JAKARTA- Pemerintah terutama pimpinan Polri dan TNI diminta terus mewaspadai jelmaan gerakan baru dari HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang masih terus bergerak walaupun sudah dibubarkan. Hal ini disebabkan banyak simpatisan organisasi terlarang ini dalam tubuh aparat negara. Demikian Amin Mudzakkir, peneliti Lembaga Ilmu dan Pengetahuan Indonesia (LIPI) kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (11/9)
Berkebalikan dengan apa yang ditakutkan oleh sebagian aktivis HAM, pembubaran HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) ternyata damai lancar. Tidak ada diskriminasi, apalagi persekusi, terhadap anggotanya, sebab yang dibubarkan adalah organisasinya. Hal ini juga terjadi di Jerman pada 2003.
“Sekarang kita justru menyaksikan apa yang sesungguhnya telah diperkirakan. Para anggota dan simpatisan HTI tetap aktif menyuarakan pandangannya di ruang publik tanpa merasa segan sama sekali. Buletin mereka tetap diedarkan di masjid-masjid setiap Jumat, hanya ganti nama dari “Al-Islam” menjadi “Kaffah” dengan isi sama saja,” katanya.
Masalahnya memang bukan sekadar perppu, tetapi ideologi. Membubarkan HTI tanpa mengatasi persebaran ideologinya adalah mainan perundang-undangan yang percuma.
“Dan untuk itu medan perang pertama yang harus dihadapi adalah aparat negara sendiri. Bukankah tidak sedikit dari mereka yang bersimpati terhadap HTI?” katanya.
Di era demokrasi, menurutnya berbicara mengenai ideologisasi kadang terlihat muskil.
“Seolah-olah hal itu merupakan usaha untuk menarik balik kita ke zaman sebelumnya. Padahal, di awal abad ke-21 sekarang ini, ideologi-ideologi kembali bangkit dari kuburnya. Beberapa hanya bangkit arwahnya, seperti komunisme, tetapi beberapa yang lain benar-benar jasadnya, seperti Islamisme,” katanya. (Irene Gayatri)
