JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf membahas upaya memperkuat layanan kesejahteraan sosial melalui pengaktifan kembali Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di desa dan kelurahan, sekaligus mengintegrasikannya dengan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
Mensos, Saifullah Yusuf menjelaskan pentingnya menghidupkan kembali fungsi layanan sosial berbasis desa yang selama ini sempat terhenti. Ia menegaskan bahwa Puskesos dapat menjadi titik layanan pertama bagi warga yang membutuhkan bantuan, mulai dari penanganan masalah kesehatan, kemiskinan, hingga persoalan administrasi kependudukan.
“Ini menjadi tempat keluhan warga yang membutuhkan bantuan apa pun. Mungkin anaknya mau nebus ijazah enggak bisa, sakit enggak bisa berobat. Mungkin mereka juga kelaparan, masalah-masalah administrasi KTP, segala macam itu,” ujar Saifullah Yusuf dalam pertemuan di Rumah Dinas Mendagri, dikutip Bergelora.com di Jakarta dari siaran pers, Sabtu (22/11/2025).
Ia menyoroti fenomena banyaknya kasus sosial yang tidak terdeteksi pemerintah desa, seperti warga kelaparan, lansia terlantar, hingga penduduk rentan yang hidup sendiri.
Menurutnya, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya operator desa yang berfungsi menginput dan memperbarui data sosial. Karena itu, pihaknya meminta dukungan Mendagri agar pemerintah daerah (Pemda) memfasilitasi berbagai kebutuhan untuk mengaktifkan kembali layanan tersebut.
Menanggapi hal itu, Mendagri, Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa secara kelembagaan, desa sebenarnya telah memiliki wadah layanan terpadu, yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Tugas lembaga ini mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait layanan dasar, salah satunya di bidang sosial.
Ia menilai integrasi Puskesos ke dalam Posyandu merupakan langkah strategis. Apalagi Posyandu memiliki regulasi, struktur, dan keberadaan yang merata. Ia pun mendorong agar bidang sosial di Posyandu diaktifkan kembali dan diperkuat.
“Sebetulnya itu sudah ada lembaga itu, sudah ada peraturannya. Namanya saya yakin pasti paham, namanya yaitu Posyandu, Pos Pelayanan Terpadu,” jelas Tito.
Ia meyakini upaya penguatan layanan sosial di Posyandu bakal disambut baik oleh pemerintahan desa. Pasalnya, langkah tersebut akan membantu tugas-tugas mereka dalam melayani masyarakat, terlebih bila nantinya ada dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk memfasilitasi kegiatan tersebut.
Program Harus Sampai Ke Rakyat
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Ketua DKR Papua menanggapi rencana Mendagri dan Mensos untuk mengintigrasikan Puskesos dengan Posyandu
“Apapun programnya, yang terpenting sampai ke masyarakat. Selama ini banyak program pemerintah pusat hanya sampai di pejabat daerah, tidak sampai ke rakyat,” ujarnya.
Ia memberi contoh Posyandu yang sudah tidak pernah ada lagi di kampung-kampung Papua. Padahal setiap tahun ada alokasi APBN dan ABPD untuk Posyandu.
“Kalau Posyandu hidup sebulam sekali maka tidak akan ada kasus kematian ibu Irene Sokoy dan bayinya. Karena posyandu bertugas mantau ibu hamil dan sudah menyiapkan rumah sakit tempat melahirkan. Baru setelah di RS ibu irene didiagnosis menghadapi pemyulitan kelahiran. Empat rumah sakit menolak menolongnya,” ujarnya.
Ia mempertanyakan mengapa rakyat di kampung-kampung Papua tidak menerima Bansos dan PKH, padahal.mereka termasuk keluarga miskin dan tidak mampu.
“Apakah para menteri tahu keadaan rakyat di Papua? Mereka pikir kami hidup seperti orang di Jakarta dan di Jawa,” tegasnya.
Sam Awom meminta agar para menteri buka hotline pengaduan agar rakyat Papua bisa mengadu kalau berhadapan dengan persoalan.
“Kami mau lapor puskesmas tidak ada dokter. Pasien ditolak rumah sakit. Tidak dapat bansos dan PKH. Korupsi di mana-mana dan banyak lagi yang kami tidak tahu harus dilaporkan kemana,” ujarnya. (Web Warouw)
