Kamis, 22 Februari 2024

Mengawal Industrialisasi dan Hilirasi: Tugas Besar Seluruh Rakyat

Oleh: Dominggus Oktavianus *

BEBERAPA pihak mempersoalkan popularitas “joget gemoy” yang disebut sebagai gimik politik tanpa gagasan atau, setidaknya, dituduh gimik untuk menutupi kelemahan gagasan.

Soal gimik politik, saya kira tidak perlu dibahas lebih panjang karena sudah dianggap wajar. Semua kandidat menggunakan gimik sebagai bagian dari strategi kampanye. Terpenting bagi demokrasi ke depan adalah persoalan politik gagasan, yang menurut sejumlah peneliti dapat mempengaruhi setidaknya 15 persen pemilih yang tergolong kritis.

Pasangan Prabowo-Gibran membawa gagasan besar yang bagi sebagian kalangan mungkin tidak terlihat, sebagaimana gajah berada dekat di depan mata.

Agar dapat jelas terlihat, kiranya perlu mengambil jarak psikologi tertentu, karena terlalu benci ataupun terlalu cinta kerap membuat orang tidak mampu obyektif.

Gagasan besar yang saya maksud adalah melanjutkan hilirisasi dengan suatu skema industrialisasi yang jelas.

Dalam setiap kesempatan, dan juga dalam dokumen resmi visi-misi Prabowo-Gibran, tema ini jelas diungkap. Gagasan besar ini bukan hanya akan membendung kekayaan nasional yang selama puluhan tahun mengalir ke luar sebagai bahan mentah, tetapi juga akan menjadi katalisator bangsa Indonesia melakukan lompatan besar menjadi negara industri dan mengatasi persoalan kemiskinan.

Hilirisasi dan industrialisasi memang kalah populer dibandingkan program makan siang dan minum susu gratis. Tetapi keduanya berhubungan karena program hirilisasi dan industrialisasi adalah jangkar atau batu penjuru dari keseluruhan gagasan untuk membuat lompatan besar kemajuan tadi.

Hilirisasi sumber daya alam (SDA) tidak pernah dilakukan sepanjang sejarah Indonesia. Perekonomian kita dikenal dengan ekonomi ekstraktifisme yang merupakan ciri khas corak ekonomi kolonial. Baru pada pemerintahan Jokowi hal ini dilakukan dengan menggunakan landasan perundang-undangan yang dibuat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yaitu UU Minerba (2009) dan UU Perindustrian (2014).

Dalam beberapa kesempatan, Prabowo memberi contoh limbah satu kilang minyak di Jepang mampu memasok kebutuhan bahan baku industri pengolahan untuk sekitar 40.000 pabrik.

Dapat dibayangkan dampak berantainya. Apabila hilirisasi dengan persepektif industrialisasi dilakukan terhadap berbagai hasil alam di Indonesia (termasuk pertanian dan kelautan) dampak berantai ekonomi akan sangat hebat, mulai dari terbukanya lapangan kerja, perbaikan upah/kesejahteraan buruh, peningkatan produksi pertanian, bergairahnya sektor usaha mikro, kecil, menengah, dan sebagainya.

Harus diakui bahwa dalam proses hilirisasi nikel saat ini terdapat sejumlah masalah, seperti lingkungan hidup dan ketimpangan sosial. Hal ini dapat diselesaikan melalui suatu evaluasi tanpa harus menghentikan kemajuan yang sudah dicapai. Termasuk di dalamnya persoalan transfer teknologi serta persiapan sumber daya manusia.

Hilirisasi dan industrialisasi ini sedang menjadi kecenderungan baru dalam perubahan dunia. Negara-negara di Afrika juga sedang membicarakan hal yang sama, bahwa mereka tidak lagi ingin menjual kekayaan mineralnya secara mentah.

Di Amerika Latin, Bolivia dengan kekayaan lithiumnya, sedang menggalakkan pembangunan industri baterai.

Ekonom Michael Hudson, dalam bukunya Destiny of Civilization: Finance Capitalism, Industrial Capitalism, or Socialism (2022) menyimpulkan bahwa dunia sedang mengalami polarisasi antara sistem ekonomi yang bersandar pada kapital keuangan (finance capital) dengan sistem yang bersandar pada kapital industri dengan kombinasi sosialisme.

Sistem yang bersandar pada kapital keuangan sedang mengalami kemunduran setelah puluhan tahun berjaya. Sebaliknya, sistem yang bersandar pada industri dengan kombinasi sosialisme terus tumbuh dan menguat.

Dalam istilah yang berbeda, kombinasi dari industrialisasi dengan subsidi sosial yang ditawarkan Prabowo-Gibran mencerminkan pola sistem yang sedang menguat tersebut.

Program sosial seperti makan siang plus minum susu buat anak sekolah dan santri, subsidi pendidikan sampai perguruan tinggi disertai peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, subsidi perumahan, dan lain sejenisnya, merupakan merupakan elemen-elemen utama untuk (1) menekan biaya produksi khususnya labor cost, dan (2) menciptakan sumber daya manusia yang unggul dalam kerangka industrialisasi.

Dalam soal pembiayaan, Prabowo-Gibran telah persiapkan cara untuk melipatgandakan penerimaan negara.

Ditargetkan rasio penerimaan negara tidak lagi sebatas 12-13 persen dari PDB melainkan mencapai 23 persen. Dengan target tersebut Prabowo mengatakan bila perlu negara yang akan melakukan hilirisasi dan industrialisasi jikalau sektor swasta enggan.

Gagasan besar tentu harus bersumber dari filosofi dan akar pemikiran yang kuat. Prabowo mengatakan ekonomi Indonesia adalah ekonomi Pancasila yang merupakan perpaduan unsur terbaik dari kapitalisme dan unsur terbaik sosialisme.

Dikatakan juga, Pasal 33 UUD 1945 merupakan blue print dari perekonomian nasional. Landasan filosofis ini yang tidak pernah saya dengar dari kandidat lain dalam berbagai kesempatan.

Landasan filosofis tersebut mencerminkan kekuatan gagasan nasionalisme progresif yang juga menjadi kecenderungan global di banyak negara berkembang. Di sini penting untuk membaca tanda-tana zaman dalam tata dunia yang secara meyakinkan mulai bergeser.

Bila salah membaca tanda-tanda ini maka kita akan terjebak pada lajur yang keliru dengan kembali pada liberalisme ekonomi yang terbukti hanya menguntungkan segelintir elit global. Nasionalisme ekonomi tidak berarti ketertutupan. Nasionalisme ekonomi berarti mengutamakan kepentingan nasion (bangsa) dalam hubungan kerja sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Saya pernah menanggapi secara skeptis Pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Umum MPR tahun 2020 tentang “Lompatan Besar Kemajuan” di sini (https://www.berdikarionline.com/lompatan-besar-kemajuan/).

Rupanya fondasi untuk lompan besar tersebut benar-benar sedang dipersiapkan.

Tugas kita, rakyat biasa, bukan hanya mengawal kemenangan Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Presiden 2024, melainkan mengawal kemenangan program industrialisasi dengan subsidi sosial tersebut sehingga cita-cita rakyat adil dan makmur benar-benar terwujud.

*Penulis Dominggus Oktavianus,
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru