Mengapa keberhasilan pendidikan tidak boleh hanya diukur dari banyaknya siswa yang naik kelas, tetapi dari kualitas kompetensi, karakter, dan kesiapan mereka menghadapi masa depan?
Oleh: Janri N.F. Rumambi, M.Pd, Guru dan budayawan
PENDIDIKAN Indonesia sedang menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Di tengah perubahan zaman, perkembangan teknologi, tuntutan kompetensi global, dan kebutuhan untuk membangun sumber daya manusia yang unggul, kita perlu kembali mempertanyakan satu hal mendasar: apakah selama ini keberhasilan pendidikan kita benar-benar diukur dari kualitas proses dan hasil belajar, atau justru lebih banyak diukur dari angka-angka administratif, termasuk jumlah peserta didik yang berhasil naik kelas?
Pernyataan mengenai rencana penguatan mekanisme kenaikan kelas oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 9 Oktober 2026, yang ditargetkan rampung pada 2027, menjadi momentum penting untuk membuka kembali diskusi mengenai makna kenaikan kelas dalam sistem pendidikan nasional.
Wacana agar peserta didik tidak secara otomatis naik kelas perlu dipahami secara lebih luas. Ini bukan semata-mata persoalan mempertahankan atau mengulang kelas, melainkan menyangkut keberanian dunia pendidikan untuk memastikan bahwa setiap peserta didik benar-benar mengalami proses pembelajaran yang bermakna.
Pendidikan Bukan Sekadar Proses Memindahkan Siswa dari Satu Kelas ke Kelas Berikutnya
Selama bertahun-tahun, kenaikan kelas sering kali dipandang sebagai tahapan rutin dalam kalender akademik. Setelah menyelesaikan satu tahun pelajaran, peserta didik diharapkan melanjutkan ke tingkat berikutnya. Dalam praktiknya, sekolah terkadang menghadapi tekanan sosial dan administratif agar sebanyak mungkin siswa dapat naik kelas.
Akibatnya, muncul pertanyaan penting: apakah seorang peserta didik benar-benar telah menguasai kompetensi yang diharapkan, atau hanya telah menyelesaikan masa belajar selama satu tahun?
Kita harus membedakan antara menyelesaikan masa pendidikan dalam satu tingkat kelas dan mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan.
Kenaikan kelas seharusnya menjadi gambaran perkembangan peserta didik, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun karakter. Apabila seorang siswa naik kelas tanpa memiliki kemampuan dasar yang memadai, maka persoalan tersebut berpotensi terbawa ke tingkat berikutnya.
Sebagai contoh, peserta didik yang belum memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang cukup akan mengalami kesulitan ketika menghadapi materi pembelajaran yang lebih kompleks. Jika kondisi ini terus berlangsung, sekolah berisiko menghasilkan peserta didik yang secara administratif mengalami kemajuan, tetapi secara kompetensi justru tertinggal.
Dengan demikian, kenaikan kelas harus memiliki makna pendidikan, bukan hanya makna administratif.
Mengembalikan Martabat Penilaian dalam Pendidikan
Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana penilaian hasil belajar dilaksanakan.
Penilaian tidak boleh hanya menjadi kegiatan mengisi angka dalam rapor. Penilaian harus menjadi instrumen untuk mengetahui sejauh mana peserta didik berkembang, bagian mana yang belum dikuasai, serta intervensi pembelajaran apa yang perlu dilakukan.
Guru harus memiliki keberanian profesional untuk memberikan penilaian secara objektif. Sebaliknya, sekolah juga harus memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap peserta didik yang mengalami kesulitan mendapatkan kesempatan memperbaiki kemampuan belajarnya.
Kita tidak sedang membangun pendidikan yang menghukum siswa melalui nilai rendah atau keputusan tidak naik kelas. Kita sedang membangun pendidikan yang menghargai proses, mengakui kenyataan hasil belajar, dan menyediakan kesempatan untuk bertumbuh.
Karena itu, kebijakan kenaikan kelas tidak boleh hanya bertumpu pada satu atau dua indikator. Aspek akademik, perkembangan karakter, kehadiran, partisipasi dalam pembelajaran, serta perkembangan individual harus menjadi bahan pertimbangan.
Penilaian yang baik bukan penilaian yang selalu menghasilkan nilai tinggi, melainkan penilaian yang mampu menggambarkan kondisi peserta didik secara jujur dan menjadi dasar perbaikan pembelajaran.
Tidak Naik Kelas Bukan Hukuman, tetapi Harus Menjadi Pilihan yang Sangat Terukur
Di tengah pembicaraan mengenai penguatan mekanisme kenaikan kelas, kita juga perlu berhati-hati agar tidak terjebak pada pemahaman bahwa semakin banyak siswa yang tidak naik kelas berarti semakin tinggi kualitas pendidikan.
Pandangan seperti itu tentu keliru. Tidak naik kelas bukanlah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah memastikan setiap peserta didik berkembang sesuai potensi dan kebutuhan belajarnya.
Jika seorang siswa tidak mencapai kompetensi yang diharapkan, sekolah terlebih dahulu harus mengevaluasi proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Apakah guru telah memberikan pembelajaran yang sesuai? Apakah peserta didik telah mendapatkan pendampingan? Apakah program remedial berjalan efektif? Apakah sekolah telah melibatkan orang tua dalam mengatasi kesulitan belajar Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab sebelum sekolah mengambil keputusan.
