Sabtu, 24 Februari 2024

Pasien Terlantar ! BPK : Target Kerja BPJS-Kesehatan Tidak Bisa Diukur

JAKARTA- Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan penyelenggaraan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) pada BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)-Kesehatan belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kendala yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan kepesertaan semesta 2019. Permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian di antaranya penetapan sasaran/ target indikator kinerja dan proses evaluasi kinerja unit-unit kerja BPJS Kesehatan belum terukur dengan jelas dan memadai. Hal ini disampaikan oleh Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (30/5) berdasarkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2015 yang dibuat oleh BPK.

Laporan BPK itu menurut Sekretaris Jenderal DKR, Web Warouw menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan tidak memiliki pedoman penyusunan target dari setiap indikator atau inisiatif strategis, baik yang terdapat pada Annual Management Contract (AMC) dan Annual Performance Contract (APC) maupun penyusunan target dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). 

“BPJS tidak memiliki dasar rumus perhitungan yang seharusnya digunakan. Akibatnya, sasaran atau target indikator kinerja dan proses evaluasi kinerjanya tidak dapat diukur secara memadai,” ujarnya mengutip laporan BPK tersebut.

Laporan BPK yang ditanda tangani oleh Ketua BPK, Dr. Harry Azhar Azis, M.A di Jakarta, pada bulan Maret 2016 itu menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan belum optimal dalam melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak terkait mengenai kasus kecelakaan kerja maupun kecelakaan lalu lintas.

“Akibatnya, peserta JKN tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai mengenai kejelasan penjamin pembayaran apabila mendapat kecelakaan kerja maupun kecelakaan lalu lintas. Selain itu, fasilitas kesehatan terhambat mendapatkan pendapatan dari jasa pelayanan kesehatan, sehingga berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan,” demikian laporan itu menyebutkan.

Pemeriksaan BPK pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bertujuan untuk mengidentifikasi kendala penyelenggaraan program JKN yang dapat berimplikasi pada tidak tercapainya tujuan kepesertaan semesta tahun 2019. BPK juga mengidentifikasi serta mengevaluasi penyelenggaraan program JKN baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi tahun 2014 dan semester I 2015.

BPK menyebutkan, penyelenggaraan program JKN oleh BPJS Kesehatan pada 2014-2015 berdampak cukup signifikan terhadap penjaminan kesehatan dalam rangka pengentasan kemiskinan. BPJS Kesehatan telah menambah jumlah kepesertaan secara signifikan dalam rangka pencapaian kepesertaan semesta pada awal 2019. Untuk memudahkan iuran, peserta telah disediakan sistem pembayaran online yang terintegrasi dengan beberapa vendor pembayaran.

Dalam pemeriksaan ini, BPK merekomendasikan kepada Direksi BPJS Kesehatan agar menyusun pedoman penghitungan dan penetapan serta evaluasi atas sasaran/ target indikator kinerja yang akan dicapai dalam RKAT. Meningkatkan koordinasi secara berkala yang dituangkan dalam surat edaran bersama antara BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan PT Jasa Raharja mengenai penjaminan prosedur kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas.

Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) dalam setiap pendampingan pasien bukan hanya mendapatkan keluhan dari pasien, tetapi juga dari rumah-rumah sakit yang merasa dirugikan oleh BPJS Kesehatan karena tidak seluruh biaya pelayanan pasien dibayar oleh BPJS.

“Pemerintahan daerah di kabupaten dan kota juga mengeluhkan kerugiannya karena telah menyetor dana APBD pada BPJS-Kesehatan namun tetap harus membayar biaya pasien miskin yang tidak ditanggung oleh BPJS. Asosiasi kabupaten sedang siapkan gugatan. Pasien terlantar, BPJS semakin jaya,” ujarnya. (Aan Rus)

 

 

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru