JAKARTA – Persatuan Persatuan Petambak Garam Indonesia (PPGI) menyatakan kekecewaan atas keputusan pemerintah untuk kembali mengimpor garam.
Dewan Presidium PPGI, Amin Abdullah berpendapat bahwa pemerintah tidak berpihak pada petambak garam nasional.
Justru, menurut Amin, pemerintah malah berpihak ke importir besar dan negara asing.
“Impor garam yang terus berulang setiap tahun membuktikan Pemerintah Indonesia tak berpihak kepada petambak garam nasional. Sebaliknya, hal ini menunjukkan keberpihakan Pemerintah Indonesia ditujukan hanya untuk para importir besar garam dan negara asing seperti Australia, China dan India,” kata Amin pada Selasa, 23 Maret 2021 kepada pers.
Pada tahun 2017 saja, Indonesia mengimpor garam dari Australia yang totalnya mencapai 2,29 juta ton.
Amin pun mengungkapkan angka-angka impor garam selama ini.
Disebutkan bahwa pada tahun 2018, impor garam dari Australia mengalami peningkatan menjadi 2,6 juta ton. Lalu pada tahun 2020, impor garam dari negara ini tercatat sebanyak 2,22 juta ton.
Sementara dari China, Indonesia mengimpor garam 568 ton pada tahun 2019 dan 1.320 ton pada 2020.
Dari India, pemerintah mengimpor garam sebenayka 719.550 ton pada tahun 2019 dan 373.930 ton pada tahun 2020.
Dengan, angka-angka itu, Amin pun mengatakan bahwa pemerintah memang sejak dulu tidak pernah serius membangun kedaulatan garam dalam negeri.
“Angka-angka impor itu akan semakin besar jika datanya kita tarik semakin jauh ke belakang. Poin utamanya, sejak lama pemerintah Indonesia siapapun Presidennya tidak pernah serius membangun kedaulatan garam nasional,” ungkapnya.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, selanjutnya Amin membantah klaim pemerintah bahwa produksi garam dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan garam industri.
Menurutnya, petambak garam negeri telah mampu membuat garam berkualitas tinggi untuk kebutuhan industri.
Saat musim hujan saja, para petambak masih bisa memproduksi garam dengan jumlah ratusan ton.
Maka, sikap pemerintah malah semakin menunjukkan bahwa mereka ingin mencari jalan pintas dibanding mau membangun kekuatan garam nasional.
“Seharusnya pemerintah membangun kekuatan petambak garam nasional supaya Indonesia berdaulat. Namun fakta menunjukkan sebaliknya, pemerintah Indonesia selalu mengambil jalan pintas daripada membangun kekuatan garam nasional dalam jangka panjang,” kata Amin. (Calvin G. Eben-Haezer)
