SOLO – Dengan adanya perbedaan periode kepemimpinan kepala daerah dengan periode jabatan Presiden berakibat rencana pembangunan di Indonesia tidak sejalan. Dr. Drs. Bahtiar, M.Si, Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri dalam Dialog Politik yang bertemakan ‘Memperkuat Peran Masyarakat Dalam Mendukung Agenda Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019’ di Solo, pada Sabtu (26/8).
“Rencana pembangunan lima tahun Presiden tidak nyambung dengan rencana pembangunan lima tahun Gubernur, Bupati dan walikota belum lagi rencana pembangunan Desa,” ujar Bachtiar.
Bachtiar menambahkan di tahun 2024 akan dilaksanakan Pilkada serentak 34 Gubernur dan 514 Bupati dan walikota. Dengan adanya Pemilu dan Pilkada Serentak diharapkan adanya kesamaan agenda pembangunan baik dari Presiden, Gubernur dan Bupati Walikota,
“Diharapkan manajemen politik dan manajemen lainnya sudah sama,” kata Bachtiar dalam acara yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum melalui Direktorat Politik Dalam Negeri itu.
Menurutnya jumlah Pilkada Serentak Gubernur, Bupati dan Walikota Periode tahun 2015 sampai 2020 berjumlah 269 kepala daerah, periode tahun 2017 sampai 2022 ada 101 kepala daerah, dan periode tahun 2018 sampai 2023 ada 101 kepala daerah.
Kepada Bergelora.com Bachtiar melaporkan, tujuan dari diadakannya dialog politik ini adalah cara untuk mengkomunikasikan apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah khususnya terkait agenda Pembangunan Politik Dalam Negeri.
Kegiatan ini dihadiri Kesbangpol Kota Solo dan 100 orang yang terdiri dari unsur-unsur masyarakat dari Kota Solo. Hadir sebagai narasumber Risnandar Mahiwa Kabag Perencanaan Setditjen Polpum, Cahyo Ariawan Kasubdit Pendidikan Etika dan Budaya Politik Dit. Poldadgri, serta Sunny Ummul Firdaus selaku akademisi. (Prijo Wasono)
