JAKARTA– Indonesia secara resmi tidak lagi memiliki Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Tepat 23 Agustus lalu adalah Hari Ulang Tahun Ke-43 LIPI sekaligus yang terakhir. Begitu pun Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), serta Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan).
Empat lembaga penelitian berstatus lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) itu dilebur jadi organisasi riset (OR) di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Batan menjadi OR Tenaga Nuklir. Lapan menjadi OR Penerbangan dan Antariksa.
BPPT jadi OR Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Kemudian, LIPI menjadi beberapa OR, antara lain OR Ilmu Pengetahuan Hayati dan OR Ilmu Pengetahuan Kebumian.
Seremoni peleburan lembaga-lembaga penelitian tersebut berlangsung pada Senin (6/9) lalu. Kepala-kepala lembaga riset dicopot, kemudian dilantik sebagai pejabat fungsional. Kemudian ditunjuk penggantinya, yaitu pelaksana tugas (Plt) kepala OR. ”Semua sudah dilebur ke BRIN,” kata Kepala BRIN Laksana Tri Handoko Selasa (7/9).
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, mantan kepala LIPI itu menyatakan, bukan hanya empat LPNK riset tersebut yang dilebur ke BRIN. Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) juga dilebur ke BRIN. Handoko mengatakan, untuk berikutnya menyusul peleburan unit atau badan penelitian dan pengembangan di kementerian dan lembaga.
Di dalam struktur organisasi BRIN ada sejumlah OR yang terkait dengan kementerian atau lembaga lain. Misalnya OR Agama dan Keagamaan yang selama ini ada di Kementerian Agama (Kemenag). Kemudian, ada OR Kesehatan dari Kemenkes, OR Kelautan dan Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta OR Pertanian dan Peternakan dari Kementerian Pertanian (Kementan).
Dengan meleburnya lembaga riset, litbang di kementerian, bahkan sampai Badan Riset dan Inovasi Nasional Daerah (Brida), struktur BRIN jadi sangat gemuk. Sebab, mereka memiliki kaki sampai di tingkat kabupaten dan kota. Mantan Ketua Dewan Riset Nasional (DRN) Bambang Setiadi mengatakan, yang terpenting dari BRIN adalah inovasinya. ”Bukan badannya, risetnya, atau nasionalnya,” tutur dia.
Bambang menjelaskan, tugas utama BRIN adalah membuat inovasi yang bisa dijual. Hasil penjualan itu akan masuk dalam produk domestik bruto (PDB). Seperti yang dilakukan di negara-negara maju seperti Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Norwegia. Dia menegaskan, ke depan arah BRIN harus bisa berbisnis juga. Tidak semata menjalankan riset serta menghasilkan inovasi. Perlu dipikirkan saat ini BRIN mau memproduksi inovasi apa yang nanti laku dijual dan meningkatkan perekonomian nasional.
Menurut Bambang, selama ini hasil riset dan inovasi tidak maksimal. Bahkan, Presiden Joko Widodo sempat mempertanyakan dana riset yang ditotal mencapai Rp 24,9 triliun itu. BRIN, kata Bambang, harus bisa menjawab pertanyaan tersebut. Hanya, dia menyayangkan, seiring dibentuknya BRIN, pemerintah membubarkan DRN. Padahal, di negara maju, pemerintahannya memiliki DRN. Indonesia sama seperti Sri Lanka yang tidak mempunyai DRN.
Anggota Komisi VII DPR (membidangi riset dan teknologi) Ridwan Hisjam menyatakan, peleburan lembaga riset ke BRIN merupakan amanat dari UU 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek). Dengan peleburan tersebut, saat ini tidak bisa lagi ada riset sejenis di lembaga penelitian yang berbeda.
Ketika sudah menjadi satu di bawah BRIN, kegiatan riset dan inovasi bisa langsung diawasi. Sehingga tidak ada lagi duplikasi kegiatan riset. ”Kegiatan riset yang diulang-ulang dan menghabiskan anggaran tidak akan bisa lagi,” tandasnya.
Ridwan membenarkan bahwa nanti lembaga riset di kementerian juga dilebur ke BRIN. Dia mencontohkan lembaga riset di Kementerian ESDM yang tahun ini memiliki anggaran sekitar Rp 500 miliar. Karena sekarang masih masa transisi, anggaran tersebut tetap bisa digunakan. Tetapi untuk tahun anggaran berikutnya sudah tidak ada. Begitu juga unit atau badan penelitian di kementerian lainnya, semua akan ditarik ke BRIN.
Politikus Partai Golkar itu menerangkan, BRIN dibentuk sebagai lompatan supaya Indonesia bisa menjadi negara maju pada 2045. ”BRIN menjadi motor kemajuan Indonesia. BRIN harus bisa melakukan riset yang benar dan tidak sekadar menghabiskan anggaran,” pungkasnya. (Enrico N. Abdielli)
