KUPANG- Senator Rachel Siewert anggota Senat Australia di Canberra menggagas pemutaran film dokumenter Taragedi Tumpahan Minyak Montara di Laut Timor “A Crude Injustice” di Parlemen Australia pada pertengahan bulan Agustus ini untuk membuka mata para politisi negeri Kanguru terhadap tragedi kemanusiaan yang dialami rakyat Nusa Tenggara Timur.
“Kami sangat berterima kasih dengan inisiatif Senator Siewert tersebut, karena pemutaran film tersebut untuk mengenang delapan tahun tragedi kemanusiaan tumpahan minyak di Laut Timor akibat meledekannya anjungan minyak Montara pada 2009,” kata Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara Ferdi Tanoni kepada pers di Kupang, Rabu (9/8).
Film dokumenter “A Crude Injustice” mengisahkan tentang tragedi tumpahan minyak yang menimpa rakyat di wilayah pesisir Timor Barat dan kepulauan Nusa Tenggara Timur yang telah kehilangan mata pencaharian sebagai petani rumput laut maupun sebagai nelayan akibat wilayah perairan setempat terkontaminasi dengan tumpahan minyak mentah, bercampur zat timah hitam dan bubuk kimia sangat beracun dispersant.
Kehidupan ekonomi dan kesehatan masyarakat pesisir Nusa Tenggara Timur mengalami sebuah titik balik yang memilukan, sehingga dengan pemutaran film “A Crude Injustice” diharapkan dapat membuka mata hati para politisi dan pemerintah Australia untuk turut menyelesaikan masalah tersebut.
“Kami juga merasa bangga dan mendukung penuh kebijakan Pemerintah Indonesia yang ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Pak Luhut Binsar Pandjaitan yang mendesak Pemerintah Australia untuk ikut bertanggungjawab menyelesaikan Petaka Tumpahan Minyak Montara tersebut,” kata Tanoni.
“Lewat film dokumenter tersebut, kami berharap para politisi yang berada di Gedung Parlemen Australia dapat terurai hatinya untuk bersama pemerintah negeri itu ikut bertanggungjawab menyelesaikan tragedi Montara yang sudah delapan tahun berlalu itu,” tambahnya.
Menurut Tanoni, kegiatan yang diprakarsai Senator Siewert itu sangat menarik untuk membuka mata dan telinga para politisi Australia tentang petaka kemanusiaan dan lingkungan yang maha dahsyat di Laut Timor pada delapan tahun lalu.
“Senator Rachel Siewert sejak awal kejadian hingga hari ini tetap tegak berdiri bersama kami untuk mengungkap sebuah kebenaran yang ditutup-tutupi oleh Pemerintah Australia terkait dengan tumpahan minyak tersebut,” katanya.
Ia menambahkan berbagai upaya keras telah dilakukan hingga saat ini meski terus menuai berbagai rintangan dan tantangan yang tidak ringan.
“Berbagai upaya keras yang kami lakukan ini tidak hanya untuk mencari sebuah keadilan bagi lebih dari 100.000 rakyat Timor Barat dan Nusa Tenggara Timur yang menjadi korban Montara,” jelasnya.
“Namun, lebih dari itu, kami mau menyatakan kepada dunia dan khususnya Australia dan berbagai pihak yang berseberangan dengan kami bahwa kami bukanlah warga dunia kelas tiga, sehingga hak dan kepentingan kami dirampas begitu saja secara curang dan tidak adil,” ujar Pemegang Mandat Hak Ulayat Masyarakat Adat Atas Laut Timor itu.
Langkah Tegas Luhut
Kepada Bergelora.com dilaporkan, sebelumnya Tanoni berharap langkah tegas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Pandjaitan terhadap Pemerintah Australia dan perusahaan pencemar Laut Timor PTTEP. Hal ini sudah lama dirindukan rakyat korban Petaka Tumpahan Minyak Montara di Nusa Tenggara Timur.
Pada hari Selasa (1/8) kepada wartawan di Jakarta, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan mengambil langkah tegas dalam penyelesaian kasus pencemaran minyak di perairan Laut Timor, NTT, karena insiden ledakan di ladang migas Montara di Australia.
“Kami akan mengambil langkah tegas terkait kasus ini karena korban Montara adalah rakyat Indonesia,” katanya, di Jakarta, Selasa.
Dia telah mengirim utusannya pekan lalu untuk meninjau langsung area kerusakan atas insiden itu.
Ia juga akan mengejar penyelesaian kasus itu. Terlebih, gugatan class action petani rumput laut asal NTT di Pengadilan Federal Australia.
“Saya mencoba menghubungi Jaksa Agung Australia, George Brandis, meminta dukungan mereka untuk mempercepat prosesnya,” katanya.
Ferdi Tanoni, mantan agen Imigrasi Australia ini menambahkan sikap tegas, tepat dan cepat dalam menanggapi kasus Petaka Tumpahan Minyak Montara di Laut Timor ini baru pertama kali dirasakan rakyat korban semenjak petaka ini terjadi delapan tahun silam.
“Langkah tegas Pak Luhut Pandjaitan yang meminta Pemerintah Australia untuk turut bertanggung jawab menyelesaikan kasus ini sudah sangat tepat dan benar sekali,” katanya.
Mengigat selain petaka Montara ini terjadi di perairan Australia,juga sebagai regulator dan Pemerintah Federal Australia melalui Australia Maritime Safety Authority (AMSA) juga telah menyemprotkan bubuk kimia sangat beracun dalam jumlah yang sangat besar ke atas permukaan air laut dan menenggelamkan tumpahan minyak Montara ke dalam dasar laut Timor.
“Tindakan penyemprotan bubuk kimia dispersant sangat beracun ini sangat berbahaya dimana telah terbukti membunuh lebih 100 ribu mata pencaharian masyarakat pesisir di NTT,kerusakan ekosistem maha dahsyat di perairan laut Timor dan Laut Sawu serta dampak kesehatan terhadap masyarakat pesisir dengan munculnya penyakit aneh hingga membawa kematian,” katanya (Lambert)
