JAKARTA- Akhirnya Andi Arief membongkar kepentingan di balik Gerakan #2019GantiPresiden. Setelah sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini dalam akun twitter @AndiArief__ nya memberi julukan ‘Jenderal Kardus’ untuk Prabowo Subianto karena menerima mahar politik untuk PKS dan PAN dari Sandiaga Uno untuk menjadi calon wakil presiden bersama Prabowo Subianto.
Yang terbaru dalam aku tersebut Andi Arief memastikan bahwa Gerakan #2019GantiPresiden yang digagas Politisi PKS, Mardani Ali Sera dan Neno Warisman hanya bertujuan untuk pembagian uang para elit politik.
“Gerakan #2019GantiPresiden bukan untuk mengganti Prsiden. Tapi itu hanya taktik dua istri muda untuk menaikkan uang belanja. Rakyat dimobilisasi, elitenya bagi-bagi uang,” tulisnya dalam akunnya.
Andi Arief pun menyebut bahwa koalisi Partai Demokrat saat ini dengan Gerindra, PKS dan PAN adalah bukti bahwa Partai Demokrat adalah partai yang lapang dada dan pemaaf.
“Meneruskan koalisi dengan Ptabowo ini bagi Demokrat Ibarat Istri setia meneruskan bahtera rumah tangga dimana suami yang baru menikah tertangkap selingkuh dan diam-diam punya istri muda yg mata duitan,” cuitnya.
Jenderal Kardus
Sebelumnya, Andi Arif mengunggah sejumlah postingan mengenai ‘Jenderal Kardus’. Dalam cuitannya itu, Andi Arif mengibaratkan ada pengaturan skor dalam Pilpres 2019. Yaitu ada skenario Joko Widodo (Jokowi) calon tunggal atau Prabowo menunjuk calon wakilnya yang lemah.
Andi Arief pun menyebut Prabowo sebegai Jenderal Kardus dan menolak kedatangannya di Kuningan, kediaman Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut Andi Arif, Partai Demokrat tidak mengalami kecocokan dengan Prabowo lantaran cara Prabowo menentukan cawapresnya. Cuitan Andi Arief membombardir Prabowo PKS dan PAN terus menerus
“Capres yang takut karena ancaman partai tertentu lalu takluk, pasti kalau teriak anti asing cuma hiasan dibibir.”
“Operasi pertama adalah Jokowi Calon tunggal.”
“Jika tidak berhasil maka operasi selanjutnya menunjuk wakil Prabowo yang lemah dengan memanfaatkan kesulitan logistik Prabowo.”
“Kalau sepakbola namanya pengaturan skor.”
“Sejak dulu saya ragu apakah gelegar suaranya sama dengan mentalnya. Dia bukan strong leader, dia chicken.”
“Prabowo ternyata kardus, malam ini kami menolak kedatangannya ke kuningan.”
Atas cuitannya tersebut, Andi Arief pun sudah dilaporkan PKS ke Polisi. Beberapa elit Gerindra pun menuding bahwa Andi Arief bertindak sendirian, artinya tidak atas persetujuan Partai Demokrat. Andi pun membalasnya dengan jawaban yang buat publik terkejut, yaitu Partai Demokrat tahu dan merestui apa yang dia lakukan. Informasi mahar Rp 500 M untuk masing-masing partai tersebut dia peroleh dari Fadli Zon.
Siap Diperiksa
Mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini pun menyatakan sudah siap diperiksa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ataupun aparat hukum terkait dengan kesaksiannya atas sogokan mahar Sandiaga Uno pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) masing-masing Rp 500 milyar. Hal ini ditegaskannya kepada Bergelora.com di Bandar Lampung, Selasa (14/8).
“Dengan sukacita saya akan hadiri panggilan Bawaslu untuk membongkar sogokan mahar pada kedua partai tersebut oleh Sandiaga Uno. Biar rakyat tahu siapa mereka sebenarnya,” tegasnya.
Ia menjelaskan lagi bahwa pernyataannya itu disampaiakan setelah mendengarkan laporan dari tim kecil Partai Demokrat yang terdiri dari Mantan Menteri Menkumham Amir Syamsuddin, Mantan Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hassan, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan.
“Mereka laporan langsung kepada Ketua Umum SBY dan saya. Masak kita meragukan pak Amir dan pak Syarif Hassan?” ujarnya.
Tim kecil Partai Demokrat menurutnya melaporkan hasil pertemuan dengan Tim Kecil Partai Gerindra yang terdiri dari, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier dan Anggota DPR-RI Zuhmi Dasco Ahmad.
“Dalam pertemuan mereka, Fadli Zon dan Fuad Bawazier menjelaskan bahwa, Prabowo menerima kehendak Sandiaga Uno untuk menjadi cawapresnya dengan mahar ke PKS dan PAN masing masing Rp 500 milyar. Masak kita meragukan Fadli Zon dan Fuad Bawazier?” ujarnya.
Jadi setelah memanggilnya menurutnya, Bawaslu bisa segera memanggil semua yang terkait sampai memanggil Prabowo, Sandiaga Uno dan menanyakan siapa dari PKS dan PAN yang menerima dana masing masing Rp 500 milyar.
“Ini skandal besar jika dibiarkan dan akan mencoreng demokrasi dan Pemilu yang akan berlangsung,” tegasnya. (Web Warouw)
