JAKARTA- Penyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subijanto tentang bubarnya Republik Indonesia pada tahun 2030 mengundang cemooh dari berbagai kalangan. Pernyataan itu konyol dan tidak layak dari mulut seseorang yang mengaku sebagai pemimpin apalagi calon presiden. Demikian anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Benny Rhamdani kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (22/3).
Ia menjelaskan, seorang pemimpin dikenal karen dua hal yaitu, kesaktian diukur dari ucapannya dan kemuliaannya diukur dari tindakannya. Oleh karenanya, seorang pemimpin harus berhati-hati atas apa yang diucapkan dan dilakukan.
“Prabowo sangat ceroboh. Bikin pernyataan yang tidak ada dasar ilmiah dan jelas jelas provokatif, selain membangun pesimisme,” ujarnya.
Ketua Partai Hanura ini mengatakan justru Prabowo terbalik dari apa yang harus dilakukan seorang pemimpin. Pemimpin seharusya membangun optimisme, menguatkan keyakinan terlebih dalam konteks bernegara bangsa.
“Tujuan Prabowo adalah mengalahkan Jokowi pada Pemilu 2019 nanti. Tapi dengan alasan-alasan yang irasional dan pasti tidak akan berhasil,” tegasnya.
Benny menyadari ada sekelompok orang yang terpengaruh dan percaya pada pernyataan Prabowo tapi tidak signifikan. Menurutnya, kalau rakyat percaya pasti rakyat kehilangan optimisme, yang muncul pesimisme. Rakyat tidak lagi merasa yakin untuk membangun eksistensi negara bangsa apalagi penguatan nasionalisme.
“Padahal tugas pemimpin saat ini adalah membangun optimisme negara bangsa untuk menghadapi globalisasi. Ini bertentangan dengan semangat yang sekarang sedang dibangun oleh seluruh kekuatan bangsa ini yaitu memperkuat optimisme sebagai negara bangsa yang mampu sejajar dengan bangsa-bangsa lain,” tegasnya.
Prabowo juga menurutnya tidak punya alasan dan dasar ilmiah dalam pernyataannya itu. Prabowo hanya mengutip pernyataan minor beberapa orang asing yang juga punya kepentingan menghancurkan Indonesia.
“Koq malah dia lebih percaya pendapat orang asing. Seharusnya sebagai sesorang yang mengaku cerdas dia patut curiga dengan pernyataan pakar atau ahli-ahli asing tersebut. Tentu juga seharusnya sebagai seorang militer dia menghitung kemungkinan pendapat orang-orang asing yang saat ini sedang beroperasi untuk menghancurkan negara ini,” demikian Benny Rhamdani.
Mantan aktivis 98 dari Sulawesi Utara ini mengingatkan bahwa saat ini di dunia internasilan sedang berlangsung perang asimetris. Pernyataan-pernyataan orang asing secara negatif tentang Indonesia adalah bagian dari perang asimetris tersebut.
“Kalau Prabowo cerdas pasti dia tahu semua itu. Tapi pernyataannya konyolnya justru sebaliknya menunjukkan dia tidak cerdas. Yang dilakukan kontra produktif yang bertentangan dengan semangat nasionalisme dan justru melemahkan. Dia juga bisa dianggap masyarakat sebagai antek asing,” tegas Benny Rhamdani.
Motif pernyataan prabowo tentang bubarnya Indonesia pada 2030 adalah ingin mengatakan seolah-olah Jokowi gagal. Inikan hanya bermotif politik untuk menghadapi Pemilu 2019.
Benny Rhamdani mengingatkan, justru pada era Jokowi ada upaya untuk mengembalikan semua sumberdaya yang sudah hilang sebelumnya. Misalnya soal sumberdaya alam yang dikuasai asing.
“Lah justru sekarang Jokowi sedang berjuang mengambil alih kembali tambang emas dan mineral yang sudah puluhan tahun diambil perusahaan tambang emas Amerika Serikat, Freeport Mc Moran sejak Soeharto berkuasa. Freeport dosa siapa? Emang dosa Jokowi? Itu kan dosa pemimpin pemimpin sebelum Jokowi. Ini juga terkait dengan harga diri bangsa,” jelasnya.
Walaupun demikian Benny mengatakan, memang tidak bisa hanya seorang Jokowi dalam satu periode bisa melakukan tindakan revolusioner untuk mengembalikan secara penuh sumber-sumber daya alam yang sudah dikuasai asing sejak masa sebelumnya.
