JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Saat kabar penetapan tersangka beredar, Hasto justru disebut sedang pergi ke luar kota untuk merayakan Hari Raya Natal 2024.
“Bapak rencana mau libur natalan ke luar kota. Di sini (rumah) bener-bener gak ada orang,” kata Koordinator satgas Cakra Buana PDIP Donbosco Wara, di kediaman Hasto di Taman Villa Kartini blok G3 nomor 18, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa (24/12/2024).
Donbosco menyebut, Hasto pergi ke luar kota bersama istri dan anaknya. Namun, ia mengaku tidak tahu di kota mana yang menjadi tujuan Hasto dan keluarganya
“Ke Jogja atau ke mana saya juga gak tahu. Saya tahunya ke luar kota aja,” ucapnya.
Pantauan di lokasi, rumah Hasto nampak sepi, hanya ada satu unit mobil Lexus hitam dengan nomor polisi B 2688 YS terparkir di garasi rumah itu.
Rumah Hasto yang didominasi dengan warna putih itu juga nampak dijaga ketat oleh satuan tugas (satgas) Cakra Buana PDIP.
Adapun, berdasarkan informasi yang terhimpun, Selasa (24/12/2024), Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024.
Dalam sprindik tersebut tertera tanggal 23 Desember 2024. Keputusan ini sendiri diambil menyusul ekspose perkara yang dilakukan pada Jumat 20 Desember pekan lalu, persis setelah penetapan pemimpin baru KPK di depan Presiden Prabowo Subianto.
Tersangka 2 Perkara Sekaligus
Dalam surat perintah penyidikan disebutkan Hasto serta Harun Masiku yang merupakan kader PDIP memberikan uang suap kepada mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.
Uang pelicin itu diduga terkait proses pergantian antarwaktu anggota DPR RI.
Alasan Hasto Perintahkan Harun Masiku Rendam HP ke Air dan Kabur
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Salah satu pasal yang dijerat terkait perintangan penyidikan dalam kasus yang menyeret buronan Harun Masiku.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengungkapkan, Hasto pernah memerintahkan Harun Masiku untuk merendam HP-nya. Hal itu terjadi ketika Lembaga Antirasuah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020.
“Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jl. Sutan Sjahrir yang biasa digunakan sebagai kantor, untuk menelepon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri,” kata Setyo saat konferensi pers penetapam tersangka Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (24/12/2024).
Dalam perkara ini, Hasto juga telah diperiksa sebagai saksi. Sebelum pemeriksaan, Hasto disebutkan memerintah pegawainya untuk menenggelamkan HP menjelang pemeriksaaan.
“Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024 sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya, untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK,” ujarnya.
Bukan hanya itu, Hasto juga disebutkan mengarahkan sejumlah saksi sebelum diperiksa KPK. Tujuannya kata Setyo, agar tidak disebutkan nama Hasto.
“Saudara HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara HM dan mengarahkan memberikan doktrin, memberikan penekanan, agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak melebar dan tidak memberikan keterangan yang memojokkan kepada yang bersangkutan,” pungkasnya.
Hasto Di Kantor DPP PDIP Seharian
Bergelora.com diJakarta di laporkan, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto masih menjalankan rutinitas di kantor Dewan Pimpinan Pusat partai, kawasan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 24 Desember 2024, usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sesuai informasi yang diterima, Hasto berada di kantor PDIP sejak pagi hari. Sampai pukul 19.00 WIB, Hasto belum terlihat meninggalkan kantornya.
Sejumlah mobil tampak masuk-keluar gedung saat Hasto berada di kantor DPP PDIP sepanjang hari ini. Beberapa di antaranya kendaraan yang ditumpangi Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Deddy Sitorus. Said keluar dari kantor DPP PDIP pukul 15.45.
“Saya datang ke DPP menemui Mas Hasto dan sampai saat ini masih menjabat sebagai Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan masih menjalankan tugas tugas harian sebagai Sekjen Partai,” kata Said dalam keterangan melalui pesan tertulis pada Selasa malam, 24 Desember 2024.
Said mengatakan kewenangan memberhentikan atau tidak memberhentikan pengurus DPP ada tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sebagai mandataris Kongres Partai. Soal penetapan Hasto sebagai tersangka KPK, Said mengatakan partai menghormati keputusan tersebut.
“Tentu sebagai kolega di DPP saya ikut prihatin, dan merasakan suasana kebatinan beliau. Saya tentu ikut mendoakan agar Mas Hasto dikuatkan pikiran dan hatinya. Namun beliau juga sebagai warga negara memiliki hak hukum,” kata Said.
Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun menilai penetapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka sarat dengan rekayasa politik. Ia menganggap kasus Hasto Kristiyanto tersebut merupakan proses hukum yang dibalut dengan rekayasa politik.
“Kami bisa lihat dengan kasat mata ini adalah proses hukum yang dibalut dengan rekayasa politik,” kata Komarudin melalui pesan WhatsApp, Selasa 24 Desember 2024.
Komarudin meminta seluruh kader dan simpatisan PDIP seluruh Indonesia untuk tidak gentar menghadapi situasi ini. Ia juga meminta mereka untuk menyatukan barisan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. (Web Warouw)
