JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri acara Farewell Tax Amnesty di JIEXPO Kemayoran, Selasa (28/02). Acara ini diselenggarakan satu bulan sebelum masa Amnesti Pajak berakhir dengan tujuan memberi kesempatan pada seluruh Wajib Pajak (WP) untuk memanfaatkan waktu yang hanya sampai 31 Maret 2017.
Setelah masa Amnesti Pajak berakhir, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mulai menganalisa seluruh kegiatan ekonomi dan apabila ditemukan harta yang belum dilaporkan, maka akan dikenakan denda dua persen perbulan selama 24 bulan.
“Masih ada sisa waktu satu bulan untuk ikut Tax Amnesty. Ini kesempatan terakhir. Saya ingatkan ini kesempatan terakhir karena Kemenkeu sedang mempersiapkan draft peraturan untuk Wajib Pajak yang tidak ikut atau ikut setengah-setengah,” ujar Presiden pada sambutannya.
Saat ini, terdapat 682.882 WP yang telah terdaftar turut serta dalam program Amnesti Pajak. Namun jumlah ini masih sangat kecil mengingat jumlah WP di Indonesia sebanyak 32.6 juta dengan jumlah WP yang wajib lapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah 29.3 juta, dan dari jumlah tersebut hanya 12.6 juta yang sudah melaporkan SPT. Oleh karena itu, Menkeu terus mengajak seluruh WP serta mengajak Apindo, Polri, Kejaksaan dan TNI untuk terus mengawal Amnesti Pajak sampai program ini berakhir.
“Dilihat compliance Tax Amnesty dari sisi peserta masih bisa ditingkatkan. Oleh karena itu, kami membuat farewell ini sengaja satu bulan sebelum tutup agar mereka yang belum ikut Tax Amnesty atau belum memiliki NPWP, punya NPWP (tetapi) belum menyerahkan SPT, agar menggunakan kesempatan ini untuk ikut amnesti pajak,” tegas Menkeu.
Lebih lanjut, kepada Bergelora.com dijelaskan, bahwa Indonesia merupakan negara dengan pencapaian Amnesti Pajak tertinggi diantara negara-negara yang telah melaksanakan Amnesti Pajak seperti Chili dan India. Hal ini membuat negara-negara tersebut ingin melihat bagaimana Indonesia menjalankan program Amnesti Pajak. “Tax Amnesty yang sukses adalah hasil karya kita semua. Ini diperlukan agar Indonesia menjadi negara yang maju dan makmur,” jelas Menkeu. (ZKA Warouw)
Â
