JAKARTA- Moratorium terhadap pemekaran daerah akan menghambat kemajuan pertumbuhan ekonomi di daerah. Oleh karena itu pemerintah diminta segera mencabut moratorium tersebut, agar pembangunan infrastruktur dan ekonomi daerah dapat segera ditindak lanjuti secara merata oleh daerah-daerah baru. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua Komite I DPD RI, Benny Rhamdani kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (24/8).
“Upaya Presiden Joko Widodo mendorong pesat pembangunan di daerah harus segera ditindak lanjuti oleh daerah. Daerah yang terlalu jauh dari pusat pemerintahan daerah, tentu lebih sulit merespon dan tetap sulit bertumbuh. Kalau moratorium tidak dicabut, percuma percepatan pembangunan infrastruktur,” tegasnya.
Benny Rhamdani sebelumnya menyebutkan bahwa Komite I DPD RI tegas mengambil sikap bahwa 173 DOB yang diajukan untuk segera ditempatkan menjadi daerah definitif. Sikap ini juga telah disampaikan langsung kepada Wakil Presiden, Jusuf Kalla selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).
“Kami bersama Ketua DPD RI pada 18 Juli 2017 lalu telah bertemu dengan Wapres selaku Ketua DPOD dan kami secara tegas meminta pemerintah menyetujui pemekaran daerah, akan tetapi sikap pemerintah tetap melakukan moratorium terhadap pemekaran daerah,” tukas Benny Rhamdani.
Senator Sulawesi Utara ini menambahkan beberapa alasan pemerintah untuk melakukan moratorium antara lain minimnya anggaran dan banyaknya daerah calon DOB yang dikategorikan tidak mampu menjadi DOB.
“Padahal jika berbicara data, ada sekitar 30% Badan Usaha Milik Negara yang tidak memiliki kontribusi tapi selalu mendapat kucuran anggaran. Bahkan sejak 2015, alokasi dana desa dan meningkat setiap tahun. Dan, pada Tahun 2018 ini dana desa diperkirakan mendapatkan kucuran di atas 1Milyar,” katanya.
Kebangkitan Konsolidasi Nasional
Sebelumnya, Ketua DPD RI, Oesman Sapta secara tegas menyatakan dukungannya untuk Daerah Otonomi Baru (DOB). Hal tersebut diungkapkannya saat menghadiri Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (FORKORNAS-PPDOB) Seluruh Indonesia di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Senin (21/8).
Oesman Sapta menyatakan bahwa hari ini harus menjadi hari kebangkitan forum konsolidasi nasional untuk mewujudkan DOB. Ia berharap para penggagas DOB tidak hanya berani berucap tetapi juga berupaya melalui perbuatan dan menegakkan konstitusi.
“Maksud dan niat saudara-saudara sudah saya ketahui, pada Sidang Bersama 16 agustus 2017 lalu pesan dan keinginan saudara sudah saya sampaikan pada pidato saya saat memimpin Sidang Bersama di depan Presiden RI dan ditonton seluruh rakyat Indonesia, saya menyatakan bahwa tuntutan daerah untuk mekar adalah untuk mendapatkan kesejahteraan,” tegas Oesman.
Senator Kalimantan Barat ini juga menerangkan bahwa saat ini keadaan ekonomi Indonesia sedang tidak mudah. Namun, semua pihak harus tetap optimis dan memiliki harapan pada bangsa Indonesia.
“Untuk itu jangan ada dusta di antara kita orang-orang daerah, harus bersikap elegan dan bertindak sesuai konstitusi, Janganlah kita turun di jalanan, harus berdialog dan berkontribusi untuk menunjukan bahwa orang-orang daerah adalah orang yang cerdas dan bermartabat,” lanjutnya.
Kegiatan yang dihadiri perwakilan Calon Daerah Otonomi Baru se-Indonesia ini sangat meriah dilihat dari antusiasme para peserta yang saling meneriakan yel-yel ciri khas dari masing-masing daerah.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, pada kesempatan yang sama Forkornas PPDOB, Sehan Landjar mengapresiasi DPD RI yang secara jelas dan tegas berdiri bersama dan mau memperjuangkan Daerah Otonomi Baru. “DPD RI menjadi dapurnya daerah dan selalu mendukung perjuangan kami untuk mendapatkan otonomi baru. Kami juga mendesak PP Desertada dan Penataan Daerah harus segera ditanda tangani. Dan saya tekankan bahwa perhatian pemerintah kepada daerah akan menjadi investasi politik pada 2019, jika tidak kami akan tidak mendukung 2019 nanti,” tutupnya. (Web Warouw)
