JAKARTA – Untuk terus mengatasi ketimpangan desa – kota, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus berupaya menggenjot pembangunan di desa dalam rangka mengendalikan urbanisasi. Berbagai upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat terus dilakukan, salah satunya dengan dana desa.
“Tidak bisa disalahkan juga. Mereka urbanisasi karena butuh lapangan kerja juga, sementara akses terbatas. Maka itu kita perlu membuka akses itu, salah satunya pemerintah mengucurkan dana desa.” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, di hadapan para peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI tahun 2017 Lemhanas RI, beberapa waktu lalu.
Menteri Eko menambahkan, kemiskinan di desa menjadi salah satu faktor munculnya persoalan radikalisme. Dirinya pun meminta kepada Lemhanas untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan desa.
“Inilah pentingnya Lemhanas sebagai calon pemimpin bangsa. Kita bersama-sama menjaga kebhinnekaan, menjaga pancasila, menjaga NKRI, untuk menjaga indonesia tetap menjadi negara besar. Dengan menjadi negara besar, tentu akan menjadi kekuatan ekonomi dunia,” tambahnya.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, data mencatat laju urbanisasi Indonesia per tahun mencapai 4%. Diperkirakan pada tahun 2025, 68% penduduk Indonesia berada di perkotaan. Bahkan pada tahun 2050, 85% penduduk diprediksi tinggal di perkotaan. Untuk meredam ketimpangan tersebut, sejak tahun 2015 lalu pemerintah menyalurkan dana desa. Fokus pada pembangunan pedesaan dengan harapan mengurangi kesenjangan desa-kota.
“Tahun ini pemerintah fokus pada empat program prioritas untuk kurangi laju urbanisasi. Keempatnya yaitu menentukan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), membuat embung air desa, dan membuat sarana olahraga desa,” ujar Menteri Eko.
Menteri Eko meyakini, jika desa fokus pada empat program prioritas tersebut, geliat perekonomian desa akan terus meningkat. Hal tersebut dinilainya akan menekan laju urbanisasi karena akses pekerjaan semakin terbuka di pedesaan. Sebagai calon pengambil kebijakan di masa mendatang, Lemhanas pun memiliki posisi yang strategis untuk mendukung hal tersebut.
“Kalian sebagai calon pemimpin yang memegang dan memiliki pengaruh dalam pengambilan kebijakan, buatlah terobosan yang mampu mendongkrak kemampuan bersama,” tutupnya. (Andreas Nur)
