JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming memerintahkan agar dana otonomi khusus (otsus) Papua dikawal agar bisa bermanfaat untuk masyarakat.
Gibran menegaskan ini saat bertemu sejumlah tokoh adat dan masyarakat Papua di Manokwari, Papua Barat, Selasa (4/11/2025).
“Arahan saya tadi sudah jelas, dana otsus yang selama ini sudah tersalurkan, ini mohon ke depan bisa lebih dikawal dengan baik dan kita ingin dana ini benar-benar bisa langsung dirasakan manfaatnya,” kata Gibran dikutip Bergelora.com. di Jakarta, Selasa (4/11).
Dia mengakui jika selama ini pemerintah pusat memiliki kekurangan.
Sebagai pembantu Presiden Prabowo, ia menekankan agar dana otsus Papua bisa lebih efisien dan tepat sasaran.
“Mungkin selama ini masih banyak kekurangan, dan ini tugas saya sebagai Pembantu Presiden untuk nanti ke depan bisa lebih efisien dan sekali lagi tepat sasaran,” ungkap dia.
Menurutnya, selama melakukan kunjungan kerja ke Papua, Gibran kerap mendapat berbagai masukan soal dana otsus.
Adapun Gibran sudah dua kali datang ke Papua setelah menjabat Wapres RI.
Selain Manokwari, ia telah berkunjung ke Jayapura dan Merauke pada bulan September lalu.
“Ini selama kunjungan saya ke sini masih banyak sekali masukan-masukan terkait dana otsus,” ungkap Gibran.
Lebih lanjut, ia mengajak para kepala daerah di Papua agar ikut menjalankan program Presiden Prabowo dengan baik.
“Cek kesehatan gratis, karena tadi saya berkali-kali menekankan masalah angka harapan hidup, sekolah rakyat, MBG, sekolah garuda, revitalisasi sekolah, ini penting sekali untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di Papua,” tuturnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya teknologi dan internet untuk pendidikan di Papua.
Bahkan, Gibran juga akan menyumbangkan sejumlah alat guna memudahkan warga Papua mengakses internet.
“Besok kita juga menyumbangkan beberapa alat-alat, beberapa device untuk terkait koneksi internet, pemberian laptop, saya sudah tugaskan staf khusus saya, Mas Adit, nanti Kepala-Kepala Daerah bisa berkenalan, beliau sudah bantu saya dari zaman wali kota. Kita ingin Papua dimanjakan,” ungkapnya.
Lima Aspirasi Strategis Otsus Papua
Dua anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Yanni dan Billy Mambrasar, menekankan lima aspirasi strategis untuk Otonomi Khusus (Otsus) Papua agar lebih inklusif, transparan, dan berpihak pada masyarakat asli.
Aspirasi ini disampaikan dalam Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP), yang dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka.
Dalam forum tersebut, Yanni dan Billy menegaskan bahwa Otsus Papua harus membawa dampak nyata bagi rakyat, terutama setelah pemekaran enam provinsi baru. Mereka menekankan bahwa keberlanjutan kebijakan Otsus tidak boleh berhenti pada tataran administratif, melainkan harus menjangkau sisi sosial, ekonomi, dan pembangunan generasi muda.
“Otonomi Khusus adalah wujud keadilan sosial bagi masyarakat Papua. Sudah saatnya implementasi kebijakan ini benar-benar dirasakan langsung oleh rakyat, bukan hanya berhenti di level birokrasi,” ujar Yanni, Selasa (4/11).
Billy Mambrasar menambahkan bahwa generasi muda Papua siap berperan aktif sebagai mitra pemerintah dalam percepatan pembangunan di tanah kelahiran mereka.
“Kami tidak ingin Papua hanya menjadi penerima kebijakan. Kami ingin menjadi penggerak. Kami ingin Papua maju bersama Indonesia, dengan cara yang adil dan berkelanjutan,” kata Billy.
Penyesuaian Anggaran Otsus
Yanni dan Billy menyoroti bahwa alokasi Otsus sebesar 2,25% dari Dana Alokasi Umum (DAU) belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di provinsi baru.
Dengan tantangan geografis dan infrastruktur yang kompleks, mereka mendorong penambahan anggaran agar pembangunan merata.
“Pembangunan tidak boleh timpang antara provinsi lama dan provinsi baru. Keadilan fiskal adalah fondasi bagi keadilan sosial,” tegas Yanni.
Dana Langsung untuk Masyarakat Asli Papua
Birokrasi yang panjang sering membuat dana Otsus terlambat sampai ke masyarakat.
Oleh karena itu, Yanni dan Billy mendorong penyaluran sebagian dana melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan sistem pengawasan digital agar transparan.
“Model penyaluran langsung dapat mempercepat akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif. Kami ingin memastikan tidak ada anak Papua yang gagal sekolah karena keterlambatan dana,” ujar Billy.
Papua sebagai Tanah Injil
Dalam forum itu, keduanya mengusulkan deklarasi Papua sebagai Tanah Injil sebagai simbol penghormatan terhadap nilai spiritual dan budaya masyarakat Papua. Billy menegaskan bahwa deklarasi ini menegaskan identitas budaya yang memperkaya keberagaman Indonesia.
“Papua adalah tanah damai, tanah kasih, dan tanah yang menebarkan semangat kemanusiaan. Itulah makna sejati dari Tanah Injil,” kata Billy.
Papua Youth Creative Hub
PYCH, pusat inovasi dan wirausaha bagi anak muda Papua, dianggap sukses mendorong kreativitas dan ekonomi lokal. Yanni dan Billy menekankan perlunya perluasan program ini ke enam provinsi baru.
“PYCH telah melahirkan banyak inovator muda dari Papua. Kita perlu memastikan semangat itu tidak berhenti di Jayapura saja, tetapi hadir di setiap provinsi baru,” ujar Billy.
Program Manajemen Talenta Papua (MANTAP)
Program ini bertujuan memetakan kemampuan anak muda Papua dan menghubungkannya dengan peluang kerja di sektor hijau dan digital.
“Papua memiliki banyak anak muda berbakat, tapi belum semuanya terpetakan dengan baik. MANTAP akan menjadi jembatan yang menghubungkan potensi itu dengan dunia kerja modern,” jelas Billy.
Selain lima aspirasi utama, Komite Eksekutif juga mengumumkan pelatihan Artificial Intelligence (AI) bagi 1.000 anak muda Papua, dimulai dari Papua Barat dan diperluas ke provinsi lain. Program ini bertujuan menyiapkan talenta lokal menghadapi era digital dan ekonomi hijau, dengan target tersambung langsung ke peluang kerja modern pada akhir 2026.
“Papua tidak boleh hanya menjadi penerima pembangunan. Papua harus menjadi subjek perubahan, dengan masyarakatnya sebagai pelaku utama,” tutup Yanni.
“Kami ingin mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabumi Raka dalam membangun Papua yang mandiri, kreatif, dan berdaya. Anak muda Papua siap bekerja keras untuk mewujudkan itu,” dia menambahkan.
Komite Percepatan Pembangunan Otsus Papua
Komite ini bertugas memastikan pelaksanaan Otsus berjalan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat asli Papua.
Fungsi utamanya adalah memberikan rekomendasi kebijakan, memantau program, dan menjembatani kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal. Fokus utama mereka adalah menciptakan Papua yang inklusif, sejahtera, dan berdaya saing dalam kerangka NKRI. (Sam/Web)
