Kamis, 29 Februari 2024

Mendagri: UU Otda Jadi Tempat Berlindung Perda-perda Bermasalah

JAKARTA –  Peraturan-peraturan daerah (Perda) bermasalah selalu berlindung dibalik Undang-undang Otonomi Daerah (Otda). Sehingga pemerintah pusat sering kesulitan untuk menertibkan berbagai Perda bermasalah yang diterbitkan oleh daerah. Untuk itu para Gubernur diminta untuk segera memeriksa dan menertibkan setiap perda-perda bermasalah yang berlaku disetiap Kabupaten dan Kota. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (21/6) lalu.

“Pemerintah saat ini harus bisa menghormati Undang-undang Otonomi Daerah. Tapi juga dituntut agar bisa menertibkan dan menghapus perda-perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, UUD’45 dan Pancasila. Perda-perda agama masih kita pelajari apakah sesuai atau tidak dengan UUD’45 dan Pancasila. Ini tidak gampang karena mereka berlindung dibawah Undang-undang Otda,” tegasnya

Sementara itu, sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih terus menyempurnakan data peraturan daerah (Perda), peraturan kepala daerah (Perkada) dan peraturan menteri dalam negeri (permendagri) yang telah dibatalkan pemerintah. Sebanyak 3.143 deregulasi tersebut kini sudah diunggah ke laman resmi www.kemendagri.go.id

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Dodi Riatmadji mengatakan, alasan mengapa Kemendagri tak segera mengunggah daftar perda bermasalah tersebut karena masih ada beberapa kekurangannya. Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan pembatalan perda pekan lalu, Kemendagri langsung melakukan pengecekan terhadap datanya berulang-ulang.

“Misalnya seperti penomoran, lalu memastikan jumlah perda yang dibatalkan Mendagri dan dibatalkan gubernur. Secara keseluruhan data sudah benar, namun masih ada satu dua angka yang masuk ke dalam daftar lain,” kata Dodi di Kantor Kemendagri Jakarta, Selasa (21/6).

Selain itu, pembatalan perda dan perkada ini juga tak semuanya mengandung unsur pembatalan secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan daerah berupa perda atau perkada bisa dibatalkan Mendagri baik secara keseluruhan atau pasal per pasalnya saja.

Makanya, setelah melihat daftar pembatalan aturan ini, pemda harus terlebih dahulu mengecek lampiran dari Kemendagri. Apakah perda yang dibatalkan ini secara keseluruhan atau hanya beberapa pasalnya saja. Sebab, untuk aturan yang hanya sejumlah klausulnya saja bermasalah, bukan berarti menggugurkan kebijakan tersebut.

“Jadi kalau cuma pasal per pasalnya saja, bukan berarti perdanya langsung tidak berlaku. Namun perlu kajian dan pembahasan bersama DPRD bagaimana untuk memperbaharui pasal ini,” ujar dia.

Masalah lainnya, kata dia adalah penomoran perda yang terkadang tidak sesuai dengan judul perda itu sendiri. Menurut dia, verifikasi tersebut memang perlu kehati-hatian. Selama 5 hari terakhir tim verifikasi Kemendagri terus melakukan pengecekan terhadap deregulasi 3.143 kebijakan ini. Makanya, baru sekarang data tersebut berani dipublikasikan.

“Kalau memang masih ada kesalahan dalam penomoran, judul perda, dan data ganda harap dimaklumi. Sebab, data ini masih proses penyempurnaan. Meski sudah diunggah ke laman resmi Kemendagri, tetap ada kesalahannya. Ini human eror saja, makanya masih dalam proses penyempurnaan. Tim masih cek satu per satu,” ujar dia.

Sebelumnya, Kemendagri secara resmi telah mengunggah Peraturan yang dibatalkan sebanyak 3.143, di antaranya ada 1765 Perda/Perkada kabupaten/kota yang dicabut/direvisi Menteri Dalam Negeri, 111 Peraturan/keputusan Menteri Dalam Negeri yang dicabut/revisi oleh Menteri Dalam Negeri, dan 1267 Perda/Perkada kabupaten/kota yang dicabut/direvisi Gubernur. (Web Warouw)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru