PALANGKARAYA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Kalimatan Tengah, Dr. Agustinus Teras Narang, SH mengusulkan agar Pancasila masuk dan dibacakan dalam Sumpah Kepala Daerah. Hal ini disampaikannya dalam Seminar Nasional Menyongsong Pilkada 2020 yang akan datang, yang diselenggarakan oleh Persatuan Intelejensia Kristen Indonesia (PIKI) dan Universitas Kristen Palangkaraya (UNKRIP) di Palangkaraya, Sabtu (31/8) lalu.
Selama ini, menurut mantan Gubernur Kalimatan Tengah dua periode ini mengatakannya, saat dilantik, para gubernur, bupati dan walikota disumpah hanya mengucapkan kesetiaan pada UUD’ 45. Padahal seorang kepala daerah menurutnya harus memegang landasan ideologi Pancasila.
“Saya baru melihat kalau gubernur, bupati dan walikota hanya menyatakan setia pada UUD’45. Sehingga yang dipegang oleh kepala daerah hanya landasan konstitusional. Melalui seminar ini saya mengusulkan agar Pancasila ditambahkan dalam point sumpah kepala daerah,” tegasnya.
Sehingga menurutnya Pasal 161 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015, agar sumpah atau janji Gubernur, Bupati, Walikota di tambahkan kata “PANCASILA”, sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
“DEMI ALLAH (TUHAN) SAYA BERSUMPAH/BERJANJI AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI GUBERNUR DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEADIL-ADILNYA, MEMEGANG TEGUH PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN MENJALANKAN SEGALA UNDANG-UNDANG DAN PERATURANYA DENGAN SELURUS-LURUSNYA, SERTA BERBAKTI KEPADA MASYARAKAT, NUSA DAN BANGSA”
Trauma Berpemilu
Sementara narasumber lain, Jerry Sumampow selaku Koordinator Komite Pemilih Indonesia, lebih mengkritisi sistem penyelenggaran Pemilu. Menurutnya, sistem berdemokrasi belum ada peningkatan. Alasannya masalah sama yang terjadi setiap kali pelaksanaan Pemilu.
“Lihat saja masih ada masalah netralitas ASN, netralitas KPU, Bawaslu, dan politik uang. Apalagi kalau bicara soal DPT (daftar pemilih tetap). Jadi masalah seperti ini terulang-ulang terus tidak ada selesainya,” jelasnya.
Jerry menekankan wacana bagaimana agar masyarakat lebih berdaulat dalam Pemilu. Pemilu saat ini diakuinya dalam era transisi demokrasi yang banyak pergolakan dan tidak stabil untuk menemukan mana cara berdemokrasi yang cocok untuk bangsa.
Sementara, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini mengatakan Pemilu serentak secara nasional akan dilaksanakan tahun 2024. Pada tahun yang sama juga diselenggarakan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden.
“Pertanyaannya apakah kita siap? Jangan-jangan kita trauma berpemilu. Penyelenggara trauma karena kelelahan dan pemilih trauma karena kebosanan. Hal ini yang perlu dipikirkan, karena pada Pemilu serentak lalu dengan 5 lembar surat suara para pemilih mengaku kesulitan,” ungkap dia.
Sedangkan Ketua DPD PIKI Kalteng Sipet Hermanto menuturkan Pilkada merupakan suatu saat yang strategis dan penting bagi masyarakat, sehingga PIKI mengambil inisiatif untuk menggelar seminar terkait hal itu.
Sipet berharap melalui seminar nasional ini bisa memberikan suatu pembelajaran politik bagi berbagai pihak. Di samping itu, ke depan diharapkan ada lanjutan kegiatan diskusi tentang Pilkada.
“Kita berharap agar ini berjejaring dan akan ada diskusi-diskusi berikutnya,“ harap Sipet.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, kegiatan ini juga dihadiri para tokoh Kalteng, tokoh agama, mantan Wakil Gubernur Kalteng, para mantan pejabat Pemprov Kalteng, perwakilan parpol, organisasi masyarakat, pemuda, dan kemahasiswaan. (Peter Rondonuwu)
