JAKARTA- Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang berencana mengusut simpanan berjangka pemerintah pusat senilai Rp285,6 triliun merupakan tindakan yang tepat.
Ia menyatakan, praktik penempatan dana pemerintah di bank komersial berpotensi membuka celah bagi permainan bunga dan harus mengirimkan secara transparan.
“Masyarakat cenderung insentif , merupakan ungkapan yang pas menggambarkan apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Ada insentif bagi mereka dalam mendapatkan keuntungan dengan menempatkan uang di instrumen investasi,” ujar Nailul, Senin (20/10/2025)
Menurutnya, dana tersebut memang memberikan bunga pengembalian, namun kemungkinan besar tidak dicatat secara resmi dalam pembukuan Kementerian Keuangan karena bukan berasal dari Badan Layanan Umum (BLU).
“Kecuali uang tersebut milik BLU seperti LPDP yang memang mendapatkan keuntungan guna memberikan beasiswa,” jelasnya.
Selain pejabat di internal kementerian, Nailul juga menyoroti potensi keuntungan yang diperoleh pihak perbankan. Ia menyebut, bank mendapatkan insentif berupa likuiditas jumbo dari dana deposito pemerintah yang ditempatkan di lembaga keuangan mereka.
“Jadi bank juga mendapatkan insentif dari praktik ini berupa likuiditas dana. Jadi saya rasa Menkeu harus melihat praktik ini sebagai hal yang serius dan bunga yang diperoleh harus dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Nailul.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, diketahui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berjanji akan mengusut simpanan berjangka pemerintah pusat yang bernilai Rp285,6 triliun per Agustus 2025.
Dia memaparkan, simpanan berjangka atau deposito itu, terus berkembang sejak Desember 2023 yang mencapai Rp204,1 triliun.
“Kita masih menyelidiki itu sebenarnya uang apa. Kalau saya tanya anak buah saya, mereka bilang enggak tahu. Tapi saya yakin mereka tahu,” ujar Menkeu Purbaya, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025) malam.
Menkeu Purbaya memperkankan uang yang disimpan di bank komersial itu, pasti mendapatkan bunga. Tapi angkanya rendah, sehingga dia menyimpulkan ada permainan bunga yang dilakukan anak buahnya.
Saya tidak tahu itu uang lembaga-lembaga di bawah kementerian atau yang lain. Tapi setahu saya sih, biasanya kan bank ngasih kode yang jelas. Kalau uang pemerintah ya uang pemerintah kan. Saya akan periksa nanti,” jelas dia.
Dia menduga, uang tersebut ditempatkan di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) alias bank BUMN. Akan dilakukan pengecekan untuk mencari kejelasan uang tersebut.
“Ada kecurigaan mereka main bunga. Di banyak bank komersial kita, Himbara mungkin. Tapi, saya akan investigasi lagi itu uang apa sebetulnya. Dulu itu dianggapnya uang pemerintah pusat, di situ ditulisnya. Bisa saja LPDP dan seterusnya. Harusnya si terpisah kan. Nanti saya akan cek, itu uang apa sebetulnya. Itu terlalu besar kalau ditaruh di deposito seperti itu,” jelas Menkeu Purbaya.
“Karena pasti return dari bank-nya kan lebih rendah dari bunga yang saya bayar untuk obligasi, kan? Jadi saya rugi kalau gitu. Saya cek betul,” tambahnya. (Web Warouw)
