Presiden Jokowi sepertinya tidak mendapatkan informasi yang lengkap untuk menetapkan Strategi Transisisi Energi yang Bersih dan Murah. Maklum, soal energi, ada banyak kepentingan besar dari dalam dan luar negeri yang ingin tetap meraup keuntungan di Indonesia
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan dalam mendorong transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) dibutuhkan ongkos yang mahal. Pasalnya, listrik yang diproduksi dari energi fosil masih lebih murah daripada EBT. Hal ini disampaikan saat membuka The 10th Indonesia EBTKE ConEx 2021 di Istana Presiden, Jakarta, Senin (22/11/2021) lalu.
Menurutnya lebih mahalnya listrik berbasis EBT, maka artinya akan ada tambahan biaya yang harus dikeluarkan. Presiden pun menegaskan agar beban tambahan biaya ini jangan sampai dibebankan kepada negara maupun rakyat.
Oleh karenanya Presiden Jokowi mengakui, negara tidak akan mampu menombok ratusan triliun untuk transisi energi ini dan dia pun tidak menginginkan ini dibebankan ke rakyat dengan menaikkan tarif listrik.
Untuk itu Dr. Kurtubi, Alumnus Colorado School of Mines, Anggota IAEE – International Association for Energy Economics memaparkan di Bergelora.com, strategi transisi menuju energi bersih dan murah yang saat ini sangat dibutuhkan Indonesia. (Redaksi)
Oleh: Dr. Kurtubi
DiPERLUKAN Strategi yang tepat dan cerdas dalam rangka Transisi Energi menuju energi bersih bebas emisi karbon/gas rumah kaca.
Mengingat energi bersih yang berasal dari Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebagai pengganti energi fosil, bisa diperoleh dari berbagai sumber energi dengan biaya produksi listrik (Levelized Cost of Electricity – LCOE) yang dihasilkan berbeda-beda.
Cara dan langkah yang tepat dan cerdas dalam proses transisi ini adalah pertama, mengumpulkan data statistik yang mutakhir tentang biaya produksi listrik dalam satuan US$/kwh dari setiap jenis pembangkit listrik. Termasuk informasi tentang teknologi mutakhir yang dipakai.
Kedua, menyajikan data statistik tentang pembangkit listrik dari energi fossil yanh hendak dikurangi/ditutup dalam masa transisi energi, yakni pembangkit listrik dari Batubara (PLTU), pembangkit listrik dari BBM/Diesel (PLTD), PLTGas, dan lainnya. Data statistik yang diperlukan menyangkut usia, kapasitas dan lokasi pembangkit energi fosil yang hendak ditutup untuk diganti.
Ketiga, karena Indonesia merupakan negara middle income yang berkeinginan menjadi Negara Industri Maju Berpendapatan Tinggi, maka program transisi energinya harus tidak boleh memberatkan negara dan rakyat,– seperti yang diharapkan oleh Presiden Jokowi.
Hindari menguras APBN untuk membiayai masa transisi energi, hijrah dari energi fossil ke energi EBT baik dalam bentuk pembiayaan pembangunan pembangkit listrik EBT oleh negara yang akan sangat besar karena 100% atau minimal 80% dari supply listrik nasional nantinya pada akhirnya berasal dari Pembangkit EBT.
Agar investasi pembangunan Pembangkit EBT tidak memberatkan APBN maka harus didorong dan dipermudah proses investasi dari swasta dan asing sebagai IPP (Independent Power Producer) yang menjual listriknya dengan harga yang semestinya lebih murah dari harga jual listrik IPP saat ini ke PLN.
Juga untuk menghindari subsidi listrik yang disebabkan oleh karena biaya produksi listrik yang dibeli oleh PLN dari IPP lebih mahal dari piaya produksi saat ini
Penggantian listrik yang berasal dari energi fosil dengan intensitas kandungan karbon/kwh yang tinggi, haruslah didisain/direncanakan untuk diganti dengan listrik bersih dari EBT dengan intensitas kandungan karbon/kwh zero atau mendekati zero.
Selain penggantian energi fossil dengan EBT juga tidak boleh berujung dengan menaikkan Tarif Listrik.
Tujuannya agar Transisi Energi di Indonesia bisa berjalan dengan baik, roda perekonomian bisa berjalan lebih effisien tanpa memberatkan APBN dan rakyat.
Biaya Produksi Listrik dari pembangkit Listrik yang berfungsi sebagai pengganti harus lebih murah dari Biaya Produksi Listrik yang digantikan. Prinsip ini semestinya dijadikan sebagi standard acuan dalam perencanaan penggantian pembangkit berbasis fosil dengan pembangkit bersih berbasis EBT.
Saat ini teknologi PLTN generasi ke 4 sudah sangat murah. Sehingga biaya Produksi listriknya sudah lebih murah dari listrik PLTU Batubara. Selain listriknya bersih bebas emisi karbon/gas rumah kaca.
Sesangkan bagi listrik EBT yang biaya produksi listriknya masih lebih mahal dari listrik batubara, perlu didorong mengembangkan teknologinya agar biaya produksi listriknya bisa lebih murah
Untuk itu, Data Statistik Biaya Produksi Listrik (LCOE) dari setiap jenis pembangkit, sebaiknya bersifat terbuka. Agar setiap jenis pembangkit listrik EBT yang hendak dibangun di Indonesia, dipacu untuk bersaing mengembangkan teknologi menuju listrik bersih yang lebih murah dan lebih aman.
Sehingga kedepannya industri bisa berjalan ditanah air secara masif diseluruh daerah yang menghasilkan produk industri yang mampu bersaing di pasar dunia dan sekaligus dicintai oleh konsumen yang besar di dalam negeri.
Kita punya alasan untuk Optimis bahwa ditahun 2045 Indonesia berpeluang besar naik kelas menjadi Negara Industri Maju!
