JAKARTA– Badan Pusat Statistik ( BPS ) mencatat kenaikan harga beras terjadi di 200 kabupaten/kota hingga minggu ketiga Agustus 2025. Harga beras di beberapa wilayah bahkan dilaporkan sudah menyentuh Rp60 ribu per kilogram (kg).
Berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga Agustus, tercatat 14 provinsi mengalami kenaikan, 23 provinsi mengalami penurunan, dan satu provinsi relatif stabil.
Komoditas utama yang mempengaruhi kenaikan IPH adalah cabai merah, bawang merah, serta beras.
“Dilanjutkan oleh beras karena ada 200 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang berani digelar, Senin (25/8).
Di wilayah zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi, harga beras medium hingga minggu ketiga Agustus naik 1,1 persen dibandingkan Juli 2025. Rata-rata harga beras medium tercatat Rp14.005 per kg, di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp12.500.
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mencatat rata-rata harga tertinggi Rp17.952 per kg, disusul Wakatobi Rp17.884, serta Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Morowali Rp17 ribu.
Untuk beras premium, rata-rata harga mencapai Rp15.437 per kg atau naik 0,83 persen dari bulan sebelumnya. Di Wakatobi dan Kepulauan Talaud, harga beras premium sudah menembus Rp19 ribu per kg.
Di zona 2 yang meliputi Sumatera bagian utara, Kalimantan, serta beberapa wilayah timur, harga beras medium naik 1,40 persen dibandingkan Juli menjadi Rp14.872 per kg. Harganya sudah jauh di atas HET Rp13.100. Kabupaten Mahakam Ulu menjadi daerah dengan harga tertinggi, Rp19.900 per kg.
Harga beras premium di zona 2 naik 0,97 persen menjadi Rp16.618 per kg, juga di atas HET Rp15.400. Mahakam Ulu Kembali mencatat harga tertinggi Rp21.500 per kg.
Sementara itu, zona 3 yang mencakup Maluku dan Papua mencatat kenaikan harga paling mencolok. Harga beras medium naik 1,09 persen dibandingkan Juli menjadi Rp18.899 per kg, jauh di atas HET Rp13.500.
Beberapa kabupaten, seperti Intan Jaya, Puncak, dan Pegunungan Bintang, mencatat harga beras medium di atas Rp40 ribu per kg.
Untuk beras premium, rata-rata harganya mencapai Rp20.709 per kg, naik 0,64 persen dari bulan sebelumnya. Kabupaten Intan Jaya mencatat harga tertinggi, yakni Rp60 ribu per kg.
Amalia menjelaskan meskipun pergerakan harga beras dan minyak goreng masuk kategori stabil, tingkat harganya sudah tinggi.
“Artinya secara level, secara harga memang beras dan minyak goreng dalam kategori yang relatif tinggi atau relatif mahal, tetapi perubahannya IPH-nya rendah. Artinya ini stabil tapi stabilnya di harga yang tinggi,” ujarnya.
Selain beras, Amalia juga menyoroti komoditas lain yang turut mempengaruhi pergerakan harga pangan.
Bawang merah mengalami kenaikan harga di 309 kabupaten/kota, sedangkan minyak goreng juga masih berada di level tinggi. Cabai merah dan telur ayam ras masih memberikan kontribusi terhadap inflasi meskipun banyak daerah yang mengalami kenaikan harga sudah mulai menurun.
Sudah Berangsur Turun?
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan terpisah, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amram Sulaiman melapor kepada Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto terkait operasi pasar beras besar-besaran akan terus dilakukan hingga Desember 2025.
Dia menargetkan penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) sebanyak 1,3 juta ton, untuk menstabilkan harga beras yang saat ini mulai turun.
“Kami sampaikan, sesuai hasil Bapanas dan pengamatan lapangan, sekarang harga ini sudah turun-angsur turun, kami akan melakukan operasi pasar besar-besaran berkelanjutan sampai Desember,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/8/2025) sore WIB.
Dalam operasi pasar harian, pemerintah telah menyalurkan 6.000 ton beras per hari, dengan target meningkat menjadi 7.000 ton. Bahkan hingga 10 ribu ton beras per hari disiapkan dalam beberapa waktu ke depan.
Mengenai cadangan beras pemerintah, kata Amran, stok saat ini masih sebanyak 3,9 juta ton. Dia berasumsi, jumlah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun.
Dari total cadangan tersebut, meski 1 juta ton dialokasikan untuk SPHP, sisa 2,5 juta hingga 2,7 juta ton tetap cukup untuk menjaga ketahanan pangan nasional secara aman dan berkelanjutan.
“Cadangan beras pemerintah masih 3,9 juta ton, masih cukup,” kata Amran.
Selain itu, Amran melapor ke RI 1 tentang program percepatan cetak sawah dan optimalisasi lahan yang menjadi penentu kemiskinan swasembada pangan selama tiga tahun ke depan.
“Kalau cetak sawah selesai, secara bertahap selama tiga tahun berturut-turut, ini akan menjadikan swasembada ke depan berkelanjutan, berkelanjutan,” kata Amran.
Untuk tahun 2025, kata dia, pemerintah menargetkan sawah-sawah baru dengan luas total 225 ribu hektare telah berproduksi.
Kepada Presiden Prabowo Subianto, Amran melaporkan bahwa program cetak sawah berjalan dengan baik, mulai dari Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, hingga Sumatera Selatan. (Calvin G. Eben-Haezer)