“Untuk tindakan revolusioner membutuhkan situasi revolusioner. Maka Jokowi perlu dua periode untuk menuntaskan itu semua dengan yang dikenal nasionalisasi aset asing. Koorporasi juga masih bisa melawan. Di dalam negeri masih banyak kaki tangan koorporasi,” ujarnya.
Soal kepemilikan tanah yang 90 persen dalam penguasaan 0,2 persen orang Indonesia, Benny Rhamdani memastikan semua sudah berlangsung sejak massa Orde Baru dibawah rezim Soeharto.
“Apakah itu kesalahan Jokowi? Justru kebijakan setifikasi lahan pada jutaan rakyat merupakan tindakan revolusioner untuk mengembalikan tanah-tanah dalam kekuasaan siapapun dalam penguasaan negara dan diredistribusi pada jutaan rakyat secara legal yaitu dibikinkan sertifikat dan dibagikan langsung secepatnya,” jelasnya.
Tentang ketertinggalan antara kawasan antara Indonesia Timur dan Barat, antara Jawa dan luar Jawa, Jakarta dan luar Jakarta, desa dan kota yang tidak dilakukan dan dibiarkan oleh pemerintah-pemerintahan sebelumnya,– menurut Benny Rhamdani justru saat ini menjadi fokus perhatian Presiden Jokowi.
“Jokowi saat ini sedang mempercepat pemerataan pembangunan dengan membangun infrastruktur disemua wilayah Indonesia yang tertinggal di luar Jawa, di Indonesia Timur,” katanya.
Ia minta agar Prabowo tidak menutupi fakta-fakta bahwa Jokowi sedang melakukan perubahan radikal dan revolusioner pada mindset dengan paradigma baru bukan lagi Jakartasentris dan Jawasentris atau Indonesia baratsentris,— tapi menjadi Indonesiasentris dengan memastikan terwujudnya sarana dan pembangunan untuk mengejar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Sebelumnya tidak satu presiden pun sejak Soeharto bersungguh sungguh melakukan itu semua. Sehingga pembangunan tidak merata, distribusi kekayaan alam tidak adil dan jurang kemiskinan sangat dalam antara barat dan timur, Jawa dan luar Jawa, Jakarta dan luar Jakarta, kota dan desa,” ujarnya.
Semua media massa kata Benny meliput upaya pemerintahan Jokowi saat ini yang terus mendorong kebijakan satu harga BBM dan tol laut agar ketersediaan dan harga semen di Papua dan daerah tepencil lainnya bisa sama dengan di Jawa dan Jakarta. “Tujuannya agar pembangunan bisa merata. Dulu gak bisa terjadi sebelum Jokowi karena sebagian besar sumber daya alam dan keuangan dikuasai oleh segelintir orang yang dipelihara oleh para rezim penguasa sebelumnya,” paparnya.
Benny Rhamdani juga mengingatkan bahwa sebelumnya ada jurang kesejahtaraan rakyat di desa dan di kota selama puluhan tahun sejak awal berdirinya Republik Indonesia.
“Baru Jokowilah yang secara kongkrit mendorong pembangunan di 80.000 an desa. Lewat politik anggaran, kebijakan dana desa mendorong seluruh masyarakat desa terlibat dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring dan evaluasi pembangunan di desa-desa. Sekarang berbagai macam kegiatan ekonomi dilakukan secara massal oleh rakyat di desa-desa. Setiap desa setiap tahun ada alokasi dari Rp 800 juta sampai Rp 1 miliar dan akan terus bertambah. Tujuannya semua untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat desa,” jelasnya.
Namun demikian, memang masih banyak kebocoran kebijakan dan korupsi di pusat sampai daerah. Rakyat masih melihat ada importasi produk luar yang merusak produk dalam negeri. Semakin banyak koruptor ditangkap dan lainnya.
“Perlu diketahui bahwa walaupun semua menteri sudah patuh dan sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi, tapi masih banyak pejabat dibawahnya yang mentalnya belum berubah dan menggunakan cara-cara lama dalam menjalankan tugas. Maka semakin ditertibkan mereka semakin ganas mensabotase kebijakan Presiden Jokowi,” ujarnya.
Makanya butuh perubahan revolusioner untuk merubahnya mindset semua pejabat publik dari menteri dan aparat dibawahnya, gubernur dan bupati dan aparat semua aparat sampai desa diseluruh Indonesia.
“Mereka selama ini berada dalam kekuasaan sehingga selalu mencari celah untuk korup termasuk tetap melaksanakan importasi tadi. Tapi Jokowi kan juga tidak membiarkan, salah satunya pemutusan campur tangan Petral yang puluhan tahun menguasai minyak dan gas di Indonesia,” ujarnya. (Web Warouw)
