Masa depan Venezuela bukanlah urusan para pejabat AS, dewan perusahaan, atau presiden mana pun yang percaya bahwa kawasan ini adalah miliknya untuk dikuasai. Masa depan itu adalah milik rakyat Venezuela.
Oleh: Michelle Ellner *
SAYA mendengarkan konferensi pers tanggal 3 Januari dengan perasaan tidak nyaman. Sebagai warga Amerika keturunan Venezuela yang memiliki keluarga, kenangan, dan hubungan yang kuat dengan negara yang dibicarakan seolah-olah itu adalah milik saya, apa yang saya dengar sangat jelas. Dan kejelasan itu sangat mengerikan.
Presiden mengatakan, dengan jelas, bahwa Amerika Serikat akan “menjalankan negara itu” sampai transisi yang dianggap “aman” dan “bijaksana.” Dia berbicara tentang menangkap kepala negara Venezuela, tentang mengangkutnya dengan kapal militer AS, tentang mengelola Venezuela sementara, dan tentang mendatangkan perusahaan minyak AS untuk membangun kembali industri tersebut. Dia menepis kekhawatiran tentang reaksi internasional dengan sebuah ungkapan yang seharusnya membuat semua orang khawatir:
“Mereka mengerti bahwa ini adalah belahan bumi kita.”
Bagi warga Venezuela, kata-kata itu menggemakan sejarah panjang dan menyakitkan.
Mari kita perjelas klaim yang dibuat. Presiden menegaskan bahwa AS dapat menahan presiden asing yang sedang menjabat dan pasangannya berdasarkan hukum pidana AS. Bahwa AS dapat mengelola negara berdaulat lain tanpa mandat internasional. Bahwa masa depan politik Venezuela dapat diputuskan dari Washington. Bahwa kendali atas minyak dan “pembangunan kembali” adalah hasil sampingan yang sah dari intervensi. Bahwa semua ini dapat terjadi tanpa otorisasi kongres dan tanpa bukti ancaman yang akan segera terjadi.
Kita sudah pernah mendengar bahasa ini sebelumnya.
Di Irak, Amerika Serikat menjanjikan intervensi terbatas dan pemerintahan sementara, hanya untuk kemudian memberlakukan pendudukan selama bertahun-tahun, menguasai infrastruktur penting, dan meninggalkan kehancuran serta ketidakstabilan. Apa yang digambarkan sebagai pengelolaan berubah menjadi dominasi. Venezuela kini dibicarakan dengan istilah yang sangat mirip dan mengkhawatirkan. “Pemerintahan Sementara” akhirnya menjadi bencana permanen.
Berdasarkan hukum internasional, tidak ada satu pun yang dijelaskan dalam konferensi pers tersebut yang legal. Piagam PBB melarang ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap negara lain dan melarang campur tangan dalam kemerdekaan politik suatu negara. Sanksi yang dirancang untuk memaksakan hasil politik dan menyebabkan penderitaan warga sipil sama dengan hukuman kolektif. Menyatakan hak untuk “menjalankan” negara lain adalah bahasa pendudukan, terlepas dari berapa kali kata itu dihindari.
Berdasarkan hukum AS, klaim tersebut sama mengkhawatirkannya. Kekuasaan perang berada di tangan Kongres. Tidak ada otorisasi, deklarasi, atau proses hukum yang memungkinkan eksekutif untuk menangkap kepala negara asing atau mengelola suatu negara. Menyebut ini sebagai “penegakan hukum” tidak menjadikannya demikian. Venezuela tidak menimbulkan ancaman bagi Amerika Serikat. Negara itu tidak menyerang AS dan tidak mengeluarkan ancaman yang dapat membenarkan penggunaan kekuatan berdasarkan hukum AS atau internasional. Tidak ada dasar hukum, domestik maupun internasional, untuk apa yang diklaim.
Namun di balik hukum dan preseden terdapat realitas terpenting: biaya agresi ini dibayar oleh rakyat biasa di Venezuela. Perang, sanksi, dan eskalasi militer tidak berdampak merata. Dampaknya paling berat dirasakan oleh perempuan, anak-anak, lansia, dan kaum miskin. Hal ini menyebabkan kekurangan obat-obatan dan makanan, terganggunya sistem perawatan kesehatan, meningkatnya angka kematian ibu dan bayi, dan tekanan sehari-hari untuk bertahan hidup di negara yang terpaksa hidup di bawah pengepungan. Hal ini juga berarti kematian yang dapat dicegah, orang-orang yang meninggal bukan karena bencana alam atau keniscayaan, tetapi karena akses terhadap perawatan, listrik, transportasi, atau obat-obatan telah sengaja dihalangi. Setiap eskalasi memperburuk kerusakan yang ada dan meningkatkan kemungkinan hilangnya nyawa, kematian warga sipil yang akan dianggap sebagai dampak sampingan, meskipun sebenarnya dapat diprediksi dan dihindari.