Keputusan tidak naik kelas harus menjadi pilihan terakhir yang didasarkan pada pertimbangan profesional, bukti hasil asesmen, perkembangan peserta didik, dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kebijakan ini tidak boleh menjadi alat untuk menyalahkan peserta didik atas kegagalan proses pembelajaran. Sebaliknya, kebijakan tersebut harus mendorong sekolah meningkatkan tanggung jawabnya dalam memastikan keberhasilan belajar setiap anak.
Tanggung Jawab Guru dan Kepala Sekolah dalam Menjaga Mutu Pendidikan
Kebijakan kenaikan kelas juga membawa konsekuensi terhadap tanggung jawab guru dan kepala sekolah.
Guru tidak cukup hanya menyelesaikan materi pembelajaran sesuai kalender pendidikan. Guru harus memastikan bahwa pembelajaran benar-benar dipahami oleh peserta didik.
Hal ini menuntut perubahan pendekatan pembelajaran, dari sekadar mengejar penyelesaian materi menjadi memastikan tercapainya kompetensi.
Kepala sekolah juga memiliki tanggung jawab yang tidak kalah penting. Kepala sekolah harus membangun budaya akademik yang sehat, memastikan proses asesmen berjalan objektif, mengembangkan supervisi pembelajaran, dan mendorong guru melakukan refleksi terhadap hasil belajar peserta didik.
Sekolah perlu memiliki sistem deteksi dini terhadap peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Jangan sampai sekolah baru menyadari bahwa seorang siswa tertinggal ketika proses kenaikan kelas sudah tiba. Dalam konteks ini, keberhasilan seorang kepala sekolah tidak hanya dilihat dari berapa banyak peserta didik yang naik kelas, tetapi juga dari kemampuannya membangun sistem pembelajaran yang membuat semakin banyak peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan.
Pendidikan Harus Manusiawi, tetapi Tidak Boleh Kehilangan Standar
Ada dua hal yang harus berjalan bersama dalam kebijakan pendidikan, yaitu pendekatan kemanusiaan dan standar mutu.
Pendidikan harus memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk berkembang tanpa diskriminasi. Kondisi ekonomi keluarga, latar belakang sosial, keterbatasan fasilitas, maupun perbedaan kemampuan belajar tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak anak memperoleh pendidikan yang bermutu.
Namun, pendekatan kemanusiaan tidak berarti menghilangkan standar pencapaian pembelajaran.
Justru karena kita menghargai masa depan anak, kita tidak boleh membiarkan mereka melanjutkan pendidikan tanpa bekal kemampuan yang memadai.
Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Mereka juga berhak mendapatkan penilaian yang jujur. Sebab, memberikan nilai atau keputusan kenaikan kelas yang tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya bukanlah bentuk kepedulian, melainkan berpotensi menunda persoalan yang akan mereka hadapi pada masa mendatang.
Oleh sebab itu, kebijakan kenaikan kelas harus dirancang dengan keseimbangan antara standar akademik, keadilan, pendampingan, dan perlindungan terhadap hak peserta didik.
Saatnya Mengubah Orientasi Keberhasilan Pendidikan
Indonesia membutuhkan generasi yang bukan hanya memiliki ijazah, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, literasi yang kuat, keterampilan memecahkan masalah, kreativitas, integritas, dan karakter yang baik.
Kebutuhan tersebut tidak mungkin dicapai jika sekolah hanya berorientasi pada pencapaian administratif.
Kebijakan penguatan mekanisme kenaikan kelas seharusnya menjadi bagian dari agenda yang lebih besar, yaitu membangun kembali budaya belajar yang serius, bertanggung jawab, dan berorientasi pada mutu.
Namun, perubahan kebijakan harus disertai dukungan nyata kepada sekolah. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan guru, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik, penguatan sistem asesmen, serta dukungan terhadap peserta didik yang membutuhkan pendampingan khusus.
Jangan sampai sekolah dituntut mempertahankan standar mutu yang tinggi, tetapi tidak memperoleh dukungan sumber daya yang memadai untuk mewujudkannya.
Standar pendidikan yang baik harus berjalan seiring dengan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan kondisi pembelajaran yang layak.
*Penutup: Lebih Baik Jujur dalam Menilai daripada Sekadar Berhasil Menaikkan Kelas*
Pada akhirnya, kita harus berani mengembalikan pendidikan kepada tujuan utamanya: memanusiakan manusia dan mengembangkan potensi setiap peserta didik.
Kenaikan kelas bukanlah garis akhir dari perjuangan belajar seorang anak. Kenaikan kelas seharusnya menjadi tanda bahwa ia telah berkembang dan memiliki kesiapan untuk menghadapi tantangan pembelajaran berikutnya.
Kita tentu menginginkan semua peserta didik berhasil. Namun, keberhasilan itu harus dibangun melalui proses pembelajaran yang benar, penilaian yang jujur, pendampingan yang konsisten, dan tanggung jawab bersama antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
Jangan sampai kita terlalu sibuk memastikan semua anak naik kelas, tetapi lupa memastikan apakah mereka benar-benar belajar.
Sebab, pendidikan bukan tentang seberapa cepat seorang anak naik ke kelas berikutnya, melainkan seberapa jauh ia bertumbuh menjadi manusia yang berpengetahuan, berkarakter, dan mampu menghadapi masa depan.
Sudah saatnya kita mengubah paradigma: dari sekadar menaikkan kelas menjadi memastikan kualitas belajar. Sebab, masa depan bangsa tidak ditentukan oleh berapa banyak peserta didik yang berhasil naik kelas, tetapi oleh kualitas manusia yang dihasilkan melalui pendidikan.
——–
*Penulis, Janri Nathanel Frets Rumambi, S.Pd., M.Pd adalah seorang pendidik, kepala sekolah dan pekerja kebudayaan di Tondano, Sulawesi Utara.
