JAKARTA – Indonesia menyampaikan keinginannya bergabung dengan aliansi kerja sama ekonomi BRICS, yang merupakan singkatan dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Hal ini disampaikan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Kazan, Rusia, pada Kamis (24/10/2024).
Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menegaskan, bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan implementasi dari politik luar negeri yang bebas dan aktif.
“Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum,” ujar Menlu Sugiono dalam keterangan pers pada Jumat (25/10/2024).
“(Bergabungnya RI ke BRICS) bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum,” tegas Sugiono, sebagaimana dikutip dari Kantor berita Antara.
Ia mengatakan, keinginan itu menunjukkan bahwa Indonesia memandang BRICS sebagai wahana yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama negara-negara berkembang (Global South).
Sugiono juga memaparkan langkah konkret yang akan diambil untuk memperkuat kerja sama BRICS dengan negara-negara di dunia selatan.
Pertama, BRICS akan menegakkan hak pembangunan berkelanjutan bagi negara berkembang, termasuk penyediaan ruang kebijakan yang memadai. Ia menekankan bahwa negara-negara maju harus memenuhi komitmen mereka dalam hal ini.
Kedua, Sugiono menyatakan pentingnya mendukung reformasi sistem multilateral agar lebih inklusif, representatif, dan sesuai dengan realitas saat ini. Institusi internasional perlu diperkuat dan dilengkapi dengan sumber daya yang memadai untuk memenuhi mandatnya.
“Terakhir adalah menjadi kekuatan untuk persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Global South. BRICS dirasa dapat berfungsi sebagai perekat untuk mempererat kerja sama di antara negara-negara berkembang,” tulis Kementerian Luar Negeri dalam rilisnya.
Menlu Sugiono juga menambahkan bahwa prioritas BRICS sejalan dengan program kerja Kabinet Merah Putih, yang mencakup ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan, serta pemajuan sumber daya manusia.
Dia menegaskan, melalui BRICS, Indonesia berkomitmen untuk mengangkat kepentingan bersama negara-negara dunia selatan.
“Kita lihat BRICS dapat menjadi kendaraan yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama Global South,” kata Sugiono.
“Namun, kita juga melanjutkan keterlibatan atau engagement kita di forum-forum lain, sekaligus juga terus melanjutkan diskusi dengan negara maju,” ujarnya.
Jadi Mitra BRICS
Kepada Bergelora.com.di Jakarta dilaporkan, empat negara Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, telah menjadi negara mitra BRICS.
BRICS merupakan singkatan dari Brazil, Russia, India, China, South Africa (AfrikaSelatan). Dengan demikian, BRICS adalah organisasi antarpemerintah yang beranggotakan lima negara tersebut. Masuknya empat negara ASEAN, termasuk Indonesia, menjadi kelompok negara ekonomi berkembang yang dianggap sebagai penyeimbang Barat.
Dalam unggahan di X pada Rabu (23/10/2024), akun @BRICSInfo mengatakan, 13 negara telah ditambahkan ke aliansi tersebut sebagai negara mitra.
Sembilan negara lainnya adalah Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Turkiye, Uganda, dan Uzbekistan.
Sebagaimana diberitakan CNA pada Kamis (24/10/2024), mereka bukan anggota penuh kelompok tersebut, yang didirikan pada 2006 dan awalnya beranggotakan Brasil, Rusia, India, dan China. Afrika Selatan bergabung pada 2010, sedangkan Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab (UEA) menjadi anggota BRICS tahun ini.
Diketahui, negara-negara anggota tersebut mewakili lebih dari 28,5 triliun dollar AS atau sekitar 28 persen dari ekonomi global.
Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan mengatakan, Malaysia kini dapat menikmati peluang perdagangan yang lebih baik karena blok tersebut memiliki populasi gabungan sebesar 3,2 miliar.
Malaysia juga berkomitmen untuk menjalankan agenda negara-negara berkembang dalam meningkatkan kolaborasi, khususnya selama masa jabatan Malaysia sebagai ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tahun depan.
“Keinginan Malaysia untuk bergabung dengan BRICS merupakan upayanya untuk menegakkan kebijakan dan identitas sebagai negara yang independen dan netral, mencapai keseimbangan dengan negara-negara besar, dan membuka peluang bisnis dan investasi baru,” katanya, seperti dikutip media Malay Mail.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia yang baru diangkat, Sugiono, diharapkan menyerukan perdamaian dan solidaritas di antara negara-negara berkembang di KTT tersebut.
“Dalam BRICS Plus, Indonesia akan menyampaikan pesan penting tentang perdamaian dan pentingnya negara-negara berkembang serta negara-negara berkembang untuk bersatu,” kata Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam sebuah pernyataan pada Selasa (22/10/2024).
Selain itu, untuk meningkatkan solidaritas dan memainkan peran penting mereka dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih inklusif, adil, dan setara.
“Kemungkinan besar keempat anggota ASEAN ingin meningkatkan peluang perdagangan, dan mendiversifikasi hubungan luar negeri mereka di tengah ketidakpastian geopolitik dan perang di Ukraina dan di Timur Tengah,” analis risiko politik independen Halmie Azrie mengatakan kepada CNA.
Dr. Oh Ei Sun, peneliti senior di lembaga pemikir Singapore Institute of International Affairs, menyatakan, bagi Malaysia dan Indonesia yang mayoritas Muslim, yang mendukung perjuangan Palestina, ini juga merupakan upaya spontan dan satu langkah melawan Barat yang (sebenarnya) mendukung Israel.
Sementara beberapa pihak telah menyuarakan kekhawatiran bahwa aliansi keempat negara Asia Tenggara dengan BRICS dapat membebani ASEAN, Dr. Oh lebih optimistis.
“Status mereka sebagai negara mitra BRICS tidak mungkin berdampak banyak pada ASEAN, selain dianggap semakin condong ke China dalam pertikaian AS-China di seluruh dunia,” jelasnya. (Enrico N. Abdielli)
