MANADO- Pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sangat strategis. Lembaga legislatif yang mewakil seluruh rakyat di daerah ini sudah selayaknya menjadi lembaga yang mengawal pembangunan Pemerintahan Presiden Jokowi 2019-2024. Dibutuhkan seorang figur pimpinan yang kuat, jujur dan fokus memastikan pembangunan di daerah terwujud untuk kesejahteraan rakyat di seluruh pelosok Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Jimmy R. Tindi dari Angkatan 98 di Sulawesi Utara kepada Bergelora.com di Manado, Minggu (28/7).
“Pimpinan DPD harus bersih dari sejarah kepentingan Orde Baru yang selama puluhan tahun menterlantarkan daerah-daerah pelosok Indonesia. Agar 5 tahun ke depan ada kepastian kebangkitan daerah-daerah terutama daerah perbatasan, terisolir dan terpencil,” tegasnya menjawab siapa sosok yang tepat memimpin DPD-RI.
Ia menjelaskan bahwa komposisi pimpinan DPD-RI haruslah mencerminkan kepemimpinan wakil rakyat dari Wilayah Indonesia Barat dan Wilayah Indonesia Timur. Figur-figur yang kuat mewakili Indonesia Barat ada Jimly Asshiddiqie dari Sumatera Selatan, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas dari DI Yogyakarta dan La Nyalla Mattalitti dari Jawa Timur. Sedangkan dari Indonesia Timur ada Teras Narang dari Kalimantan Tengah, Yorrys Raweyai dari Papua, Nono Sampono dari Maluku dan Fadel Muhamad dari Gorontalo.
Asal Presiden Senang
Sebaliknya, Jimmy R. Tindi meminta agar Presiden Jokowi 5 tahun kedepan bisa memaksimalkan hubungan dengan DPD-RI agar mendapatkan masukan objektif terhadap pembangunan dan pemerataan kesejahteraan rakyat di daerah.
“Presiden Jokowi perlu masukan yang objektif tidak hanya mengandalkan laporan dari menteri-menterinya yang kebanyakan asal presiden senang. Dalam kenyataannya banyak program yang disabot, diselewengkan atau bahkan dibatalkan, ujar Jimmy R. Tindi yang aktif di Generasi Muda Perbatasan (GMP) asal Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara.
“Sehingga Presiden perintah kekiri, yang terjadi justru ke kanan. 5 tahun kedepan tidak boleh seperti itu lagi. Untuk itu DPD-RI adalah lembaga strategis bagi presiden untuk bisa mengawal pembangunan di dearah-daerah,” ujarnya.
Beberapa keluhan masyarakat daerah sampai saat ini terhambat tidak pernah sampai ke Presiden Jokowi. Presiden menurutnya hanya mendapatkan laporan-laporan dan rencana-rencana pembangunan dan pemerataan, padahal di daerah berjalan sangat lambat. Walaupun Presiden Jokowi telah berusaha memecut pembangunan daerah-daerah, tapi belum sepenuhnya sesuai dengan target Presiden Jokowi.
“Kalau DPD-RI tidak bisa mengawal kepentingan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan rakyat di daerah sebaiknya bubar saja,” tegasnya. Karena menurutnya peruma rakyat memilih anggota DPD-RI tapi tidak ada kontribusinya bagi daerah-daerah.
Jimmy R. Tindi memuji komitmen dan program-program pembangunan Presiden Jokowi diberbagai daerah yang baru berjalan lebih masif selama pemerintahannya dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.
“Namun, kalau Presiden Jokowi berjalan sendirian, tentu tidak bisa maksimal. Makanya rakyat harus mengawal. Wakil rakyat daerah di DPD-RI harus memastikan semua desa sudah ada listrik berobat gratis, semua sekolah, internet terjangkau, pasar rakyat tumbuh sehingga ekonomi desa terintegrasi dengan yang pasar yang lebih luas. Intinya rakyat desa di seluruh daerah harus makin sejahterah 5 tahun kedepan, bukan cuma Jawa,” tegasnya. (Lingkan Pakasi)