Yang membuat hal ini semakin berbahaya adalah asumsi yang mendasarinya: bahwa warga Venezuela akan tetap pasif, patuh, dan tunduk dalam menghadapi penghinaan dan kekerasan. Asumsi itu salah. Dan ketika asumsi itu runtuh, seperti yang pasti akan terjadi, biayanya akan diukur dalam pertumpahan darah yang tidak perlu. Inilah yang dihapus ketika suatu negara dibahas sebagai “masa transisi” atau “masalah administrasi.” Manusia menghilang. Nyawa direduksi menjadi kerugian yang dapat diterima. Dan kekerasan yang terjadi kemudian dibingkai sebagai hal yang disayangkan, bukan sebagai hasil yang dapat diprediksi dari kesombongan dan paksaan.
Mendengar seorang presiden AS berbicara tentang sebuah negara sebagai sesuatu yang perlu dikelola, distabilkan, dan diserahkan setelah negara tersebut berperilaku baik, itu menyakitkan. Itu memalukan. Dan itu membuat marah.
Ya, Venezuela memang tidak bersatu secara politik. Tidak pernah. Ada perpecahan yang mendalam, tentang pemerintah, tentang ekonomi, tentang kepemimpinan, tentang masa depan. Ada orang-orang yang mengidentifikasi diri sebagai pendukung Chavista, orang-orang yang sangat anti-Chavista, orang-orang yang lelah dan tidak terlibat, dan ya, ada beberapa orang yang merayakan apa yang mereka yakini akhirnya akan membawa perubahan.
Namun, perpecahan politik tidak mengundang invasi.
Amerika Latin pernah mengalami logika ini sebelumnya. Di Chili, perpecahan politik internal digunakan untuk membenarkan intervensi AS, yang dibingkai sebagai respons terhadap “ketidakmampuan untuk memerintah,” ketidakstabilan, dan ancaman terhadap tatanan regional, yang berakhir bukan dengan demokrasi, melainkan dengan kediktatoran, penindasan, dan trauma selama beberapa dekade.
Faktanya, banyak warga Venezuela yang menentang pemerintah masih menolak momen ini secara terang-terangan. Mereka memahami bahwa bom, sanksi, dan “transisi” yang dipaksakan dari luar negeri tidak membawa demokrasi, melainkan menghancurkan kondisi yang memungkinkan demokrasi terwujud.
Momen ini menuntut kematangan politik, bukan ujian kemurnian. Anda bisa menentang Maduro dan tetap menentang agresi AS. Anda bisa menginginkan perubahan dan tetap menolak kendali asing. Anda bisa marah, putus asa, atau penuh harapan, dan tetap mengatakan tidak untuk diperintah oleh negara lain.
Venezuela adalah negara tempat dewan komunal, organisasi pekerja, kelompok lingkungan, dan gerakan sosial ditempa di bawah tekanan. Pendidikan politik tidak berasal dari lembaga kajian; melainkan dari perjuangan untuk bertahan hidup. Saat ini, warga Venezuela tidak bersembunyi. Mereka bersatu karena mengenali pola tersebut. Mereka tahu apa artinya ketika para pemimpin asing mulai berbicara tentang “transisi” dan “kontrol sementara.” Mereka tahu apa yang biasanya terjadi setelahnya. Dan mereka merespons dengan cara yang selalu mereka lakukan: dengan mengubah rasa takut menjadi tindakan kolektif.
Konferensi pers ini bukan hanya tentang Venezuela. Ini tentang apakah kekuasaan dapat kembali mengatakan hal yang selama ini dirahasiakan secara terang-terangan, apakah kekuasaan dapat secara terbuka mengklaim hak untuk memerintah negara lain dan mengharapkan dunia untuk acuh tak acuh.
Jika ini benar, pelajarannya brutal dan tak terbantahkan: kedaulatan bersifat kondisional, sumber daya ada untuk diambil oleh AS, dan demokrasi hanya ada atas persetujuan imperialis.
Sebagai warga Amerika keturunan Venezuela, saya menolak pelajaran itu.
Saya menolak anggapan bahwa uang pajak saya mendanai penghinaan terhadap tanah air saya. Saya menolak kebohongan bahwa perang dan pemaksaan adalah tindakan “kepedulian” terhadap rakyat Venezuela. Dan saya menolak untuk tetap diam sementara negara yang saya cintai dibicarakan sebagai bahan mentah untuk kepentingan AS, bukan sebagai masyarakat manusia yang pantas dihormati.
Masa depan Venezuela bukanlah urusan para pejabat AS, dewan perusahaan, atau presiden mana pun yang percaya bahwa kawasan ini adalah miliknya untuk dikuasai. Masa depan itu adalah milik rakyat Venezuela.
——————
*Penulis Michelle Ellner adalah koordinator kampanye Amerika Latin di CODEPINK. Ia lahir di Venezuela dan memiliki gelar sarjana dalam bidang bahasa dan hubungan internasional dari Universitas La Sorbonne Paris IV, di Paris. Setelah lulus, ia bekerja untuk program beasiswa internasional yang berkantor di Caracas dan Paris dan dikirim ke Haiti, Kuba, Gambia, dan negara-negara lain untuk tujuan mengevaluasi dan memilih pelamar.
Artikel ini diterjemahkan Bergelora.com dari artikel yang berjudul “We’re Going to Run the Country:” Preparing an Illegal Occupation in Venezuela” yang dimuat di Global Research
