JAKARTA- DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menilai usulan Kongres Luar Biasa (KLB) yang didengungkan Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) tidak beretika dan jauh dari nilai kepatutan.
Sebab, Max Sopacua Cs mendengungkan KLB di tengah duka ketum Demokrat SBY. Diketahui, istri SBY, Ani Yudhoyono baru saja meninggal dunia karena menderita kanker darah.
“Bagi kader Partai Demokrat di DIY ini (desakan KLB) tidak beretika karena Ketua Umum (Susilo Bambang Yudhoyono) sedang berduka, tiba-tiba dimunculkan isu KLB,” kata Ketua DPD Partai Demokrat DIY Heri Sebayang kepada Bergelora.com, di Jakarta, Sabtu (15/6).
Menurut Heri, para kader di DIY justru meminta DPP Partai Demokrat segera menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam GMPPD yang telah mengembuskan desakan KLB di tubuh partai pimpinan SBY itu.
Pihak-pihak yang terlibat dalam GMPPD dimaksud antara lain Max Sopacua, Achmad Mubarok, dan Ahmad Yahya.
“Meminta dan mendesak kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk menindak tegas sesuai dengan peraturan organisasi,” tegas Heri.
Heri mengatakan, permasalahan internal Partai Demokrat tidak patut disampaikan kepada publik. Apapun permasalahan internal partai, menurut dia, seyogianya dapat diselesaikan secara internal sesuai dengan peraturan organisasi partai berlambang mercy itu.
Terlebih desakan itu, kata dia, disampaikan saat Ketum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedang berduka atas meninggal istrinya, Ani Yudhoyono.
“Duka keluarga Bapak SBY merupakan duka keluarga besar Partai Demokrat seluruh Indonesia. Meskipun telah wafat dan dimakamkan, di berbagai tempat masih melaksanakan doa bersama, tahlil, Shalat Gaib, dan bertafakur mengenang segala kebaikan, inspirasi, keteladanan dan karya amal dari almarhumah,” kata Heri.
Manuver Senior
Isu Kongres Luar Biasa (KLB) muncul seiringan dengan manuver senior Partai Demokrat yang membentuk Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD), termasuk Max Sopacua. Usul pemecatan bagi para penggagas KLB pun menyeruak.
“DPD dan DPC Partai Demokrat seluruh Indonesia saat ini muncul ke permukaan menentang usul KLB yang dilontarkan oleh Max Sopacua dan kawan-kawan. Ini menunjukkan bahwa memang seluruh struktur Demokrat dari DPP hingga DPC solid, tidak ada masalah dan kiblatnya tetap kepada SBY sebagai Ketua Umum,” ujar Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean kepada pers, Sabtu (15/6).
Sebenarnya, GMPPD dalam konferensi pers mereka sama sekali tidak menyampaikan usul KLB. Namun, dalam keterangan tertulis yang dibagikan kepada wartawan saat konferensi pers, ada poin yang menyinggung soal KLB. Keterangan tertulis ini menyatakan KLB merupakan upaya mengembalikan kejayaan Demokrat untuk Pemilu 2024.
“Saya titik beratkan konpers (konferensi pers) kemarin adalah penyelamatan partai saja. Kalau ada KLB itu alternatif. Mereka itu kan membaca, mereka membiarkan partai hancur. Baca dulu bagiannya. Wartawan juga bisa baca. KLB alternatif. Jangan itu yang jadi acuan. Yang jadi acuan adalah bagaimana selamatkan partai di 2024. itu titik tolaknya,” tegas Max mengklarifikasi.
Apapun kata Max Sopacua, Ferdinand Hutahaean menegaskan usul sanksi pemberhentian bagi penggagas KLB kadung menguat. Dewan Kehormatan PD disebut bakal segera bekerja sesuai kewenangan mereka.
“Usulan sanksi tersebut kemudian juga mencuat agar penggagas KLB diberhentikan atau dipecat. Terkait ini, akan menjadi wilayah Dewan Kehormatan. Lembaga dalam organisasi yang dipimpin Amir Syamsudin ini tentu akan bekerja sesuai kewenangannya. Maka kami menyerahkan kepada Dewan Kehormatan terkait usul pemberhentian tersebut,” jelas Ferdinand.
Sebelumnya, senior Partai Demokrat yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) mengkritisi kondisi internal Demokrat dan mendorong DPP Partai Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa paling lambat pada 9 September 2019.
Politisi senior Demokrat yang tergabung dalam gerakan ini, antara lain Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Max Sopacua, pendiri Demokrat Ahmad Mubarok, dan tokoh senior lain seperti Ahmad Jaya dan Ishak.
Salah satu yang dikritisinya adalah hasil Pemilu Legislatif 2019, Demokrat memperoleh suara 7,7 persen, meskipun lolos ambang batas parlemen namun perolehan tersebut menempatkan Demokrat di posisi urutan terendah sejak Partai Demokrat menjadi peserta Pemilu 2004.
Terkait kondisi ini, GMPPD menilai diperlukan adanya introspeksi dan evaluasi menyeluruh untuk kemudian bersama seluruh potensi dan kader untuk membangkitkan semangat dan langkah bersama mengembalikan maruah dan kejayaan Partai Demokrat. (Web Warouw)
