JAKARTA- Menko Polhukam, Wiranto menegaskan bahwa importasi senjata dan amunisi milik Brimob yang saat ini tertahan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sudah tidak ada masalah lagi. Hal ini ditegaskannya kepada wartawan seusai rapat kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, pada Senin (2/10).
“Impor senjata Brimob itu sudah bukan masalah. Hanya perlu kami koordinasikan dengan lebih teliti, lebih jelas. Kemudian dibuat keputusan yang sesuai undang-undang. Saya minta isu ini dihentikan,” tegasnya.
Wiranto juga memastikan akan mengundang sejumlah pimpinan lembaga negara untuk rapat membahas polemik isu impor senjata pada Selasa (3/10).
“Rencana rapat besok, semua saya undang, (Kepala) BIN, Kapolri, Panglima TNI, kemudian dari Menteri Pertahanan, dari PT Pindad, Bea Cukai dan sebagainya,” kata Wiranto.
Dia berjanji akan menyampaikan hasil rapat koordinasi tersebut ke publik. Namun, dia menegaskan polemik soal isu senjata ini harus disudahi.
“(Impor senjata) bukan masalah sebenarnya, hanya perlu kami koordinasikan dengan lebih teliti, lebih jelas, dan kami putuskan dalam suatu keputusan yang tidak melanggar UU,” ujar dia.
Wiranto menjamin polemik isu senjata ini tidak akan mengganggu kondisi keamanan nasional. Ia mengatakan pemerintah berupaya menghindari persoalan polemik yang cuma menghabiskan energi.
“Kami juga terus menerus melakukan langkah-langkah komunikasi yang baik untuk menghindari spekulasi-spekulasi yang merugikan,” ujarnya.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga menyatakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian akan berkoordinasi membahas polemik impor senjata ini.
“Ya damai tidak ada gaduh, kalau di luar orang politik segala macam, maklumlah, tapi di dalam lingkaran kabinet tidak boleh. Senjata yang masih tertahan itu, tadi sudah saya lihat, Kapolri dan Panglima mungkin sudah berkoordinasi. Kalau dari saya, kalau sudah surat beres segala macam, cepat saja diselesaikan,” kata Ryamizard terpisah setelah menghadiri rapat kabinet paripurna tersebut.
Barang Sah
Kepada Bergelora.com dilaporkan sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengakui kepemilikan atas ratusan senjata dan ribuan amunisi impor yang berada di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.
“Senjata tersebut betul milik Polri. Itu barang yang sah,” kata Irjen Setyo di Mabes Polri Jakarta, Sabtu (30/9) malam.
Irjen Setyo pun memastikan bahwa pihaknya sudah mengkonfirmasi impor senjata tersebut kepada Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI. Polri sudah pernah mengimpor jenis senjata yang sama pada tahun 2015 dan 2016 lalu.
“Ini bukan impor pertama untuk barang sejenis. Ini yang ketiga kali,” katanya.
Senada dengan Irjen Setyo, Kepala Korps Brimob Polri Irjen Murad Ismail mengatakan pemesanan senjata tersebut telah sesuai prosedur.
“Apa yang kami impor telah sesuai dengan manifes. Saya yang tanda tangani dan ditujukan kepada Bais TNI,” kata Irjen Murad.
Irjen Murad merinci jumlah senjata yang diimpor adalah 280 pelontar granat jenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) kaliber 40×46 mm dan 5.932 butir amunisi granat.
Tidak Mematikan
Lebih lanjut Kepala Korps Brimob Polri Irjen Murad Ismail menegaskan bahwa senjata jenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) yang diimpor Polri, bukanlah senjata mematikan dan berbahaya.
“Ini senjatanya bukan untuk membunuh, tapi untuk efek kejut. Modelnya memang seram, tapi sebenarnya ini laras kecil. Kalau ditembakkan dengan kemiringan 45 derajat, paling jauh jatuhnya 100 meter,” katanya.
Menurut dia, senjata SAGL ini bisa digunakan untuk menembakkan berbagai jenis peluru. Senjata api jenis Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) yang didatangkan Korps Brigade Mobile (Brimob) Polri dari luar negeri, pernah digunakan juga dalam operasi pemberantasan teroris di Poso, Sulawesi Tengah, serta Papua.
“Pelurunya banyak, ada peluru karet, peluru hampa, peluru gas air mata, peluru asap, peluru tabur,” katanya.
Senjata yang dikirim menggunakan maskapai asal Ukraina dan diimpor oleh PT Mustika Duta Mas Senjata itu, dibeli melalui mekanisme lelang sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa. Kemudian, senjata itu pun sudah dikaji oleh Irwasum Polri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Sampai dengan pengadaan dan pembeliannya oleh pihak ketiga dan masuk ke Indonesia ke pabean Soekarno-Hatta,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto. (Calvin G. Eben-Haezer)
