JAKARTA- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengapresiasi penyelenggara Pemilu dan semua pihak yang terkait atas kesuksesan penyelenggaran Pemilu Serentak 2019. Hal itu diungkapkannya dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 dan Persiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (23/9).
“Atas nama Pemerintah menyampaikan penghormatan apresiasi kepada jajaran KPU mulai KPU pusat sampai daerah, sampai TPS yang telah mampu melakukan konsolidasi demokrasi selama 5 (lima) tahun yang dimulai dari Pilkada serentak 3 (tiga) periode ditambah Pileg dan Pilpres. Teman-teman KPU Pusat dan daerah mampu melaksanakan ini dengan baik dan secara profesional,”kata Tjahjo.
Kesuksessan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 itu juga turut didukung dengan stabilitas keamanan dan netralitas Bawaslu, DKPP dan Kejagung dalam menyidangkan perkara secara netral dan objektif sehingga partisipasi masyarakat menjadi 80 persen lebih.
“Suksesnya Pemilu juga didukung jaminan stabilitas keamanan dari sinergi Polri, TNI, dan BIN, hingga ke tingkat Polsek sampai Babinsa dibantu oleh semua partai-partai politik mengkonsolidasikan diri sehingga sukses mulai Pilkada serentak sampai Pemilu serentak ini. Antara Bawaslu dengan Kejagung sampai Kajarinya termasuk DKPP yang menerapkan disiplin melakukan langkah-langkah persidangan yang objektif bila ada hal-hal yang dilanggar oleh penyelenggara Pemilu. Hasilnya jelas bahwa partisipasi sudah mencapai 80 persen lebih berkat prestasi teman-teman sekalian,”ungkapnya.
Dalam tahapannya, kini Pemilu Serentak 2019 dalam memasuki tahap pelantikan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Meski kendala yang dihadapi kemudian adalah adanya Parpol yang menarik calon anggota DPR nya karena alasan satu dan lain hal.
“Tahap konsolidasi sekarang sudah mulai pada tahap pelantikan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, mohon maaf masih ada kesulitan di beberapa daerah yang mendadak Parpolnya menarik calon anggota DPR. Ini kami sudah koordinasi dengan KPU sepanjang ada surat dari partai, ada kepengurusan dari KPU, saya bisa menunda dulu SK pelantikan termasuk juga SK pemilihan pimpinan DPRD,” ujarnya.
Meski demikian, pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 yang sukses tersebut, tetap menjadi perhatian dan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan pesta demokrasi berikutnya. Misalnya, Mendagri memberikan perhatian khusus pada durasi atau lamanya pelaksanaan kampanye yang menurutnya harus diperingkas lagi untuk efektifitas. Perbaikan-perbaikan dan evaluasi tersebut kemudian akan disempurnakan untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2020 mendatang yang akan diikuti oleh 270 daerah.
Pendanaan Pilkada 2020
Kepada Bergelora.com dilaporkan, sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku optimistis pendanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 tuntas tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya. Hal itu disampaikannya di Jakarta, Sabtu (21/9).
“Kami yakin pada saatnya nanti, pendanaan yang akan digunakan oleh Penyelenggara Pilkada, baik itu KPU maupun Bawaslu akan terpenuhi sesuai kebutuhan,” kata Tjahjo.
Menurutnya, pendanaan terkait Pilkada 2020 yang akan diikuti oleh 270 daerah itu, telah diantisipasi sebelummya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 maupun APBD perubahan tahun 2019.
“Pada umumnya 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Tahun 2020 telah mengantisipasi penyediaan anggarannya dalam APBD, baik Perubahan APBD 2019 maupun APBD 2020,” ujarnya.
Ia menambahkan, adapun daerah yang belum menyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dikarenakan belum tuntas pembahasannya.
“Kalaupun ada daerah yang belum tandatangan NPHD, itu dikarenakan belum tuntas pembahasan antara Pemda dengan penyelenggara di daerah,” tutup Tjahjo. (Web Warouw)
