Jumat, 14 Juni 2024

Naikkan Harga BBM, Khianati Rakyat!

MAKASSAR- Rencana Jokowi dan Jusuf Kalla untuk mencabut subsidi dan menaikkan harga BBM dinilai mengkhianati mandat dan kepercayaan rakyat yang memilih pasangan itu dalam pemilihan presiden 2014 lalu. Lebih jauh lagi rencana tersebut akan menjadi kuburan bagi harapan rakyat Indonesia.

“Jelas itu menghianati mandat yang diberikan oleh rakyat. Pemangkasan subsidi BBM dengan dalih menghemat APBN adalah sangat irrasional. Negari kita punya kekayaan migas, kenapa rakyat selalu di korbankan,” demikian Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sulawesi Selatan, Babrak Kamal kepada Bergelora.com di Makassar, Sabtu (6/9).

Ia mempertanyakan mengapa Jokowi-JK tidak mencari alterlatif solusi menambal APBN dengan penundaan pembayaaran hutang luar negeri.

”Sudah rahasia umum, 8 persen APBN dipakai bayar hutang yang tidak pernah dinikmati rakyat,” jelasnya.

Babrak Kamal menjelaskan bahwa, Sulawesi Selatan memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 8% melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Menaikkan harga BBM menurutnya akan menaikkan cost produksi barang dan jasa. Sektor pertanian dan perikanan juga akan kena imbas kenaikan BBM maka akan meningkatkan biaya produksi petani dan nelayan.

“Ikutannya adalah semua harga akan naik dan pemilik modal akan memangkas upah dan mengurangi pekerja,” ujarnya.

Ia memastikan kalau pemerintahan Jokowi-JK tetap akan mencabut subsidi dan menaikkan harga BBM maka rakyat akan melakukan perlawanan keras.

“Utamanya persatuan gerakan mahasiwa. Rakyat Sulawesi Selatan punya tradisi perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang anti rakyat,” jelasnya.

Mengubur Harapan

Sementara itu sebelumnya, Ketua Komite Tetap Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Lampung, Rakhmat Husein mengatakan bahwa rencana  mencabut subsidi dan menaikkan harga BBM akan mengubur harapan dan impian rakyat tentang sosok Jokowi yang pro pada kepentingan rakyat kecil.

“Kenaikan BBM tentu akan memberatkan rakyat berbagai lapisan. Termasuk juga kalangan pengusaha. Apa bedanya dia (Jokowi-red) dengan yang lain. Dia hanya memperalat kesadaran dan impian rakyat,” tegasnya Ketua Jaringan Kerakyatan ini kepada Bergelora.com di Lampung.

Dalam APBN menurutnya  belanja rutin birokrasi, termasuk gaji pegawai yang cukup tinggi dan pembayaran cicilan dan bunga utang luar negeri juga membebani APBN. Tapi tetap saja pemerintah menjalankan kedua pos alokasi itu.

“Menaikan BBM membuat mudah untuk menyimpulkan bahwa karakter kepeminpinan Jokowi pun mirip dengan pendahulunya. Subsidi BBM selalu dijadikan alasan membebani APBN. Pemborosan lain dalam APBN tidak berani dicabut atau dikurangi. Mimpi rakyat atas sosok Jokowi yang dianggap bisa mengatasi persoalan-persoalan bangsa ini sudah usai,” tegas pimpinan Partai Rakyat Demokratik (PRD) Lampung ini. (Wahidah/Acong)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru