Sabtu, 22 Juni 2024

Mendagri: E-KTP Dilanjutkan Awal Desember

JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghentikan sementara proyek pembuatan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) senilai Rp 6 Triliun karena sarat dugaan korupsi. Setelah dievaluasi, proyek ini akan dilanjutkan kembali pada bulan Desember 2014. Hal ini ditegaskan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo kepada Bergelora.com di Jakarta, Minggu (9/11).

 “Awal Desember akan kembali dilanjutkan dengan cepat agar sisa 4,8 juta warga yang tersisa bisa diselesaikan dengan cepat,” ujarnya.

Untuk itu Mendagri menginstruksikan agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah nantinya harus bisa mempercepat penyelesaian pembuatan E-KTP di daerah.

“Saya minta bulan Desember harus jalan kembali sesuai protap. PNS di daerah harus bisa jemput bola. Karena proses pembuatannya harus bisa secepatnya selesai. Warga sangat membutuhkan KTP. Karena KTP adalah nyawa sebagai warga negara yang bermasyarakat,” tegasnya.

Mendagri memastikan dirinya akan berusaha keras memperbaiki kualitas E-KTP sesuai yang dijanjikan pemerintah agar KTP bisa online dengan kebutuhan lain.

“Kalo chip-nya rongsokan. Kita ganti dengan yang lebih bagus lagi. Karena ‎E-KTP adalah data tunggal dan harus bisa dipakai untuk kebutuhan lain seperti pendataan dibidang kesehatan, kepolisian, pendidikan, perbankan dan lainnya‎,” tegasnnya.

Rakyat Mengeluh

Sampai saat ini masih banyak rakyat yang mengeluhkan belum mendapatkan pelayanan pembuatan E-KTP yang telah menelan biaya Rp 6 Triliun. Institute Proklamasi menerima laporan masyarakat dari berbagai daerah terpencil yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan KTP.

“Para pekerja perkebunan dan nelayan di Bintan sampai saat ini mengeluh tidak punya KTP dan sulit untuk mengurusnya. Pungutan pembuatan KTP terus berlangsung dilakukan oleh aparat setempat,” ujar Dewan Penasehat Institute Proklamasi, Christine Hartani.

Bukan hanya di daerah terpencil seperti di Bintan yang kesulitan mendapatkan E-KTP. Beberapa warga Bogor pun mengeluhkan sampai hari ini E-KTP yang dijanjikan belum selesai dicetak.

“Saya tidak mengerti kesulitannya dimana. Karena lurah sampai saat ini tidak bisa menjelaskan mengapa belum selesai,” demikian Adi dari Citayeum, Bogor.

Proyek E-KTP merupakan program yang dimulai pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Mendagri sebelumnya, Gamawan Fauzi. Pengadaan sarana pembuatan E-KTP berujung di KPK karena terindikasi korupsi karena pejabat pembuat komitmen proyek tersebut, Sugiharto sudah ditetapkan sebagai tersangka. (Web Warouw)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru