YOGYAKARTA- Penangkapan lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini di Surabaya, Jumat (15/3) terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Romahurmuziy alias Rommy,–sekali lagi membuktikan bahwa Presiden RI, Joko Widodo tidak pernah melakukan intervensi terhadap proses hukum. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum Maskowi (Masyarakat Pengawal Jokowi), Hari Subagyo kepada Bergelora.com di Yogyakarta, Jumat (15/3).
“Ini sekali lagi membuktikan bahwa Jokowi sebagai Presiden, Jokowi tidak mau mengintervensi hukum maupun prosesnya. Meskipun Rommy adalah Ketua Umum dari partai pengusung capres dan cawapres Joko Widodo dan Ma’aruf Amin dalam Pemilu 17 April 2019 nanti. Jokowi juga tidak pernah menggunakan KPK sebagai senjata politiknya,” tegasnya.
Ia menjelaskan dugaan kasus hukum terhadap Ketum Parpol se koalisi pengusung ini membuktikan Jokowi sebagai capres konsisten terhadap hukum yang tidak tebang pilih.
“Jokowi juga tidak sedang berjualan isu dengan demagogi pamer kuasa chief of law enforcement officer yang berujung intervensi kemandirian yudikatif,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Romi, sebagai Ketum partai politik berbasis kekuatan Islam, belakangan juga dikenal sedang fokus membongkar kedok HTI (Hisbut Tahrir Indonesia) yang menyaru dibelakang capres-cawapres 02.
“Jadi walaupun OTT itu juga memberikan keuntungan bagi kekuatan capres-cawapres 02, namun masyarakat Indonesia juga bisa menilai bahwa pemerintahan Jokowi konsisten membersihkan diri dari koruptor,” katanya.
Karena menurut Hari Subagyo, dalam momen menjelang Pemilihan Presiden saat ini, operasi tangkap tangan oleh KPK sudah pasti akan menjadi pole attraction di media yang mencerminkan kehendak rakyat untuk memiliki pemimpin yang tegas dan berani membersihkan lingkungannya sendiri.
“Pemimpin yang hebat dan tulus itu adalah yang berani bersih-bersih di lingkungannya sendiri. Saya kira itu tak dimiliki sebelah yang sebaliknya, justru melindungi pihak-pihak yang terpapar masalah hukum dan melanggar konstitusi,” tegasnya.
Survey PolMark Indonesia
Ini juga menurutnya yang menjadi dasar temuan berbagai temuan survei nasional khususnya yang dilakukan oleh survei yang dilakukan PolMark Indonesia, yang menemukan dukungan masyarakat yang luas pada capres dan wapres Joko Widodo dan Ma’aruf Amien.
“Survei PRC-PolMark, salah satu sebab dukungan luas pada Jokowi-Ma’aruf adalah kriteria Bersih Bebas Korupsi. Survei PolMark bukan survei nasional tapi survei dapil se-Indonesia. Sehingga tingkat akurasinya lebih mendekati. Dari 80 dapil secara nasional yang disurvei menjangkau 73 dapil, atau setara 172.008.099 (92.9%). Dinamika undecided setiap dapil beragam naik dan turunnya sepanjang 3 bulan terakhir. Salah satu yang menentukan adalah isu korupsi,” jelasnya.
Sebelumnya dikabarkan di Surabaya, Jumat (15/3) KPK menangkap Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy. Saat ini Rommy sedang berada di Mapolda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan awal.
Seorang penyidik membenarkan penangkapan tersebut. Dia menyebut Rommy ditangkap pada pukul 09.00 WIB hari ini. Polisi juga memberikan pembenaran.
“Benar,” ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Barung Mangera saat dimintai konfirmasi. Pemeriksaan Romi dan pihak-pihak lainnya dilakukan di Mapolda Jatim.
Rommy ditangkap di Surabaya, Jawa Timur. Lokasi penangkapan disebut berada di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Surabaya. Dalam sebuah OTT, tim KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap. (Mardiana)
