BANYUMAS- Peringatan Hari Tani Nasional 2016 kali ini, dirayakan petani Dusun Kalilirip, Banyumas, Jawa tengah dibawah binaan Kelompok Industri Buruh Tani Sari Marhaen yang dikoordinir oleh Joni Rosmanto.
Di bawah guyuran hujan, ratusan petani terlihat bersemangat dan antusias dengan datang secara langsung di momen bersejarah berdirinya Kelompok Tani Sari Marhaen. Tua muda dan anak-anak berkumpul di bawah tenda sederhana dengan iringan tari-tarian dari Sanggar Pasinaonan, serta panganan olahan singkong yang merupakan hasil utama petani dusun Kalilirip.
Pada kesempatan tersebut, Kelompok Industri Buruh Tani Marhaen didukung penuh oleh Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat ( LPER ) & Komite Penggerak Nawacita (KPN) dalam merayakan kegiatan Hari Tani Nasional 2016.
Kepada Bergelora.com dilaporkan bahwa dukungan nyata oleh LPER & KPN ini, berhasil menggandeng salah satu BUMN Pupuk Kujang Cikampek dalam berkontribusi menyumbangkan pupuk organiknya sebanyak 15 ton yang diserahkan langsung secara simbolik kepada petani dusun Kalilirip oleh Perwakilan KPN, Robi Maulana.
Dalam sambutannya, Robi Maulana menegaskan bahwa KPN akan terus bersama-sama banyak pihak dalam menghadirkan tanggung jawab negara kepada rakyatnya.
“Salah satunya adalah mengajak perusahaan pupuk plat merah untuk ikut berkontribusi memajukan petani di seluruh indonesia dengan menyiapkan stok pupuk yang bagus serta mudah didapatkan oleh petani,” kata Robi Maulana.
Kegiatan peringatan hari tani nasional di Banyumas ini juga di hadiri oleh beberapa pengurus LPER Pusat, perwakilan Bupati Banyumas, Kepala Desa Pekuncen.
Wakil Ketua Umum DR Srinita yang juga dosen pasca sarjana di Universitas Syiahkuala Aceh menyampaikan pentingnya peran UMKM di desa Pekuncen Jatilawang Banyumas menjadi penggerak desa-desa lainya menuju desa mandiri berbasis kearifan lokal dengan gotong royong.
Dalam kesempatan ini, Budiman Sudjatmiko Anggota DPR RI sebagai penginisiasi Undang-Undang Desa, menegaskan bahwa pemerintahan pak Jokowi sangat concern pembangunan ekonomi desa, maka petani harus menjadi motor penggerak dalam membangun desa, karena saat ini desa-desa di Indonesia telah mendapatkan dana desa yang besaranya kurang lebih 1,2 milyar dari pemerintah dan harus dikelola secara musyawarah sesuai dengan amanat undang-undang desa tersebut.
“Harapan kedepannya, tidak ada lagi petani-petani desa yang terjerat hutang, petani yang masih mengeluhkan mahalnya harga pupuk dan bibit karena persoalan-persoalan warga desa akan terjawab dengan memanfaatkan dana desa secara kolektif dan benar penggunaanya,” ujar Budiman Sudjatmiko.
Sementara itu, narasumber dari FPIK Dr. Nur Bambang Prio Utomo menyoroti permasalahan industri UMKM desa, masih kurang sinkronnya antara hasil produksi dengan pemasaran, sehingga peran LPER dibutuhkan untuk pendampingan manajemen.
Secara eksplisit menurut penggagas sarasehan Dr. Francisca Sestri, Sekjen LPER, bahwa acara yang selalu diawali meninjau lokasi obyek kegiatan para petani ini, sekaligus bentuk evaluasi dari beberapa program yang sudah disosialisasikan kepada beberapa Kementerian terkait untuk mendapatkan dukungan dan perhatian di lapangan. (HD Sirait)
