Pemerintahan Presiden Prabowo dapat dipahami sebagai praktik sosialisme Indonesia kontemporer—ditandai oleh negara kuat, keadilan distributif, nasionalisme ekonomi, dan gotong royong sebagai etika sosial. Ini bukan sosialisme slogan, melainkan sosialisme dalam bentuk kebijakan negara.
Oleh: Bin Bin Firman Tresnadi
PERDEBATAN mengenai sosialisme di Indonesia kerap terjebak dalam dikotomi palsu: sosialisme diposisikan sebagai ideologi “asing”, sementara Pancasila dianggap netral, moderat, atau bahkan bertentangan dengan gagasan keadilan sosial yang radikal. Pandangan ini keliru secara historis maupun ideologis. Justru sebaliknya, Pancasila adalah jiwa dari Sosialisme Indonesia—yakni sosialisme yang lahir dari pengalaman sejarah, kebudayaan, dan struktur sosial bangsa Indonesia sendiri.
Sosialisme Indonesia bukan salinan Marxisme Eropa, bukan pula sosial-demokrasi liberal ala Barat. Ia adalah sosialisme berkarakter nasional, yang menempatkan Pancasila sebagai fondasi etis, politik, dan ekonomi. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara normatif, tetapi sebagai filsafat sosial yang hidup dan operasional.
Ketuhanan: Fondasi Moral Sosialisme Indonesia
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara tidak berdiri di atas materialisme semata. Dalam kerangka sosialisme Indonesia, sila ini menjadi koreksi mendasar terhadap sosialisme ateistik yang menihilkan dimensi moral dan spiritual manusia.
Keadilan sosial tidak dipahami semata sebagai persoalan distribusi ekonomi, melainkan sebagai kewajiban moral. Eksploitasi manusia atas manusia bukan hanya keliru secara struktural, tetapi juga bertentangan dengan nilai ketuhanan. Kekayaan, kekuasaan, dan sumber daya alam bukan hak absolut individu atau korporasi, melainkan amanah sosial yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan Tuhan. Dengan demikian, sosialisme Indonesia adalah sosialisme bermoral, bukan sekadar teknik pengelolaan ekonomi.
Kemanusiaan: Humanisme Sosialis
Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menempatkan manusia sebagai subjek utama, bukan sekadar alat produksi. Prinsip ini sejalan langsung dengan inti sosialisme: penolakan terhadap dehumanisasi buruh, komodifikasi manusia, dan ketimpangan struktural yang lahir dari kapitalisme.
Keadilan menuntut distribusi yang setara dan perlindungan terhadap yang lemah, sementara keberadaban menolak kekerasan, balas dendam kelas, dan politik kebencian. Sosialisme Indonesia bukan proyek mengganti satu tirani dengan tirani lain, melainkan emansipasi manusia secara kolektif dan beradab.
Persatuan: Koreksi atas Konflik Kelas yang Destruktif
Sila Persatuan Indonesia memberikan batas ideologis yang tegas: perjuangan keadilan sosial tidak boleh menghancurkan kesatuan bangsa. Sosialisme Indonesia menolak sektarianisme berbasis suku, agama, maupun golongan ekonomi.
Berbeda dengan sosialisme revolusioner yang menghalalkan fragmentasi sosial demi kemenangan kelas tertentu, sosialisme Indonesia menempatkan negara sebagai alat pemersatu. Konflik sosial diakui sebagai realitas objektif, tetapi penyelesaiannya diarahkan pada kepentingan nasional dan persatuan rakyat secara keseluruhan. Persatuan ini bukan persatuan semu yang menutupi ketimpangan, melainkan persatuan progresif untuk menghapus ketidakadilan secara bersama-sama.
Kerakyatan: Demokrasi Sosialis Khas Indonesia
Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan merupakan rumusan demokrasi sosialistik khas Indonesia. Kekuasaan berasal dari rakyat, dijalankan melalui musyawarah, dan diarahkan pada kebijaksanaan kolektif.
Sila ini menolak dua ekstrem sekaligus: liberalisme politik yang hanya prosedural dan sentralisme otoriter yang meniadakan partisipasi rakyat. Dalam sosialisme Indonesia, demokrasi tidak berhenti pada pemilu, tetapi mencakup partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan ekonomi dan sosial.
Negara tidak boleh dikuasai oleh oligarki ekonomi maupun politik; ia harus menjadi alat kolektif rakyat untuk mengatur produksi, distribusi, dan kebijakan publik.
