JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal dugaan kekerasan yang dilakukan aparat selama menangani demo di sekitar gedung DPR. Jokowi akan menelepon Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk membicarakan penanganan demo.
“Tadi juga sudah kami dapat masukan mengenai itu, nanti akan saya telepon langsung kepada Kapolri agar dalam menangani setiap demonstrasi itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak represif, yang terukur,” kata Jokowi dalam jumpa pers bersama para tokoh di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (26/9).
Jokowi lalu menyinggung aksi anarkistis pada Rabu (25/9) malam hingga dini hari tadi. Jika situasi sudah demikian, Jokowi mengatakan polisi memang harus melakukan tindakan tegas.
“Tapi kalau sudah anarkistis seperti tadi malam… ya memang harus tindakan tegas,” kata Jokowi.
Tito Karnavian sebelumnya menyebut demonstrasi yang berujung ricuh di sekitar gedung DPR semalam mirip dengan kerusuhan pada 21-23 Mei 2019. Dia mengatakan ada massa bayaran.
Tito mengatakan polisi sudah mengamankan lebih dari 200 orang yang diduga terlibat dalam kericuhan dan mendapat bayaran saat demonstrasi di sekitar DPR. Menurut Tito, ada molotov yang diamankan dari mereka yang ditangkap.
“Ini mirip dengan pola kerusuhan 21-23 Mei, dimulai sore hari dan berlangsung sampai malam hari dan ini kita lihat cukup sistematis. Artinya, ada pihak-pihak yang mengatur ini,” kata Tito di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (26/9).
“Molotov bukan mahasiswa yang ditangkap, juga sebagian di antaranya bukan mahasiswa, bukan pelajar. Mereka masyarakat umum yang ketika ditanya juga mereka nggak paham tentang RUU apa, RUU apa, bahkan ada yang mendapat bayaran,” tuturnya.
Jangan Represi Di Papua
Kepada Bergelora.com dilaporkan, sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar aparat keamanan tak mengambil tindakan represif dalam menangani aksi unjuk rasa yang berujung rusuh di Wamena dan Jayapura, Papua.
Hal itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko usai mengikuti rapat terbatas yang digelar Jokowi bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9).
“Tidak ada perintah represif. Semuanya diminta untuk menahan diri, karena ini sangat berkaitan dengan apa yang terjadi di PBB. Jadi jangan kita memunculkan situasi yang tidak bagus,” kata Moeldoko.
Moeldoko menyatakan Jokowi memerintahkan agar aparat keamanan bertindak proporsional dan profesional dalam mengatasi kerusuhan di Wamena dan Jayapura. Moeldoko pun meminta aparat keamanan tak terpancing emosinya.
“Jadi semuanya harus terkontrol dengan baik aparat keamanan, dan tidak ada langkah-langkah yang eksesif, tetapi keamanan menjadi kebutuhan bersama,” ujarnya.
Dalam rapat tadi, kata Moeldoko, Kapolri juga melaporkan korban jatuh dalam kerusuhan di Wamena dan Jayapura. Dari laporan itu, setidaknya seorang anggota TNI dikabarkan tewas, dan sejumlah anggota Polri luka-luka. Namun, Moeldoko belum mendapatkan informasi soal korban dari masyarakat sipil.
“Tadi ada dari Kapolri, ada dari prajurit TNI yang meninggal karena kepalanya itu, terus dari kepolisian yang luka-luka. Aku belum tau persis perkembangan terakhir,” tuturnya.
Mantan Panglima TNI itu menyebut bahwa Kapolri juga memastikan kepada Presiden bahwa kabar kerusuhan berawal dari isu rasial seorang guru terhadap siswa tidak benar.
“Pemicunya ada isu, ada seorang guru yang melakukan rasis, padahal itu enggak. Kapolri tadi mengatakan tidak ada itu, sudah dicek ke sekolah tidak ada yang seperti itu,” katanya. (ZKA Warouw)
