JAKARTA – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah mengatakan izin hak atas tanah yang diberikan Kementerian Kehutanan atau Kemenhut kepada pihak ketiga salah satu penyebab terjadinya banjir dan longsor di Sumatra.
Sebab, kata dia, lewat izin itu penggunaan lahan di daerah-daerah, khususnya Sumatra Barat, menjadi tidak terkendali.
“Ini adalah salah satu penyebab tidak terkendalinya penggunaan lahan di daerah-daerah kita ini,” kata Mahyeldi dikutip Bergelora.com di Jakarta, Jumat (5/12)
Mahyeldi mengaku sempat melayangkan protes kepada Kementerian Kehutanan. Saat itu, kata dia, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat meminta Kementerian Kehutanan untuk mempertimbangkan kerja sama tersebut.
“Ini adalah yang sempat kita protes waktu itu ke Kementerian, supaya ini dipertimbangkan,” ucap Mahyeldi.
Karena itu, Mahyeldi menilai, ke depan perlu ada rencana atau aturan yang lebih komperhensif dari Kementerian Kehutanan terkait penggunaan hak atas tanah untuk pihak ketiga.
Minimal, lanjut dia, Kementerian Kehutanan meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintah daerah sebelum memberikan hak atas tanah.
“Karena kalau kita lihat dari segi peraturan, seperti ada kemudahan masyarakat, penggunaan hak atas tanah untuk (Kementerian Kehutanan) bekerja sama dengan pihak ketiga, tanpa seizin daripada kita di daerah,” ucap Mahyeldi. (Web Warouw)
