intra-BRICS, termasuk visa facilitation, promosi destinasi bersama, dan rute penerbangan lintas Selatan-Global.
• Investasi lintas negara BRICS di sektor pariwisata, terutama untuk infrastruktur ramah lingkungan, ekowisata, dan pariwisata berbasis komunitas.
• Pertukaran pengetahuan tentang manajemen destinasi berkelanjutan, digitalisasi layanan pariwisata, dan penguatan daya saing UMKM pariwisata.
• Konsolidasi narasi global yang menempatkan budaya dan kearifan lokal sebagai aset utama pembangunan pariwisata—bukan sekadar objek komersialisasi.
Peluang Strategis bagi Indonesia
Sebagai negara kepulauan dengan warisan budaya, alam, dan spiritual yang kaya, Indonesia akan mendapat manfaat strategis dari keanggotaan BRICS:
• Promosi destinasi di forum BRICS, termasuk integrasi dalam agenda budaya dan forum bisnis lintas anggota.
• Akses pembiayaan infrastruktur pariwisata berkelanjutan melalui New Development Bank dan BRICS Multilateral Guarantees.
• Kemitraan strategis dalam pengembangan destinasi baru, terutama kawasan timur Indonesia, berbasis kerja sama Selatan-Selatan.
• Pertukaran wisatawan lintas negara BRICS, yang dapat mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional dan memperluas segmen wisatawan dari negara-negara berkembang.
Membangun Narasi Baru
Dalam semangat solidaritas yang ditekankan Deklarasi Rio, pariwisata tidak lagi dipandang semata sebagai sektor ekonomi, tetapi sebagai alat diplomasi kultural dan rekonsiliasi global.
Pariwisata yang adil, berkelanjutan, dan inklusif menjadi bagian integral dari upaya BRICS menciptakan dunia yang setara dan damai.
Indonesia, bersama anggota BRICS lainnya, kini memiliki panggung untuk mempromosikan narasi pariwisata yang menghormati keragaman budaya, memperkuat identitas nasional, dan sekaligus mempertemukan dunia melalui pengalaman lintas batas. (Web Warouw)
