JAKARTA- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie memandang lonjakan impor senjata RI sebagai puncak gunung es dari kegagalan kebijakan pertahanan sebelumnya. Ia juga menyoroti sistem pertahanan Indonesia yang tak terintegrasi.
“Ini akibat kegagalan masa lalu. Sekarang sistem TNI tidak menganut commonality, tidak jalan ya standarisasi militer. Termasuk sistem logistiknya menjadi rumit. Sehingga terjadi internal system constraint,” jelasnya.
Connie mengingatkan perlunya segera pembenahan secara menyeluruh agar Indonesia memiliki sistim pertahanan yang modern dan terukur.
“Militer modern mengintegrasikan semua sistem, sementara di sini masih tercerai-berai. Kalaupun ada alutsista yang canggih, itu sifatnya parsial. Jangankan punya common parts, jip saja beda-beda,” kata Connie kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (9/7).
Menurutnya tercerai berai dapat diukur dengan mudah, apakah TNI punya system K4I yang terintegrasi?
“Apakah kita memiliki Network Centric Warfare? Jawabannya jelas karena tidak memiliki dulu kaidah Platform Centric Warfare (PCW). Untuk bisa PCW dibutuhkan integrated defence systems dulu,” ujarnya.
Mengintegrasikan sistem pertahanan menurut Connie ada tiga hal. Pertama, menyelesaikan problem internal system constraint, problem eksternal yaitu macro economy dan potensi embargo dan terakhir melakukan reformasi Kemhan RI untuk bisa memiliki kendali atas TNI. Presiden Jokowi menurutnya perlu segera memprioritas terhadap pembenahan sistim pertahanan yang terintegrasi agar menutupi kegagalan masa lalu.
“Inilah tugas berat Pak Prabowo sebagai Menhan untuk mengintegrasikan semua sistem pertahanan,” ujarnya.
Connie juga mengingatkan Kemhan untuk tak melupakan amanat UU Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang mensyaratkan alih teknologi pada alutsista impor.
“Alih teknologi tidak berjalan karena terjadi disfungsi pada KKIP,” tegasnya.
Terakhir, Connie berpendapat capaian Kemhan harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.
“Capaian Kemhan perlu diaudit terbuka dan disampaikan ke publik. Tiap sen uang rakyat harus ada yang kembali ke rakyat,” tegasnya. (Web Warouw)
