Ketika modal ini mundur, publik ditakut-takuti. Negara ditekan agar kembali “ramah pasar”. APBN diminta menyesuaikan diri. Kebijakan strategis dilunakkan. Semua demi satu tujuan: menjaga kenyamanan modal global.
Oleh: Bin Bin Firman Tresnadi
SETIAP kali kepemilikan asing di Surat Berharga Negara (SBN) menurun, kepanikan selalu diproduksi oleh aktor yang sama: ekonom neoliberal, analis pasar, jaringan domestik pro-liberalisasi, dan mereka yang selama ini menggantungkan legitimasi ekonomi nasional pada restu modal global. Framing-nya juga klise: investor kabur, kepercayaan runtuh, negara di ambang bahaya.
Narasi ini bukan analisis. Ini propaganda ideologis neoliberalisme.
Neoliberalisme bekerja dengan satu asumsi dasar: negara harus tunduk pada pasar, dan pasar—khususnya pasar keuangan global—harus menjadi hakim tertinggi kebijakan nasional. Dalam logika ini, kedaulatan dianggap pengganggu, intervensi negara dicap dosa, dan pembiayaan negara wajib diserahkan pada modal asing. Ketika negara mulai keluar dari kerangka ini, kepanikan pun diciptakan.
Padahal fakta dasarnya sederhana: yang disebut “investor” itu sebagian besar adalah modal portofolio spekulatif. Mereka tidak membangun industri, tidak menciptakan lapangan kerja, tidak peduli pada kedaulatan ekonomi. Mereka datang mengejar imbal hasil dan pergi ketika risiko global meningkat. Itulah watak modal spekulatif. Namun oleh aktor neoliberal, modal jenis ini diperlakukan seolah-olah ia adalah penopang utama republik.
Ketika modal ini mundur, publik ditakut-takuti. Negara ditekan agar kembali “ramah pasar”. APBN diminta menyesuaikan diri. Kebijakan strategis dilunakkan. Semua demi satu tujuan: menjaga kenyamanan modal global.
Di sinilah relasi kuasa itu mulai retak.
Penurunan kepemilikan asing di SBN bukan semata akibat dinamika global, tetapi juga buah dari keputusan politik ekonomi yang sadar. Negara mulai menarik kembali kendali pembiayaannya. Perbankan nasional, dana pensiun, asuransi, dan investor ritel didorong menjadi tulang punggung. Negara secara perlahan keluar dari jebakan ketergantungan yang selama ini dipelihara oleh ideologi neoliberal.
Langkah ini tentu mengancam satu kelompok: elite neoliberal domestik. Mereka yang hidup dari liberalisasi finansial, dari proyek “kepercayaan pasar”, dan dari posisi sebagai perantara kepentingan modal global. Ketika negara tidak lagi menjadikan arus modal asing sebagai tolok ukur tunggal kesehatan ekonomi, posisi politik mereka melemah. Karena itu, kepanikan harus diproduksi dan krisis harus dibingkai.
Namun arah negara sudah jelas. Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyatakan bahwa Indonesia tidak boleh terus-menerus tunduk pada kekuatan ekonomi yang tidak berpihak pada kepentingan nasional. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa kemandirian ekonomi dan keberpihakan pada kekuatan nasional adalah syarat mutlak bagi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
Pesan politik ini penting: negara tidak dibangun dengan terus-menerus mencari validasi asing, tetapi dengan keberanian mengambil alih kendali atas sumber daya dan pembiayaannya sendiri.
Dalam kerangka ini, sinergi Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan harus dibaca ulang. Bukan sebagai institusi yang tugas utamanya menenangkan pasar global, melainkan sebagai instrumen negara untuk menjaga stabilitas nasional dan menopang agenda pembangunan berdaulat.
Neoliberalisme selalu berbicara tentang “disiplin fiskal” dan “kepercayaan pasar”. Tetapi disiplin versi mereka adalah kepatuhan pada kepentingan modal. Kepercayaan versi mereka adalah kesediaan negara untuk mengorbankan kedaulatan.
Narasi ini harus dipatahkan, karena sejarah membuktikan bahwa krisis di negara berkembang justru lahir dari ketergantungan pada modal asing jangka pendek, bukan dari kemandirian pembiayaan.
Negara yang berutang kepada rakyatnya sendiri jauh lebih bermartabat daripada negara yang hidup dalam ketakutan kehilangan modal spekulatif. Negara yang berani membiayai dirinya sendiri adalah negara yang sedang membangun kedaulatan sejati.
Karena itu, kita harus jernih membaca situasi ini. Yang sedang panik bukan negara, melainkan neoliberalisme yang kehilangan cengkeramannya. Ketika modal spekulatif mundur, mereka kehilangan alat tekan. Ketika negara maju selangkah, mereka berteriak krisis.
Indonesia tidak boleh kembali tunduk pada narasi itu. Seperti ditegaskan Presiden, arah kita adalah berdiri di atas kaki sendiri.
Modal spekulatif boleh keluar. Agen neoliberalisme boleh berisik. Negara berdaulat harus terus maju.
———–
*Penulis Bin Bin Firman Tresnadi, Dewan Pembina Nalar Bangsa Institute
