JAKARTA- Kematian ibu hamil di Kabupaten Tanggamus, Lampung karena tidak ada pelayanan kesehatan di desa merupakan Gubernur Lampung. Kementerian Kesehatan telah mengalokasikan anggaran kesehatan dalam DAU dan DAK kepada pemerintahan provinsi agar masyarakat disediakan pelayanan kesehatan secara maksimal. Sehingga tidak ada lagi masyarakat di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini ditegaskan oleh Nonha Sartika, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Lampung di Bandar Lampung saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (6/4).
“Kematian pasien hamil dan bayi dalam kandungan kemarin adalah bencana bagi rakyat Lampung. Dan itu menjadi tanggung jawab Gubernur Ridho. Pemerintah pusat harus segera menyelidiki kematian tersebut. Pasti bukan satu-satunya kasus kematian di Lampung,” ujarnya.
Nonha Sartika mempertanyakan Mengapa tidak ada Puskesdes (Pusat Kesehatan Desa) atau Pustu (Puskesmas Pembantu) di desa tersebut? Kalau ada, apakah ada petugas kesehatannya? Bagaimana fasilitas peralatan dan obat-obatan?
“Semua itu ada dalam alokasi dalam APBD, DAU dan DAK. Perlu diselidiki kemana semua dana kesehatan tersebut kalau tidak ada Puskesdes atau Pustu? Kemana dana untuk petugas kesehatan di puskesmas?” ujarnya.
Nonha Sartika menjelaskan Kementerian Kesehatan juga sudah mengalokasikan anggaran kepada Pemerintahan Provinsi, dana untuk pembinaan kesehatan masyarakat.
“Apakah sebulan sekali ada pemeriksaan Posyandu? Posyandu seharusnya dijalankan oleh petugas kesehatna dan bidan-bidan desa. Jangan-jangan karena dana tidak sampai, posyandu dan bidan desa tidak bisa bekerja. Sehingga ibu hamil tidak terpantau dan bingung saat akan melahirkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dana pembinaan kesehatan masyarakat juga termasuk mengaktifkan desa-desa siaga yang menjadi forum masyarakat aktif terlibat membina kesehatan masyarakat dan lingkungan.
“Kalau desa siaga hidup maka, masyarakat akan aktif seminggu sekalu berkumpul, memastikan pemeriksaan ibu hamil dan tempat melahirkan. Masyarakat juga menyediakan kendaraan untuk merujuk ibu hamil sampai ke fasilitas kesehatan terdekat sampai rumah sakit,” ujarnya.
Menurutnya, semua program pemerintah pusat sudah diketahui masyarakat, kader kesehatan dan petugas kesehatan. Namun sistim pembinaan dan pelayanan kesehatan masyarakat tidak akan berjalan kalau pembiayaannya tidak disalurkan oleh pemerintah Provinsi ke Kabupaten.
“Sehingga wajar kalau ada kematian ibu hamil dan bayi yang dikandung, karena dana tersebut tidak dialokasikan oleh Gubernur Ridho sampai ke kabupaten Tanggamus. Ini membahayakan masyarakat dan berhak untuk dituntut,” tegasnya.
Keadaan ini tidak bisa dibiarkan terus menerus dan menurutnya harus segera diperbaiki oleh pemerintah pusat.
“Kementerian Kesehatan harus segera membentuk tim untuk memeriksa pemerintah provinsi agar ketahuan kemana penggunaan dana untuk pelayanan kesehatan masyarakat desa di Tanggamus,” tegasnya.
Meninggal Ditengah Jalan
Kepada Bergelora.com dilaporkan beberapa hari lalu kembali terjadi masalah kesehatan, Murni Rohayati (38), warga Dusun Leuweung Kolot, Pekon Campang Way Handak, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, meninggal dunia setelah berjuang sendirian melahirkan bayinya.
Diketahui jarak rumahnya yang berada di kawasan hutan lindung itu berada sangat jauh dari pusat kesehatan yakni 20 Kilometer.
Sejumlah warga berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali, pelayanan kesehatan harus menyentuh masyarakat sampai ke pelosok hutan.
“Seharusnya kejadian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan tidak terjadi lagi, bisa diantisipasi dengan pengawasan atau bidan turun ke desa,” kata Suparjo warga Kabupaten Tanggamus di Bandar Lampung, Selasa (3/4).
Seharusnya pelayanan kesehatan bisa menyentuh langsung masyarakat bawah, tapi sampai dengan saat ini tidak ada dan bidan atau puskesmas turun ke desa pun tidak jalan.
Hal senada disampaikan, Rohimat warga Kabupaten Tanggamus mengungkapkan bahwa kejadian beberapa waktu lalu menjadi coretan buruk bagi pemerintahan Ridho Ficardo-Bahtiar Basri sebab pelayanan kesehatan tidak menyentuh masyarakat.
“Pelayanan kesehatan harus bisa menyentuh masyarakat, jangan hanya untuk orang perkotaan,” ujarnya.
Jika tinggal di kota pelayanan kesehatan mungkin maksimal, tapi untuk warga yang berada di pedesaan jauh dari rumah sakit seperti apa solusinya.
Seharusnya itu sudah ada solusinya, bukan baru ada kejadian pemerintah baru bisa bertindak. (*)
