JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pertemuan BRICS tahun 2025 di Brazil menghasilkan strategi empat kesepakatan.
Kesepakatan itu tertuang dalam Deklarasi Pemimpin yang fokus pada penguatan multilateralisme, perdamaian global, kerja sama ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan.
” Hasil dari pertemuan tadi, salah satunya adalah Leader Declaration . Dan di dalam Leader Declaration itu ada beberapa poin yang terkait dengan penguatan multilateralisme dan reformasi daripada global governance ,” kata Airlangga dalam keterangannya, Senin (7/7/2025).
Kesepakatan selanjutnya yaitu, perdamaian, keamanan, kestabilan internasional dan pendalaman kerja sama ekonomi serta keuangan.
Kata Airlangga, poin ini menjadi penting bagi Indonesia di tengah wilayah global. Di mana, dengan adanya BRICS diharapkan dapat memperluas akses pasar bagi produk-produk Indonesia. Agar nantinya dapat terbentuk ketahanan ekonomi di tengah gejolak dunia.
“Poin kedua ini menjadi penting bagi Indonesia di tengah-tengah kita punya BRICS yang diharapkan bisa juga untuk menyerap pasar dari produk-produk Indonesia,” tambahnya.
Kemudian poin ketiga, berkaitan dengan komitmen terhadap isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan yang adil dan inklusif.
Keempat, komitmen dalam kemitraan dalam bidang pembangunan manusia, sosial, dan kesejahteraan.
Dalam pertemuan tersebut, BRICS mengangkat tema ‘Strengening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance’.
Airlangga menyebutkan, konferensi itu dihadiri oleh anggota BRICS lainnya, yaitu Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, dan Uni Emirat Arab.
Akses Pinjaman dari Bank BRICS
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Presiden Prabowo Subianto ingin Indonesia mengakses pembiayaan dari New Development Bank (NDB) yang dibentuk BRICS.
BRICS membentuk NDB untuk merespons lambatnya reformasi lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di KTT BRICS di Brasil, Senin (7/7).
“Tak kalah penting di konteks keuangan dan financial di bawah Bretton Woods institution, dalam hal ini adalah IMF dan World Bank.
“Nah karena memang selama ini reform di dalam konteks Bretton Woods institution itu sangat lambat, maka BRICS ambil inisiatif membentuk NDB,” ujar pria yang akrab disapa Tata itu, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
Tata mengatakan NDB menjadi salah satu opsi agar negara berkembang bisa mengurus permasalahan-permasalahan serta pembiayaan-pembiayaan pembangunannya sendiri.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia siap bergabung secara aktif dalam NDB untuk mengakses pembiayaan strategis terutama yang mendukung proyek transformasi hijau dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Airlangga menyebut potensi pembiayaan dari NDB untuk Indonesia mencapai US$39 miliar atau setara Rp633,75 triliun (asumsi kurs Rp16.250 per dolar untuk 120 proyek.
“Bapak Presiden mendorong bahwa multilateralisme sekali lagi didorong dalam situasi global yang multipolar ini kemitraan ekonomi negara berkembang menjadi sangat penting dan diharapkan bahwa kemanfaatan dari New Development Bank bisa ditingkatkan,” ujar Airlangga.
NDB adalah sebuah bank pembangunan multilateral yang didirikan oleh BRICS pada 2015 dengan menghimpun sumber daya bagi proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di pasar negara berkembang. (Web Warouw)
