Selasa, 17 Mei 2022

Meluruskan Tata Kelola Batubara

PERSEDIAAN stok batubara di banyak PLTU Batubara menurut sumber pemerintah sudah menipis sehingga jika tidak ada segera tambahan supply, maka banyak PLTU yang akan tidak bisa hidup beroperasi menghasilkan listrik. Sehingga bisa terjadi pemadaman massal.

Hal ini terjadi karena penambang batubara lebih mementingkan mengekspor produksi batubaranya karena harga batubara dunia sedang tinggi. Padahal ada ketentuan untuk harus menjual batubaranya untuk keperluan dalam negeri yang disebut DMO (Domestic Market Obligation) dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah yang saat ini harga batubara DMO sebesar $70/ton. Sedangkan harga batubara di pasar international jauh lebih mahal, sekitar tiga kali lipat.

Tambang Batubara di salah satu wilayah Indonesia. (Ist)

Kebijakan Pemerintah untuk melarang ekspor meski hanya untuk 1 bulan adalah langkah tepat agar tidak terjadi pemadaman listrik secara massal.

Untuk diketahui tata kelola batubara saat ini baik dengan UU Minerba No.4/2009 dan dilanjutkan dengan UU Minerba yang baru, yaitu UU No.3/2020, masih mengikuti model tata kelola jaman kolonial. Yakni dengan sistim konsesi (Ijin Usaha Pertambangan) dan Kontrak Karya (PKP2B),– dimana sistem jaman kolonial ini lebih menjamin penerimaan keuntungan bersih penambang batubara jauh lebih besar dari pajak dan royalti (PNBP) yang mereka bayar ke negara.

Sehingga sebaiknya tata kelola batubara supaya diluruskan agar sesuai dengan Pasal 33 Konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Meskipun peran batubara dalam kelistrikan nasional akan berkurang dan menghilang sesuai dengan Paris Agreement.

Untuk jauh kedepan batubara bisa dikonversi menjadi bahan baku petrokimia dan produk lain yang tetap dbutuhkan oleh ekonomi dunia.

Di sektor migas, tata kelola model kolonial seperti yang dipakai di sektor batubara saat ini SUDAH TIDAK DIPAKAI LAGI sejak tahun 1960 pada masa Pemerintahan Perdana Menteri Juanda dengan berlakunya UU No.44/Prp/ 1960 dan diperkuat dengan UU PERTAMINA No8/1971. Negara sebagai pihak yang MENGUASAI Kekayaan/Asset/cadangan migas yang ada diperut bumi menurut Pasal 33 konstitusi, membentuk PERUSAHAAN NEGARA KHUSUS DENGAN undang-undang dan diberi wewenang lewat pemberian Kuasa Pertambangan (wewenang untuk menambang, mengolah, menjual migas) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perusahaan/Investor asing dan swasta boleh berbisnis migas di Indonesia dengan cara berkontrak menggunaksn Kontrak Bagi Hasil (PSC) dengan Pertamina. Porsi bagi hasilnya (setelah Gross Revenue dikurangi seluruh Cost Recovery) adalah 65% untuk negara dan 35% untuk investor migas.

Jadi PENERIMAAN NEGARA di sektor Migas dijamin JAUH LEBIH BESAR DARI KEUNTUNGAN BERSIH yang diperoleh oleh investor/penambang migas di Indonesia.

Hal yang sangat berbeda dengan tata kelola di sektor batubara, dimana dengan formula fiscal Tax plus Royalty, Penambang Batubara memperoleh keuntungan bersih jauh lebih besar dari pajak plus royalti yang mereka setor ke negara.

Penambang batubara bayar pajak sebesar 40%. Bahkan sekarang sudah diturunkan dan royalti sekitar 15%, bahkan lebih rendah.

Selain semua alat-alat, mesin-mesin, kendaraan truk tambang, bangunan dan lainnya yang meraka beli dan pakai selama masa operasi sesuai masa berlakunya IUP atau Kontrak Karyanya adalah merupakan MILIK Penambang Batubara.

Sedangkan di sektor migas semua alat, nesin, kendaraan, bangunan, dan lainnya yang dibeli dan dipakai selama operasi penambangan migas menjadi milik negara karena semua biaya yang telah dikeluarkan oleh investor migas sudah dibayar melalui mekanisme Cost Recovery.

Oleh karena itu saya konsisten mengkritisi tata kelola batubara yang tidak sejalan dengan Pasal 33 UUD45 ini untuk harus disempurnakan.

Ketika saya di KomIsi VII DPR periode 2914 – 2019, saya mengusulkan agar di sektor batubara juga menggunakan Model Kontrak Bagi Hasil (PSC) “B to B” antara Perusajaan Negara di bidang batubara dengan para investor penambang Batubara, seperti pada migas dengan porsi pembagian 65% untuk negara dan 35% untuk penambang batubara.

Tentu dengan cara, negara terlebih dulu lewat UU Minerba yang baru, membentuk Perusahaan Negara Khusus yang diberi kuasa pertambangan batubara, dan semua pelaku usaha penambangan batubara berkontrak dengan menggunakan Kontrak Bagi Hasil “B to B” dengan Perusahaan Negara Khusus pemegang kuasa pertambangan di bidang batubara yang dibentuk dengan Undang-undang.

Namun sayang usulan saya ini tidak dipakai dimana UU Minerba yang baru, yaitu UU No.3/ 2020 tetap saja melanjutkan sistem konsesi (IUP dan Kontrak Karya).

Penulis, Dr Kurtubi. – Alumnus Colorado School of Mines, Institut Francaise du Petrole. Anggota DPR-RI 2014 -2019.

Artikel Terkait

  1. Waaaaw….
    Bila negara benarĀ² merubah tata niaga Batu bata spt amanat konstitusi pasal 33 kita….
    Maka buntutnya…..
    Akan ada juga beberapa negara yg nantinya bakalan byar pet…
    Malah bisa jadi pet pet peeet selama tehnologinya msh sama bergantung pd batu bara kita…..
    Inilah cerdiknya Jokowi…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,182PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Terbaru