Keadilan Sosial: Tujuan Final Sosialisme Indonesia
Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah tujuan eksplisit sosialisme Indonesia. Di dalamnya terkandung prinsip-prinsip utama sosialisme: distribusi kekayaan yang adil, penguasaan negara atas cabang-cabang produksi penting, perlindungan terhadap kaum lemah, dan penghapusan kemiskinan struktural.
Penekanan pada “seluruh rakyat Indonesia” menegaskan bahwa keadilan sosial bukan milik satu kelas atau kelompok, melainkan hak kolektif bangsa. Negara tidak bersifat netral dalam konflik ekonomi, tetapi berpihak secara aktif pada keadilan.
Sosialisme Indonesia sebagai Kerangka Praktik Negara
Dalam tradisi pemikiran Indonesia—mulai dari gagasan Bung Karno hingga Pasal 33 UUD 1945—sosialisme Indonesia dimaknai sebagai negara yang hadir aktif dalam mengatur dan mengelola sumber daya, mengarahkan produksi dan distribusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta menempatkan keadilan sosial di atas kebebasan pasar absolut.
Dalam konteks kontemporer, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat dibaca sebagai kelanjutan praksis negara kesejahteraan berwatak nasionalistik-kerakyatan, dengan negara sebagai aktor utama.
Negara Kuat sebagai Subjek Pembangunan Ciri utama sosialisme Indonesia adalah negara tidak netral, melainkan berpihak. Penguatan peran pemerintah pusat, penekanan pada perencanaan nasional, serta penguatan BUMN sebagai alat kedaulatan ekonomi mencerminkan prinsip state-led development. Negara berfungsi sebagai alat kolektif rakyat, bukan wasit pasar bebas.
Makan Bergizi Gratis sebagai Distribusi Kesejahteraan
Program Makan Bergizi Gratis merupakan praktik sosialisme konkret karena negara menjamin hak dasar biologis rakyat tanpa logika profit. Negara tidak menunggu rakyat “mampu membeli”, tetapi hadir aktif menjamin kebutuhan dasar. Ini merupakan pengejawantahan langsung sila ke-5 Pancasila.
Kedaulatan Pangan dan Energi
Penekanan pada swasembada pangan, pengendalian impor, dan perlindungan petani menunjukkan sikap anti-kapitalisme global yang eksploitatif. Dalam sosialisme Indonesia, pangan dan energi adalah alat hidup rakyat, bukan komoditas spekulatif. Ketergantungan pada pasar global dipahami sebagai bentuk neo-kolonialisme ekonomi.
Keberpihakan pada Rakyat Kecil dan Desa
Program berbasis desa, petani, nelayan, dan UMKM menolak logika trickle-down economics. Negara hadir langsung pada lapisan sosial terbawah dan menghidupkan kembali ekonomi gotong royong sebagai inti sosialisme Indonesia.
Disiplin Nasional dan Etos Kolektif
Berbeda dengan liberalisme yang menekankan individualisme, sosialisme Indonesia menekankan disiplin, ketertiban, dan kepentingan kolektif. Sosialisme tidak hanya soal ekonomi, tetapi pembentukan manusia kolektif yang sadar tanggung jawab sosial.
Penolakan terhadap Liberalisme Ekstrem
Dengan menolak liberalisasi total sektor strategis dan dominasi oligarki, negara menegaskan posisi ideologis Pancasila: bukan kapitalisme liberal, bukan komunisme total, melainkan jalan nasional yang berdaulat.
Pancasila adalah jiwa moral dan arah praksis Sosialisme Indonesia. Sosialisme Indonesia tanpa Pancasila akan kehilangan akar kultural dan legitimasi historisnya. Sebaliknya, Pancasila tanpa sosialisme akan kehilangan daya praksisnya dalam mewujudkan keadilan sosial.
Pemerintahan Presiden Prabowo dapat dipahami sebagai praktik sosialisme Indonesia kontemporer—ditandai oleh negara kuat, keadilan distributif, nasionalisme ekonomi, dan gotong royong sebagai etika sosial. Ini bukan sosialisme slogan, melainkan sosialisme dalam bentuk kebijakan negara.
Pancasila adalah ideologi sosialisme Indonesia. Sosialisme tanpa Pancasila kehilangan akar dan legitimasi. Pancasila tanpa sosialisme kehilangan daya praksis dan keberpihakan.
Memperjuangkan Pancasila secara konsekuen berarti memperjuangkan Sosialisme Indonesia yang berdaulat, bermoral, dan berpihak pada rakyat.
——–
*Penulis Bin Bin Firman Tresnadi, Dewan Pembina Nalar Bangsa Institute
