JAKARTA – Pemerintah China menyebut tetap percaya terhadap PBB meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku tidak menutup kemungkinan bahwa Dewan Perdamaian Gaza dapat menjadi pengganti Perserikatan Bangsa-Bangsa pada masa mendatang.
“Mengenai PBB, China selalu mempraktikkan multilateralisme sejati. Tidak peduli bagaimana lanskap internasional berkembang, China akan tetap berkomitmen untuk menjaga sistem internasional dengan PBB sebagai intinya,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, dikutip Bergelora.com di Jakarta, Kamis (22/1)
Pada Selasa (20/1) Donald Trump mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa Dewan Perdamaian Gaza yang ia usulkan dapat menjadi pengganti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di masa depan.
“Mungkin saja,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih ketika ditanya apakah Dewan Perdamaian tersebut dapat menggantikan PBB.
Trump memang sudah mengundang sejumlah pemimpin dunia guna bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza bentukan Trump sebagai hasil persetujuan Dewan Keamanan PBB pada November 2025 atas resolusi yang diusulkan AS untuk mendukung rencana komprehensif Trump terkait penyelesaian konflik di Jalur Gaza.
“China percaya pada tatanan internasional berdasarkan hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional berdasarkan tujuan serta prinsip-prinsip Piagam PBB,” tambah Guo Jiakun.
Meski sudah mendapatkan undangan untuk duduk dalam Dewan Perdamaian Gaza, tapi China belum menentukan sikap apakah bersedia masuk atau mengacuhkan tawaran sebagai anggota di dewan tersebut.
Selain itu, Trump juga menyatakan bahwa PBB tidak pernah sepenuhnya mencapai potensi maksimalnya, tetapi tetap harus melanjutkan mandatnya karena potensi yang dimilikinya sangat besar.
Pekan lalu, Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang beranggotakan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.
Ia juga meminta negara-negara membayar lebih dari 1 miliar dolar AS (sekitar Rp16,8 triliun) untuk memperoleh hak atas kursi permanen di Dewan Perdamaian Gaza (Gaza Board of Peace).
Setiap negara anggota akan menjabat selama paling lama tiga tahun sejak piagam berlaku, dengan kemungkinan perpanjangan oleh Ketua. Namun, masa keanggotaan tiga tahun tersebut tidak berlaku bagi negara anggota yang menyumbangkan dana tunai lebih dari 1 miliar dolar AS kepada Dewan Perdamaian dalam tahun pertama sejak piagam tersebut berlaku.
Trump sendiri yang akan menjadi ketua pertama Dewan dan secara pribadi memutuskan negara mana yang akan diundang. Keputusan akan diambil berdasarkan suara mayoritas, namun seluruh keputusan tetap memerlukan pengesahan dari ketua dan Trump juga yang bertanggung jawab menyetujui segel resmi kelompok tersebut
Sejumlah negara yakni China, Inggris, Rusia, Uni Emirat Arab (UEA), Belarus, Maroko, Hungaria, Norwegia, Belanda, Slovenia, Turki, Yordania, dan Maroko, Kanada secara terbuka menyatakan telah menerima undangan Trump.
Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer dilaporkan bersiap menolak undangan Trump untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza.
PM Swedia Ulf Kristersson, Rabu (21/1) juga mengatakan bahwa pemerintahnya tidak akan ikut serta dalam Dewan Perdamaian Gaza dengan susunan format saat ini.
Sementara itu, Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Moskow tidak mengetahui seluruh rincian inisiatif tersebut dan berharap mendapatkan klarifikasi selama pembicaraan dengan AS.
Rencana AS untuk Gaza mengusulkan pemerintahan internasional sementara di wilayah tersebut serta pembentukan dewan perdamaian yang dipimpin oleh Trump serta pengerahan pasukan stabilisasi internasional.
Rencana itu juga mencakup mandat militer bagi pasukan stabilisasi internasional yang akan dikerahkan dengan koordinasi Israel dan Mesir.
(Web Warouw)
