JAKARTA- Wacana pentingnya Penelitan Khusus (Litsus) dan Pengawasan Melekat (Waskat) pasti mendapatkan dukungan dari masyarakat luas. Karena faham wahabi sudah terbukti merusak Islam di berbagai negara. Saat ini Indonesia telah menjadi tempat persemaian faham wahabi yang telah mempertajam konflik di masyarakat. Demikian Aan Rusdianto mantan korban penculikan Tim Mawar 1997-1998 pimpinan Prabowo Subianto kepada Bergelora.com Jumat (21/6) menanggapi pernyataan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Benny Rhamdani yang mendesak segera dilakukan Litsus dikalangan TNI, Polri dan PNS.
Ia menjelaskan, dalam Litsus harus dilakukan segera dalam penerimaan penerimaan PNS, Penempatan eselonsi di semua jajaran birokrasi kementerian, lembaga, dan BUMN.
“Caranya mudah koq. Tinggal bayar lembaga swasta dan penggunaan bigdata untuk menelusur background calon PNS. Periksa semua pernyataan-pernyataan status di media sosialnya. Periksa latar belakang organisasi mahasiswa apakah berhubungan dengan sel organisasi radikal atau tidak. Apakah pernah terlibat di rohis (seksi rohani islam) dan apa jabatannya,” ujarnya.
Mantan aktivis Kontras ini menjelaskan, para simpatisan dan pengikut paham Wahabi yang berpotensi radikal dan menjadi teroris segera dieliminir dan segera dikenakan program Waskat (pengawasan melekat).
“Dalam jangka tertentu yang ‘bandel’ dipecat. Agar jangan bisa berkembang mengambil keuntungan dari pemerintah dan negara, apalagi memperluas pengaruh ke orang lainnya,” jelasnya.
Bukan hanya dikalangan pemerintahan, tapi dimasyarakat juga harus dilakukan litsus untuk membersihkan lingkungan tempat tinggal secara sistimatis dan terukur.
“Cek pengajian-pengajian, periksa materi, dan siapa pematerinya. Apakah mengandung ujaran-ujaran kebencian dan anti Pancasila dengan dalih dakwah agama,” katanya.
Yang tidak kalah penting menurutnya selain litsus adalah melakukan sosial engineering secara gradual yaitu dengan melarang penggunaan fasilitas di sekolah negeri SMP dan SMA seperti masjid dan musola oleh guru-guru yang terindikasi Wahabi dan jaringannya masuk membina rohis (rohani islam).
“Segera ganti materi rohis yang radikal dengan materi Islam yang benar dan menempatkan ustadz, kyai, Ulama Islam yang benar dan difasilitasi negara,”
“Review semua kurikulum sekolah negeri dan swasta, khususnya Sekolah Dasar Islam Terpadu yang merupakan jaringan PKS, HTI, dan kelompok Wahabi lainnya.
Aan Rusdianto mendukung sertifikasi dan ujian kompetensi para pengkotbah dan ustadz. Perlu ada aturan dan pengawasan tayangan acara agama di media massa uang memakai frekuensi publik.
“Kususnya Radio dan TV swasta agar tidak kecolongan host dan konten radikal. Review dan awasi aksi organisasi ekstrakulikuler di kampus,” tegasnya.
Aan Rusdianto, mendukung penuh organisasi-organisasi Islam moderat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta underbouwnya sebagai garda depan memerangi radikalisme dan terorisme di akar rumput.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku prihatin dengan dengan sekelompok tertentu yang ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi khilafah negara Islam. Bahkan, ada prajurit TNI yang terpapar paham radikalime.
“Saya sangat prihatin, dengan hasil pengamatan yang dilakukan Kementerian Pertahanan baru-baru ini, tentang Pancasila. Pancasila itu kan perekat negara kesatuan ini. Rusaknya Pancasila, rusaknya persatuan kita. Hilangnya Pancasila, berarti hilangnya negara ini,” kata Menhan Ryamizard dalam sambutannya saat acara halal bihalal Mabes TNI yang dilangsungkan di GOR Ahmad Yani Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (19/6), seperti dikutip dari Antara.
3 % TNI Terpapar
Kepada Bergelora.com dilaporkan, berdasarkan data yang dimiliki Kemhan, sebanyak sekitar tiga persen anggota TNI yang sudah terpapar paham radikalisme dan tidak setuju dengan ideologi negara, Pancasila.
“Kurang lebih 3 persen, ada TNI yang terpengaruh radikalisme,” ujarnya.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini mengungkapkan alasannya menyampaikan keprihatinan tersebut di tengah-tengah berkumpulnya para anggota TNI aktif dan para purnawirawan.
Ia berharap kehadiran para purnawirawan TNI dapat membantu mengurangi atau bahkan mengentaskan hal yang dianggapnya berbahaya itu.
“Mumpung kita berkumpul, ada sesepuh (purnawirawan), bersama-sama bagaimana mengatasi Indonesia terhindar dari hal yang tidak diinginkan,” ucapnya.
Oleh karena itu, dia meminta agar anggota TNI yang terpapar paham radikalisme kembali mengingat dan berpegang pada sumpah prajurit.
“Kita mengimbau supaya mereka menepati sumpah prajurit, menyatakan setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila. Sumpah, tidak boleh main-main dengan sumpah,” ucapnya.
Selain prajurit TNI yang tidak setuju dengan Pancasila, kata Ryamizard, sebanyak 23,4 persen mahasiswa setuju dengan negara Islam/ khilafah, lalu ada 23,3 persen pelajar SMA.
“Sebanyak 18,1 persen pegawai swasta menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, kemudian 19,4 persen PNS menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, dan 19,1 persen pegawai BUMN tidak setuju dengan pancasila,” ujarnya.
Ryamizard berharap agar momen halal bihalal dapat kembali mempersatukan bangsa Indonesia.
“Mari kita jaga persatuan bangsa, karena ini adalah satu tugas pokok TNI, termasuk purnawirawan. Kenapa purnawirawan juga? Karena purnawirawan ini tidak terlepas dari sumpah, tetap ada sampai mati,” ucapnya.
Ia juga berharap silaturahim ini dapat terus terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang pada akhirnya menjaga keutuhan dan tetap tegaknya NKRI.
“Saya berharap suasana silaturahim ini dapat dipertahankan karena hanya dengan menyambung tali silaturahmi yang dilandasi hati yang suci serta niat yang tulus dan ikhlas, kita akan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT,” ujarnya. (Web Warouw)
