JAKARTA- Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief menegaskan agar media dan pers jangan hanya terkoptasi oleh mahar Sandiaga Uno tapi menghitung pergolakan politik yang akan terjadi dalam Pemilu 2019 nantinya. Ia mengingatkan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto telah melanggar prinsip yang disepakati bersama Ketua Umum Partai Demokrat yaitu menolak politik berbasiskan identitas (agama-red) yang akan mengancam keselamatan bangsa dan negara.
“Artinya koalisi prinsipil adalah antara Partai Demokrat dengan Partai Gerindra. Yang lain mengikuti. Yang terjadi adalah sebaliknya. Dengan transaksi Rp 1 triliun, Partai Gerindra memilih sekutu prinsipilnya bukan dengan Partai Demokrat tetapi dengan PAN dan PKS. Dengan demikian Prabowo memilih politik identitas berbasis agama,” jelas Andi Arief kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (13/8).
Jadi menurutnya sudah bisa diprediksi menurutnya, Koalisi yang mendukung Prabowo dan Sandiaga Uno kembali akan menggunakan isu berbasiskan identitas agama untuk memenangkan pertarungan dalam Pemilu 2019 nanti.
“Partai Demokrat, walaupun berada didalam koalisi tersebut, tetap akan menolak politik identitas yang berbahaya bagi bangsa rakyat Indonesia,” tegasnya.
Sebelumnya Andi Arief menjelaskan bahwa, pertemuan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Prabowo yang akhirnya riuh sampai hari ini bukan soal pertarungan sepele, tapi ada soal prinsip. SBY berprinsip rakyat di atas segalanya. Karena itu dasar membangun koalisi adalah mendengarkan keinginan rakyat yang direkam survey.
“Logistik memang diperlukan, tetapi sifatnya melengkapi perjuangan mewujudkan keinginan rakyat. Prinsip ini pada awalnya Prabowo setuju dan akan meninggalkan paradigma lama yang dianut Prabowo dalam berperang di pemilu yaitu logistik yang bisa mengatur kehendak rakyat,”.
Partai Demokrat hampir berhasil mengajak Prabowo mengutamakan kehendak rakyat ini. Dengan cara Demokrat ini, maka ancaman bentrok politik identitas bisa dihindari. Karena dasar perjuangannya menyatukan harapan rakyat atas dasar mengubah nasibnya dan memperbaiki sistem yang bisa mengubah nasib rakyat.
“Bukan sebaliknya memanfaatkan situasi rakyat yang diametral dalam politik identitas,” ujarnya.
Jika peperangan elektoral dimenangkan maka negara lebih otonom dari para pemilik modal. Sehingga punya keleluasaan besar mengambil kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat dan membuat pemilik modal tidak bisa seenaknya mengatur negara.
“Pemilik modallah yang harus ikut mendukung negara dalam mengambil kebijakan-kebijaka yang menguntungkan rakyat,” tegasnya
Prabowo menurutnya berubah sikap di dua hari menjelang pendaftaran capres dan cawapres ditangkap media massa sebagai persaingan soal jenderal kardus dan soal Mahar ke PAN dan PKS.
“Tetapi sebenarnya itu bentuk kekecewaan saya pada Prabowo yang mengambil jalan logistik lebih penting ketimbang kehendak rakyat. Pemilik modal diberi karpet merah untuk kembali berperan nantinya membuat negara ini tidak otonom terhadap pemilik modal,” ujarnya.
Padahal menurutnya, inilah prinsip-prinsip yang ditolak oleh rakyat sejak 1998.
“Ini juga yang menjadi protes para cerdik cendikia terhadap jalan ekonomi pak Jokowi 4 tahun terakhir soal negara harus bisa lebih otonom terhadap keinginan pemilik modal,” tegasnya.
Kalau mau jujur justru Presiden Jokowi ketika umumkan Ma’ruf Amin justru seperti ingin menjawab bahwa ia akan memilih jalan berbeda di periode kedua untuk tidak bisa dengan mudah diatur pasar.
“Kita tunggu saja jalan mana yang akan menang nantinya,” tegasnya.
Untuk itu, Partai Demokrat akan tetap mempertahankan prinsip berbeda dalam memenangkan pasangan Prabowo-Sandi. Jalan berbeda dalam memenangkan peperangan ini bukan semata untuk memenangkan Prabowo-Sandi.
“Tetapi juga ingin mempertahankan kekuatan elektoral Partai Demokrat agar pada saatnya nanti prinsip perjuangan Partai Demokrat mengutamakan rakyat akan kembali bisa menjadi faktor dominan, mudah-mudahan nanti di 2019,” tegasnya. (Web Warouw)
